Connect with us

Manokwari

Wujudkan Prioritas Pembangunan PB Dengan 11 Sasaran Makro Daerah

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com-Perencanaan pembangunan yang baik akan menentukan keberhasilan pembangunan yang baik juga untuk Papua Barat. Sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah PB untuk melaksanakannya secara baik di berbagai aspek.

Demikian yang dipaparkan, Gubernur PB dalam kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) PB Tahun 2020 dengan tema “Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan, Masyarakat Berkelanjutan” di Hotel Aston, Kamis, (25/4/2019).

Gubernur mengatakan Musrenbang merupakan kegiatan rutin dilakukan Pemerintah Daerah yang sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang No 23 Tahun 2004, setiap kepala daerah wajib melaksanakan program strategis Nasional.

Sesuai dengan isu luar (yang bersifat regional, nasional, dan global) yang sangat berdampak, lanjut Gubernur, dan adanya tantangan yang belum terselesaikan yaitu pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, inflasi yang tinggi, indeks pembangunan nasional dibawah rata-rata nasional dan tingkat ketimpangan pendapatan (Gini Rasio), tingginya presentase kemiskinan, pengangguran dan sebagainya, menjadi tantangan kita bersama.

“Sesuai dengan tantangan tersebut, ada 4  prioritas pembangunan PB kepada seluruh peserta musrenbang, yakni peningkatan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan, pemantapan konektivitas wilayah dan optimalisasi pelaksanaan otsus,” ungkap Gubernur

Dengan menetapkan prioritas pembangunan, pemerintah juga membuat perkiraan dan target yang realitas dalam RKPD PB tahun 2020, dengan berpedoman pada RPJMD periode 2017-2022 yaitu kita meletakkan sebelas sasaran makro daerah, untuk capaian kinerja tahun 2020.

Kesebelas kinerja tersebut antara lain  laju pertumbuhan Ekonomi 2018 sebesar 6,24 persen, diharapkan meningkat mencapai 7 persen di tahun 2020, adanya peningkatan ekonomi tanpa migas, mengendalikan laju inflasi sebesar 3,67 persen, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sebesar 64.09.

Menurunnya Rasio Gini dari 0,37 di tahun 2017 menjadi  0,36 di 2020, menurunnya presentase kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran, turunnya indeks kesenjangan wilayah, adanya peningkatan perkapita perbulan dari target Rp1.30 juta di tahun 2019 menjadi Rp1.40 di 2020, menurunkan tingkat presentase pengeluaran konsumsi makanan serta meningkatkan produktivitas total daerah Rp172.5 juta pada tahun 2020 dari target Rp170 juta di 2019,” beber Gubernur.

Menurut dia, prioritas pembangunan daerah itu dapat diwujudkan dengan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan perencanaan pembangunan.

“Harus ada sinkronisasi kebijakan perencanaan mulai pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional,” ujarnya.

Lebih jauh, Dominggus mengharapkan Musrenbang RKPD PB, dapat mewujudkan kualitas perencanaan yang semakin baik, Program tersebut disusun agar lebih berorientasi pada manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan, baik nasional maupun daerah.

“Tak semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata dan dinamika yang terjadi memerlukan akselerasi dalam hal pemangkasan terhadap program yang secara nomenklatur tidak jelas dan tidak memiliki nilai manfaat  bagi rakyat,”imbuhnya

Gubernur menitipkan pesan kepada seluruh Bupati dan Walikota, untuk segera mulai penerapan sistem perencanaan dan penganggaran, berbasis elektronik.

“Penganggaran berbasis elektronik yaitu yang lebih dikenal  dengan E-Planning dan E-Budgeting sehingga proses penganggaran pemerintahan provinsi maupun kabupaten dan kota, semakin berkualitas, menjadi evektif, efisien, akuntabel dan transparan,” tandas Gubernur.

Kegiatan Musrenbang RKPD PB Diikuti oleh Forkopimda Provinsi/Kabupaten dan kota se-Papua Barat dan para tokoh agama, tokoh masyarakat serta para Kepala Bappeda.(el)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Gubernur Dominggus Salurkan 5.329 Bapok Tahap III Untuk Masyarakat Teluk Bintuni

Published

on

Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan saat membacakan sambutannya Pada acara penyerahan Bapok, Jumat (5/3/2021) di Teluk Bintuni.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan kembali menyerahkan 5.329 Bantuan Bahan Pokok (Bapok) untuk masyarkat terdampak covid-19 di Kabupaten Teluk Bintuni.

Penyerahan tersebut dilakukan di Auditorium Kantor Bupati teluk Bintuni, Jumat (5/3/2021) oleh Gubernur secara simbolis kepada masyarakat penerima, didampingi Wakil Bupati Matret Kokop, serta Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Derek Ampnier serta OPD terkait dilingkup pemprov PB.

Gubernur merincikan, Bantuan tahap pertama untuk Kabupaten Teluk Bintuni telah di salurkan lewat lembaga-lembaga keagamaan sebanyak 5.075 paket senilai Rp. 713.037.500,- (tujuh ratus tiga belas juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Tahap kedua sebanyak 5.075 paket dan sekarang tahap ketiga sebanyak 5.329 paket senilai Rp. 748.724.500,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

“Maka total keseluruhan untuk kabupaten teluk bintuni sebanyak 15.479 paket senilai rp. 2.174.799.500,- (dua milyar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dan untuk tahap ketiga saat ini sebanyak 5.329 paket,”sebut Gubernur

Bantuan Bapok tahap III tersebut diperuntukan untuk umat kristen protestan sebanyak, 2.949 paket, umat islam sebanyak 1.780 paket, umat kristen katolik sebanyak 570 paket, umat hindu sebanyak 20 paket, umat budha sebanyak 10 paket.

Menurut Dominggus, pembagian Bapok telah di atur secara bertahap untuk setiap kabupaten/kota di PB dan sekarang merupakan penyerahan tahap ke III, setelah penyerahan tahap I dan II yang telah di laksanakan.

“Dan untuk kuota tahap III, ada penambahan kuota sebanyak 5 % di setiap kabupaten/kota dari kuota tahap II, atau secara total penambahan tahap III sebanyak 5.642 paket se papua barat, khusus untuk kabupaten teluk bintuni penambahan sebanyak 254 paket,”kata Gubernur.

Tentu kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak covid -19 dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui pembagian Bapok sesuai komoditi yang ada yakni beras 10 kg, gula 1 kg, tepung 1 kg dan minyak goreng 1 liter dalam kemasan.(JP/sos)

Continue Reading

Adat

Melalui Muscab Ke-VIII, Bupati Harap IBI Lahirkan Pemimpin Dengan Program Yang Realistis

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH sat Membuka Muscab VIII, IBI Manokwari, Jumat (5/3/2021).

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH membuka secara resmi Musyawarah Cabang (Muscab) ke-VIII Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Kabupaten Manokwari.

Muscab yang dipusatkan di Swissbel Hotel, Jumat (5/3/3/2021), Turut dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari, Ny Febelina Indou, dan Pengurus ranting setiap Puskesmas yang ada di Wilayah Manokwari.

Bupati mengatakan, Sebagai forum tertinggi organisasi Muscab IBI diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang lebih baik atau minimal sama dengan kepemimpinan periode sebelumnya. Yang diharapkan mampu menyusun program kerja yang lebih realistis serta mampu menyentuh kebutuhan organisasi, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengabdian kepada masyarakat.

“Muscab kali ini mengusung tema bidan merupakan Garda terdepan mengawal kesehatan Maternal neonatal melalui germas dan pelayanan yang berkualitas dengan adanya. Muscab juga merupakan ajang konsolidasi organisasi untuk lebih meningkatkan eksistensi pelayanan kebidanan sehingga bidan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas,”ungkap Bupati

Menurut ia, Bidan merupakan tenaga profesional yang bermitra dengan kaum perempuan dan bertanggung jawab dalam memberikan dukungan asuhan sehat selama masa hamil ibu, masa persalinan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri serta memberikan asuhan kepada bayi.

Peran bidan tersebut mencakup upaya pencegahan promosi kesehatan, pertolongan persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, serta akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai dan melaksanakan pertolongan kegawat daruratan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua bidan Selain sebagai tenaga fungsional juga telah menjadi bagian dari Garda terdepan penanganan covid 19. Dan terima kasih juga atas semua kerja kerasnya dalam menjalani kesehatan masyarakat, tetap fokus pada tugas masing-masing namun Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus Corona di Manokwari,”ucap Bupati Indou.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Pemda Akan Perhatikan Program Ikatan Bidan Indonesia, Manokwari

Published

on

Foto Bersama Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH dan Pengurus IBI Kabupaten Manokwari, Jumat (5/3/2021) , Di Swisbel Hotel, Manokwari.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Untuk mendorong pengembangan dalam hal kebidanan dan pelayanan kepada masyarakat terutama untuk ibu dan anak, kedepan Pemda Manokwari akan tetap memperhatikan program kerja Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Manokwari.

“Saya kira jika pemerintahan sebelumnya belum diperhatikan, maka kedepan akan kita perhatikan. Karena Pemerintah juga tidak bisa bekerja sendiri, tetapi membutuhkam banyak tangan untuk mengakselerasi program kerja pemerintah,”ucap Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP., MH Jumat (5/3/2021) pada Musyawarah Cabang ke-VIII IBI Kabupaten Manokwari.

Untuk itu, Hermus berharap para bidan yang tergabung dalam IBI agar tetap semangat dalam melaksanakan tugas mulianya. Pihaknya tidak memberikan janji tetapi yang jelas IBI akan mendapat perhatian Pemerintah Daerah. Sebagai upaya untuk terus mendorong percepatan pengembangan Bidan diwilayah ini.

“Saya memberikan apresiasi karena kehadiran organisasi IBI sebagai wadah berhimpun khusus para Bidan di Manokwari untuk memperjuangkan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat tetapi juga untuk diri sendiri,”ucap Hermus

Menurut ia, tentu dalam memberikan pelayanan kepada semua masyarakat khusus dalam penanganan pelayanan terhadap ibu hamil dan anak pasti menemui banyak maslah juga keterbatasan. Tetapi patut disadari bahwa dalam keterbatasan tersebut para bidan sudah berjuang maksimal dengan potensi dan daya yang dimiliki.(JP/alb)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta