Connect with us

Manokwari

Warga Asli Papua Untuk Pilkada

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Aspirasi Bupati dan Wakil Bupati, harus Orang Asli Papua menjadi wacana yang kerap kali dibahas oleh kalangan masyarakat Papua.

Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Yan Anton Yoteni, mengatakan MRP harus segera mengambil langkah strategis guna meminimalisir wacana pilihan Bupati dan Wakil Bupati OAP pada Pilkada 2020 mendatang.

“MRP Papua Barat segera undang Ketua-Ketua Partai Pemenang Pemilu di Papua Barat untuk memberikan pertimbangan dalam perekrutan Bakal Calon di Pilkada nanti,” ucapnya.

Menurut dia, MRP harus memanggil partai-partai politik dan memberikan pertimbangan soal rekuitmen Bakal Calon (Balon), berdasarkan amanat Otsus, dengan memprioritaskan Orang Asli Papua.

“Jangan tunggu sampai sudah penetapan baru buat ultimatum,” ucapnya.

Sementara, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga MRP Papua Barat, Yulianus Thebu, menegaskan MRP harus belajar dari kegagalan Pemilu Legislatif lalu, dengan membuat suatu regulasi yang mengakomodir hak politik orang Papua.

Dia mengaku regulasi Perdasus Bupati dan Wakil Bupati OAP, sebenarnya sudah diusulkan sebelumnya ke Kemendagri sejak 2015 lalu, hanya saja belum diregistrasi hingga kini.

“Usulan itu tidak diterima karena mungkin dianggap tidak ada dalam UU 21 Tahun 2001. Memang ini tidak tersurat tapi sudah tersirat dalam UU tersebut, dalam turunannya dari Gubernur dan Wakil Gubernur OAP,” tukasnya, Jumat (26/7/2019).

Dia menyebut dalam konteks ini MRP akan berkomunikasi dengan pemerintah untuk membijaki aspirasi tersebut berdasarkan Kewenangan Khusus yang diamanatkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2001.

“Jadi kalau dalam masa sidang ini, DPR belum membahas Draft Raperdasus Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, agar diusulkan lagi,” tuturnya.

“Selain itu, dengan kewenangan berdasarkan amanat Otsus, maka MRP juga akan mendorong agar gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang kriteria dan syarat pencalonan Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” terangnya.

Ia menambahkan, Otsus kini sudah dipenghujung waktu, jadi pemerintah pusat harus dapat mendengar aspirasi rakyat Papua.

“Kita tidak minta merdeka, tapi kita minta orang asli Papua dapat menjadi tuan di negerinya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandasnya.(me)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Buka Safari Ramadhan, Sekaligus Gubernur Dan Wagub Ikut Buka Puasa Bersama MUI PB

Published

on

Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan, dan Wakil Gubernur PB Mohamad Lakotani membuka Safari Ramadhan 1442 H/2021 M, Jumat (16/4/2021), di Kantor MUI PB.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan membuka kegiatan safari ramadhan 1442 H/2021 M, yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat, Jumat (16/4/2021) dikantor MUI PB.

Usai membuka safari ramadhan tersebut, Gubernur tampak kompak bersama Wakil Gubernur PB, Mohamad Lakotani SH.,M.Si mengikuti acara buka puasa bersama.

Gubernur mengatakan, kegiatan Safari 1440 yang digagas oleh MUI PB, atas nama pemerintah daerah sangat mengapresiasi walaupun dalam suasana wabah covid -19.

“Mari kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah,”ajak Gubernur.

“Safari ramadhan ini rencana akan dilaksanakan ke kabupaten kota se Provinsi Papua Barat yang langsung mendatangkan ustad dari MUI pusat. Walaupun pada tahun lalu tidak dapat terlaksana karena adanya Corona, semoga kegiatan safari ramadhan Ini mendapat kemudahan dari Tuhan.,”ungkap Gubernur.(JP/SOS)

Continue Reading

Adat

Satres Narkoba Polres Wondama, Bekuk 2 Remaja Pemilik 7 Peket Ganja Siap Edar

Published

on

Jumpa Pers ungkap Kasus Narkoba, yang dipimpin Kapolres Wondama, AKBP Yohanes Agustiandaru, SH.S.IK.MH, dan Kasat Narkoba Polres Wondama, Iptu Muhamad Ramli, Kamis (16/4/2021), di ruang media center polres Wondama.

WONDAMA,JAGATPAPUA.com– Dua remaja berinisial BNM dan MK, dibekuk Satres Narkoba, Polres Wondama, karena diduga menjadi perantara dan pengedar Narkotika jenis Ganja.

Kedua remaja tersebut berasal dari kampung Wasior II, distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, yang diketahui masih berusia sekolah.

Kapolres Wondama, AKBP Yohanes Agustiandaru, SH.S.IK.MH pada Jumpa pers di ruang media center Polres Wondama, Jumat, (16/4/2021) mengatakan, adapun kronologis penggeledahan dan penangkapan terhadap dua remaja tersebut berawal dari informasi yang diterima oleh anggota Satres Narkoba, kemudian di tindak lanjuti ke Tempat kejadian Perkara (TKP).

Setibanya di TKP, anggota Satres melakukan penggeledahan, dari tangan BNM ditemukan 4 paket ganja kecil tepat dalam saku celana
bersama 3 orang rekannya termasuk MK. Polisi juga menemukan 1 tas gendong warna biru tua merek nike milik MK dan ternyata berisi 1 paket ganja kering dan uang senilai Rp. 1.300.000 rupiah. Uang tersebut di duga hasil penjualan ganja.

“Anggota mendapat Informasi ada transaksi jual beli ganja, kemudian di tindak lanjuti ke TKP di Kampung Wasior II, distrik Wasior. Pada hari Senin tanggal 22 Februai 2021. Ditemukan dalam saku celana BNM ganja kering siap edar, sebanyak 4 paket kecil. Dari tangan MK pemilik tas gendong warna biru tua 1 paket ganja. Anggota terus melakukan penggeledahan dan ditemukan lagi 2 paket ganja kering milik saudara BNM yang akan di perjual belikan beserta uang tunia Rp. 1.300.000 rupiah. Total narkotika jenis ganja yang di temukan sebanyak 2,75 gram, dan 4 bungkus plastic kosong”ungkap Agustiandaru.

Kkedua remaja itu dijerat UU Narkotika dengan hukuman penjara minimal 5 tahun, dan paling lama 20 tahun, denda minimal 1 miliar atau paling banyak 10 miliar.

“BMM dan MK, dikenakan pasal 114 ayat 1 UU Narkotika, yaitu setiap orang menahan, melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara. Pasal 111 ayat 1, memiliki, menyimpan dan menguasai dan pasal 132 ayat 1 terkait percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, uu nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 1 miliar paling banyak 10 miliar,”Ujar Kapolres yang akrab di sapa Ndaru itu.

Ndaru, berpesan agar warga masyarakat Wondama terutam orang tua wajib mengawasi aktivitas anak setiap harinya. Dia juga berharap apabila ada hal-hal yang mencurigakan tentang narkotika atau perbuatan jahat lainnya, dapat dilaporkan kepihak Polres atau anggota polisi.

“Kami imbau, kepada orang tua yang punya anak masih sekolah tetap awasi pergaulan anak-anaknya. Awasi kesehariannya. Dan apabila ada info terkait peredaran narkotika dapat menginformasikan ke polres teluk wondama,” tutur Ndaru.

Di tempat yang sama, Kasat Narkoba Polres Wondama, Iptu Muhamad Ramli menambahkan, BNM dan MK mendapatkan barang haram itu dari Manokwari. Dan kata dia, kedua remaja tersebut tidak terkait dengan jaringan narkotika yang sudah diungkapkan oleh Mapolres Wondama pada waktu sebelumnya.

“Mereka dapat ganja dari Manokwari, tapi mereka tidak terkait dengan jaringan narkotika jenis ganja yang sebelum-sebelumnya. Narkotika jenis ganja ini sudah beredar di kalangan masyarakat ekonomi menengah keatas bahkan sudah beredar di kalangan pelajar, penyebarannya sudah meluas,”tutup Ramli. (JP/SJR)

Continue Reading

Adat

Tak Masuk Perencanaan, Waran Batalkan Usulan Tambahan 116 CPNS Mansel

Published

on

Bupati Manokwari Selatan Markus Waran ST.,MT.

MANSEL,JAGATPAPUA.com– Bupati Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) Markus Waran ST.,MT menegaskan bahwa usulan penambaha 116 kuota CPNS asal Mansel ke Kementrian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) tidak masuk dalam perencanaan.

Untuk itu, pihaknya mengaku telah menyurati Menpan-RB untuk membatalkan penambahan kuota 116 CPNS dimaksud.

“Surat Bupati untuk membatalkan usulan itu sudah jelas, dan sudah kita kirim ke Kementrian terkait,” jelas Waran Jumat (16/4/2021), di Ruang kerjanya.

Dikatakan Bupati Waran, hal tersebut sudah sesuai dengan hasil pertemuan dengan Kemenpan- RB, yang juga dihadiri oleh BKN.

“Ada kabupaten dan kota lain yang mengusulkan kuota tambahan, untuk mengisi kebutuhan mereka. Tapi dari Manokwari Selatan tidak ada usulan itu. Karena program perekrutan itu ada aturannya. Harus dilihat kemampuan keuangan daerah,” kata Bupati Waran.

Untuk itu Bupati Waran berharap, masyarakat Manokwari Selatan tidak terprovokasi dan merasa kecewa dengan isu-isu penambahan kuota tersebut, sebab isu tersebut tidak benar.

“Jangan kecewa karena info tersebut tidak benar. Jangan bikin tindakan melawan hukum, saya tidak akan kompromi,” tegas Waran.(JP/NAE)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta