Connect with us

Biak

Tiba di Biak, Billy Mambrasar Disambut Mananwir Beba, Yan Pieter Yerangga

Published

on

Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Billy Mambrasar, disambut oleh Mananwir Beba, Yan Pieter Yerangga, sebagai Ketua Dewan Adat Papua di Biak

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Billy Mambrasar, disambut oleh Mananwir Beba, Yan Pieter Yerangga, sebagai Ketua Dewan Adat Papua di Biak, bersama dengan Rombongan Pemuda Papua, ‘KOMPAK’ Di Bandara Biak Numfor.

Dalam video singkat berdurasi 1 Menit yang beredar di berbagai media sosial, Billy Mambrasar terlihat fasih mengucapkan bahasa Biak, menyapa balik Ketua Dewan Adat dengan penuh hormat dan keramahan.

“Saya mengucapkan terimakasih atas sambutan adat dari Mananwir Beba, dan juga menyampaikan rasa hormat dan apresiasi saya yang mendalam. Saya juga terbuka untuk menerima masukan dari Ketua Dewan Adat, dan siap ikut membangun Wilayah Adat Saireri di Papua dengan sepenuh hati,” kata Billy Mambrasar dalam rilis tertulisnya.

Billy juga mengaku dalam diskusi singkat bersama Ketua Dewan Adat Papua, bersama dengan Komunitas Pemuda Papua ‘KOMPAK’, yang selama ini berperan menolong anak-anak Papua, yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotik, lahir beberapa ide pembangunan yang akan mulai di eksekusi di tahun 2021.

“Kami berbicara tentang peran penting pemuda Papua dan gereja, untuk ikut mendukung percepatan Pembangunan Tanah Papua, dan Mananwir sendiri menekankan pentingnya pemuda Papua sebagai penggerak Pembangunan kesejahteraan, dan saya mendukung penuh masukan dari Mananwir itu,” jelasnya.

Adapun kunjungan ke Kota Biak ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Stafsus Billy Mambrasar ke wilayah adat Saireri, untuk membahas dan menampung aspirasi pembangunan kesejahteraan Papua, dengan mendengar dan berinteraksi langsung bersama berbagai Komponen Masyarakat Akar rumput.(rls/jp)

Continue Reading
Advertisement


 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Menunggak 6 Bulan, DPRD Kaimana Minta Tunjangan Nakes Dibayar Pekan Depan

Published

on

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Antara DPRD, Pemda dan OPD Kabupaten Kaimana terkait Tunjangan Nakes Yang Belum Dibayarkan Selama 6 Bulan, Rabu (27/1/2021) di Kantor DPRD Kaimana.( Foto Luki)

KAIMANA,JAGATPAPUA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaimana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Daerah Kaimana, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait lainnya.

RDP yang digelar di ruang sidang DPRD Kaimana , Rabu (27/01/2021), membahas  terkait belum dibayarnya tunjangan para tenaga kesehatan (Nakes) selama 6 bulan, periode Juli hingga Desember 2020.

Rapat tersebut dipimpin oleh wakil ketua I DPRD Kaimana Jaquilina Claudia, S. Hut dan wakil ketua II DPRD Kaimana Kasir Sanggei.
Setelah mendengar pendapat dari Kepala Dinas Kesehatan Kaimana Arifin Sirfefa dan direktris RSUD Kaimana dr. Joulanda Mentang, tentang persoalan tersebut maka ia menjelaskan bahwa keterlambatan ini disebabkan tidak tersedianya anggaran, untuk membayar tunjangan dalam DPA Dinkes Kaimana.

Menanggapi hal ini Anggota DPRD Kaimana Frans Amerbay, SE mengatakan, pihaknya pernah meminta data terkait dengan jumlah pasti penerima tunjangan namun sampai saat ini data tersebut tidak pernah diberikan. Sedangkan total dana yang dibutuhkan, untuk membayarkan tunjangan nakes di RSUD Kaimana sebesar Rp. 3.591.030.000,.

“Ini khusus untuk Nakes rumah sakit belum termasuk puskesmas, maka ini jadi tanggung jawab Dinkes,”tandas Frans

Politisi Golkar ini meminta kepada pemda Kaimana agar pekan depan dilakukan pembayaran tunjangan, harus dipercepat. Tak hanya itu, ia juga meminta pihak dinkes, untuk segera menyiapkan data seluruh nakes penerima tunjangan yang ada di Kaimana.

“Jika sepakat, pembayaran tunjangan Nakes pada hari Selasa pekan depan maka kami DPR akan menyetujui pembayaran hak nakes menggunakan Silpa tahun 2020,” terangnya.(JP/lki)

 

Continue Reading

Adat

Rencana Pembangunan Gedung Kantor DPD PDIP PB Dimulai Tahun Ini

Published

on

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pembangunan Gedung Kantor DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Papua Barat, rencana dilaksanakan tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD PDIP Papua Barat, Markus Waran Rabu (27/1/2021) dalam rapat internal Partai yang melibatkan pengurus DPC PDIP Kabupaten Manokwari.

“Pembangunan ini harus didukung semua pengurus DPC maupun frakasi PDIP baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi,”kata Waran

Dengan  demikian maka diharapkan rencana pembangunan yang dimulai tahun ini segera terlaksana.

Menurut Waran, estimasi anggaran untuk pembangunan kantor tersebut sebesar Rp 28 milyar lebih diatas tanah seluas yang berlokasi di Soribo Manokwari. Sehingga tentunya sangat membutuhkan kerja sama yang baik antar pihak terkait.(JP/nae)

Continue Reading

Adat

Belum Ada Petunjuk Gubernur Terkait Formasi Tenaga Kesehatan

Published

on

Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Otto Parorongan.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Otto Parorongan mengatakan, terkait Formasi bagi tenaga kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2021 masih menunggu petunjuk Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan.

Menurutnya, tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah sakit Umum Provinsi itulah yang akan diperpanjang kontraknya.

“Kemudian tenaga yang masih kurang nanti kita cari lagi.Namun saat ini sudah ada beberapa tenaga dokter spesialis, tetapi karena kita belum bisa masukkan ke rumah sakit provinsi akibat belum beroperasinya sejumlah fungsi layanan sehingga kita sarankan untuk ke Kabupaten lain di PB yang membutuhkan tenaga dokter spesialis,” ucapnya.

Seperti dokter spesialis penyakit dalam diarahkan ke Kabupaten Raja Ampat, spesialis anak kita diarahkan ke Kabupaten Teluk Wondama. Sedangkan spesialis Kebidanan dan Kandungan nanti kita fasilitasi. Kemudian spesialis bedah mulut, ini juga layanan yang belum difungsikan sehingga kita sedang mencarikan tempat dulu,”tandas Otto.(JP/alb)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta