Connect with us

Hukrim

Filep Wamafma Raih Gelar Doktor di Unhas Makassar

Published

on

MAKASSAR, JAGATPAPUA.com – Filep Wamafma, SH, MHum, berhasil meraih gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, setelah berhasil mempertahankan disertasinya pada Senin (30/9/2019).

Di hadapan dewan penguji yang dipimpin oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas Makassar, Prof Dr. Farida Patittingi, SH, MSi, Filep, mengangkat judul, Pengaturan Kebijakan Investasi Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Hak-hak Masyarakat Adat Provinsi Papua Barat.

Penguji, dan penguji eksternal serta promotor lainnya masing-masing, Prof Dr. Andi Pangerang Moenta SH, MH, DFM Moenta, Prof. Dr. Marwati Riza, SH, MSi (KSP S3 Fakultas Hukum dan Penguji), Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH.l, MH.

Sedangkan penguji eksternal dari Universitas Airlangga, Dr. Sukardi, SH, MH, Prof. Dr. Marthen Arie, SH, MH, Prof Dr. Muhammad Ashri, SH, MH.

Prof Dr. Andi Pangerang Moenta, SH, MH, DFM mendapat kesempatan pertama untuk menyangga hasil presentasi tentang judul disertasi calon doktor yang hanya diberikan waktu 20 menit.

Dalam presentasinya, Filep menerangkan bahwa terdapat tiga titik daerah yang menjadi fokus penelitian, yakni kabupaten Sorong, Tambrauw dan Teluk Wondama di Papua Barat.

“Semua daerah di Papua Barat sejatinya memiliki persoalan yang sama sesuai fakta pengamatan dan penelitian,” ucap Filep.

Namun lebih terfokus di 3 daerah, karena kabupaten Sorong ditetapkan pemerintah sebagai daerah industri, namun sejauh ini secara hukum industri belum berjalan maksimal.

Sedangkan untuk Tambrauw dan Teluk Wondama, sebagai daerah atau wilayah adat istiadat dalam implementasi undang-undang Otsus, tetapi sesuai fakta dan realita dilapangan, masyarakat adat belum mendapat perhatian secara hukum adat.

Selain itu, kata Filep hak hukum adat masyarakat Papua hilang. Padahal sudah ada undang-undang yang diberikan secara konstitusional, namun faktanya banyak hukum adat yang terabaikan.

Dalam kesempatan itu, Filep menjelaskan saat ini pemerintah Papua Barat, memiliki undang-undang khusus sesuai amanat UU Otsus, tetapi lagi-lagi belum berjalan seusia harapan di daerah.

Penguji juga menanyakan, kenapa penulis (Filep), lebih berpatokan kepada Perdasus di provinsi saja, padahal di daerah masing-masing harusnya dibuat produk hukum khusus sendiri tanpa tergantung kepada Perdasus provinsi.

Filep menjelaskan produk hukum ditingkat daerah harus sesuaikan produk hukum ditingkat provinsi, karena sesuai amanat UU Otsus. “Jadi satu UU khusus di provinsi agar lebih terarah dalam sebuah produk hukum khusus,” terang Filep.

Penguji eksternal Dr. Sukardi, SH, MH maupun Prof Dr. Farida Patittingi, SH, MSi, menyarankan kepada penulis, ketika duduk di perwakilan daerah di pusat harus memperjuangkan apa yang sudah dituangkan dalam judul disertasi tersebut.

“Pada kesempatan ini kami sangat apresiasi disertasi penulis, sebab sangat mendalam dan sesuai fakta selama ini,” ungkap Prof Dr. Farida Patittingi, SH, MSi.

Untuk mendapat gelar doktor ini, Filep Wamafma mengikuti perkuliahan dan penelitian selama 7 semester. Dengan demikian tim penguji, promotor menyatakan Filep Wamafma telah lulus dan berhak menggunakan gelar doktor.

Adapun hasil akhir ujian promosi yang diberikan oleh delapan penguji terhadap Filep Wamafma, SH, M.Hum, C.L.A adalah IPK 3,75 (Disertasi A) predikat sangat memuaskan.

“Saya bangga bisa tuntaskan yang sudah saya tekuni selama ini, sehingga hari ini berhasil mendapat gelar Doktor, meski harus berkorban segala hal, namun bagi manusia tidak bisa tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil,” tutup Filep.(rls)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Bupati Hermus Keluarkan SE Terkait Virus ASF Yang Diduga Penyebab Kematian Ternak Babi

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bupati Manokwari, Hermus Indou, SIP, MH telah mengeluarkan surat edaran meminta semua pihak untuk waspada terhadap virus demam babi Afrika.

Surat edaran bupati Kabupaten Manokwari nomor : 524.3/324. Tentang peningkatan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit pada ternak babi di Kabupaten itu ditandatangani bupati Manokwari per Rkamis 22 April 2021.

Sehubungan dengan peningkatan kasus penyakit dan kematian ternak babi di wilayah kabupaten Manokwari pada khususnya serta hasil investigasi Balai Besar Veteriner Kabupaten Maros terhadap kematian ternak babi di wilayah kabupaten Manokwari , dengan diagnosa sementara bahwa kematian ternak babi yang terjadi disebabkan oleh virus Afrika Africa twin dengan ini disampaikan informasi dan himbauan sebagai berikut,
1: Penyakit virus African swine fever atau demam babi Afrika adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang menyebabkan kematian yang tinggi pada ternak babi dan masih belum ditemukan vaksin dan obat untuk penanggulangannya. Penularan penyakit ini adalah melalui kontak langsung, serangga, pakaian, peralatan, peternak, kendaraan, dan pakan yang terkontaminasi.

2: Khususnya peternak dan penjual produk daging babi diimbau untuk lebih meningkatkan kewaspadaan akan penyakit ASF dengan penerapan budaya dan biosecurity yang baik menempuh:
A: Menjaga kebersihan kandang ternak dengan pembersihan minimal dua kali sehari, disinfektasi kandang secara berkala, membatasi keluar masuk orang yang tidak berkepentingan pada lingkungan kandang.
B: Pemberian pakan pada ternak sesuai kuantitas dan kualitas.
C: Tidak membiarkan pakan sisa rumah tangga, restoran pelabuhan hotel pada ternak karena dapat merupakan media penularan penyakit.
D: Jika ada dugaan ASF atau ditemukan babi yang sakit atau mati diharapkan segera melapor kepada petugas Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kabupaten Manokwari atau Penyuluh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) setempat 1 X 24 jam. Segera dikubur dan Dilarang membuang ke sungai laut atau hutan untuk mencegah lebih luas penyakit abses. Tidak menjual ternak dan daging babi yang terindikasi sakit.
F: Pengusaha penjual ternak dan daging babi untuk sementara dilarang memasukkan ternak babi dari luar Kabupaten Manokwari karena kasus penyakit ternak babi telah terjadi pada kabupaten lain di wilayah Provinsi Papua Barat.

3. Dinas Pertanian dan ketahanan pangan kabupaten Manokwari agar segera melaksanakan langkah-langkah antisipatif dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular pada ternak babi menerima dan merekap laporan kejadian penyakit dan kematian ternak babi yang terjadi di wilayah kabupaten Manokwari.

4. Dinas lingkungan hidup dan pertahanan Pertanahan Kabupaten Manokwari agar tetap memperhatikan mengantisipasi dampak lingkungan terhadap wabah Penyakit ini.
5. kepala distrik dan kepala Kelurahan Kampung agar terus berpartisipasi dalam melaksanakan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak babi dan wajib memberi penekanan kepada masyarakat agar tidak membuang bangkai ternak di sembarang tempat melainkan harus menguburkan ke dalam tanah demikian untuk dilaksanakan.(JP/AR)

Continue Reading

Adat

Ratusan Ternak Babi Di Manokwari, Mansel dan Pegaf Mati Diduga Terserang Virus ASF

Published

on

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat, drh Hendrikus Fatem.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com – Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Papua Barat drh Hendrikus Fatem mengatakan, kematian ratusan ternak babi di tiga kabupaten di Provinsi Papua Barat dalam satu bulan berjalan masih diselidiki tim terpadu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan setempat.

Dugaan sementara ratusan ternak babi di kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak itu mati terserang virus demam babi Afrika (African swine fever/ASF).

“Tim terpadu telah melakukan pengambilan sampel untuk dilakukan pemeriksaan atau diagnosis di Balai Besar Veteliner (BBVet) Maros Sulawesi Selatan,” kata Fatem.

Fatem mengatakan laporan masyarakat atas kematian ternak babi tertinggi di kabupaten Manokwari dalam dua pekan terakhir. Kasus yang sama juga terjadi di kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak.

Dia mengatakan tim terpadu yang terdiri dari dinas peternakan dan kesehatan hewan Papua Barat bersama petugas BBVet Maros sedang melakukan investigasi untuk memastikan jenis virus tersebut.

“Pemerintah masih menunggu hasil uji lab BBVet Maros untuk memastikan penyebab kemarian ratusan ternak babi itu. Meski dugaan sementara adalah virus demam babi Afrika (African swine fever/ASF),” katanya.

Sementara, laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Manokwari kasus kematian ternak babi di daerah itu mencapai 171 ekor dalam dua pekan terakhir.

“Data terakhir, sebayak 171 ternak babi milik warga kabupaten Manokwari mati. Itu tersebar di wilayah Borobudur kelurahan Padarni Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Utara dan Distrik Warmare,” kata Wanto, kepala pelaksana BPBD kabupaten Manokwari.

Wanto menuturkan, kasus kematian ternak babi di daerah itu masih terus dipantau sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium BBVet Maros oleh tim terpadu provinsi Papua Barat.

“Belum diketahui penyebab kematian ratusan ternak babi ini, kami masih berkoordinasi dengan dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi Papua Barat,” katanya.(JP/SOS)

Continue Reading

Adat

Seleksi Jabatan Eselon II Masuk Tahap Akhir, Gubernur: Secepatnya Digelar Pelantikan

Published

on

Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Proses seleksi Jabatan Eselon II dilingkungan Pemprov Papua Barat sudah masuk tahap akhir, diharapkan dalam waktu dekat pelantikan dilakukan.

Hal itu dikatakan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan kepada awak media di kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, Kamis ( 22/04/2021 ). Menurut ia, Seleksi lelang jabatan sudah dilakukan dan saat ini masuk tahap akhir, selanjutnya hasil tersebut diserahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN ) untuk segera disetujui.

“Kalau itu sudah kita lakukan maka selanjutnya kita percepat proses pelantikan, mengingat ada beberapa Jabatan Kepala OPD yang masih dijabat oleh plt,”kata Gubernur

Sebab hingga saat ini, OPD terkait yang masih dijabat oleh Plt belum menerima DPA, karena terbentur aturan. Sehingga proses pelantikan dimaksud harus dipercepat setelah KASN menyetujui hasil seleksi Jabatan Eselon II.

“Jadi OPD yang kepala dinasnya masih dijabat plt mereka akan menerima DPA setelah kepala dinas definitivnya  dilantik,”ungkap Gubernur.(JP/SOS)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta