Connect with us

Manokwari

Penetapan Bupati Pegaf Terpilih Menunggu Keputusan MK

Published

on

Anggota KPU Devisi Teknis dan Penyelenggara, Pegaf Yosak Saroy.

MANOKWARI, JAGATPAPUA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), menyatakan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Pegaf, terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ini diungkap anggota KPU Devisi Teknis dan Penyelenggara, Yosak Saroy di Manokwari, Kamis (17/11/2020).

“Kita tinggal melakukan pleno penetapan Calon pemenang Pilkada. Pleno penetapan dilakukan setelah hasil pleno rekapitulasi suara mendapat nomor registrasi dari Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya.

Ia mengatakan, SK penetapan rekapitulasi suara telah dilaporkan ke KPU Provinsi dengan mencantumkan waktu pelaksanaan pleno sebagai dasar untuk KPU Provinsi menindaklanjuti ke KPU RI.

“Tindak lanjutnya nanti KPU Provinsi ke KPU RI lalu dari KPU RI menyerahkan ke MK untuk mendapatkan nomor registrasi,” ucapnya.

“MK sebelumnya akan melihat, apakah terdapat PHP (Penyelesaian Hasil Pilkada) atau tidak. Jika ada, maka akan diselesaikan terlebih dahulu, jika tidak ada MK akan mengeluarkan nomor registrasi,” tukasnya.

Nomor registrasi yang dikeluarkan MK itulah yang akan diserahkan secara berjenjang dari KPU RI hingga ke KPU Pegaf dan menjadi dasar penetapan calon.

“Nomor Registrasi itu dasar kita dalam pleno penetapan calon pemenang, meski di Pilkada Pegaf, tidak ada pelanggaran atau rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu, namun hasil itu wajib diserahkan ke MK. Kalau belum dapat nomor registrasi kita belum bisa tetapkan calon pemenang,” terangnya.

Dia menambahkan pada Pilkada 2020, Pasangan Petahana Pegaf, Yosias Saroy – Marinus Mandacan, yang melawan kotak kosong mendapat suara sekiyar 99 persen dari total DPT diwilayah tersebut.(**/jp)

Continue Reading
Advertisement


 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Manokwari

Saflembolo : Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Masih Jadi Prioritas

Published

on

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Barat, Heri G N Saflembolo, ST, MT.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Program Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi program prioritas utama pembangunan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun 2021.

Ini diungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Barat, Heri G N Saflembolo, ST, MT, Rabu (20/1/2021) di Manokwari.

“Kegiatan perioritas seperti pembangunan jalan dan jembatan sebelumnya memang sudah berjalan selama 3 tahun, termasuk program lainnya dan saat ini tinggal kita tingkatkan dari jalan tanah menjadi jalan aspal,” jelasnya.

Dia menambahkan untuk pembangunan jalan dan jembata belum merata, tetapi secara khusus pembangunan jalan hampir 100 persen telah terhubung antar kabupaten/kota, seperti Megah – Sausafor – Meyah – Tambrauw – Manokwari.

“Pembangunan jalan dan jembatan ini sumbernya dari dana Otsus dalam bentuk Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun 2021 sebesar 1,7 Triliun, yang dikelola Dinas PUPR dan Perhubungan,” tandasnya.(jp/alb)

Continue Reading

Manokwari

BKKBN Target Mendata 200 Ribu KK di Wilayah Papua Barat

Published

on

Kepala BKKBN Papua Barat, Philmona Maria Yarollo S.Sos M.Si

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Kepala BKKBN Papua Barat, Philmona Maria Yarollo S.Sos M.Si mengatakan sesuai target Nasional tahun 2021, pihaknya menargetkan akan mendata sekitar 200 ribu Kepala Keluarga (KK), yang ada di Kabupaten/Kota, untuk menunjang program kerja BKKBN.

“Seharusnya pendataan itu sudah dilakukan tahun 2020, namun karena bersamaan dengan Sensus Penduduk (SP), sehingga ditunda dan baru terlaksana di tahun ini,” ujarnya, Rabu (20/1/2020).

Dia juga mengatakan pendataan KK tersebut akan dilaksanakan selama 2 bulan terhitung bulan April dan Mey 2021, namun pelaksanaannya masih menunggu petunjuk teknis dan edaran dari Mendagri.

“Setelan ada surat Mendagri, maka akan ditindaklanjuti kepada gubernur untuk menerbitkan Instruksi Gubernur yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota, agar pendataan ini dapat berjalan sukses karena didukung oleh pemerintah daerah,” terangnya.

Ia nenambahkan pendataan ini penting karena adanya data, maka akan sangat membantu dalam pelaksanaan program BKKBN secara keseluruhan.

“Saya berharap ada dukungan dari pemerintah ditingkat kabupaten/Kota agar pelaksanaan pendataan sesuai waktu yang ditentukan,” tandasnya.(jp/me)

Continue Reading

Manokwari

Maria Yarollo Gantikan Benyamin Sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Papua Barat

Published

on

Pelantikan dan Pengambilan sumpah janji jabatan, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua Barat, Philmona Maria Yarollo S.Sos M.Si.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua Barat diganti. Ini ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan, yang berlangsung secara virtual, Rabu (20/1/2021) di swisbel Hotel Manokwari.

Philmona Maria Yarollo S.Sos M.Si menggantikan Benyamin Lado, sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua Barat.

Pada pelantikan tersebut, Kepala Inspektorat Sugiyono dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat, Drs. Yustus Meidodga bertindak sebagai saksi.

Selaku pejabat baru, Philmona Maria Yarollo S.Sos M.Si, mengatakan secara pribadi dan keluarga serta institusi BKKBN menyampaikan terima kasih kepada Gubernur serta seluruh OPD dilingkungan Pemprov Papua Barat.

“Tentu kesuksesan program BKKBN kedepan membutuhkan dukungan semua stakeholder terkait mitra kerja pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga Program BKKBN dapat terlaksana hingga ke tingkat daerah,” ungkap Maria.

Menurutnya, BKKBN merupakan lembaga vertical yang terstruktur mulai dari pusat hingga ke tingkat daerah. Ia juga melaporkan bahwa dalam melaksanakan program kerja BKKBN tidak hanya didukung penuh oleh program, tetapi membutuhkan alokasi anggaran melalui dana DAK.

Namun hingga saat ini yang menjadi tantangan bagi BKKBN adalah masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) termasuk tenaga penyuluh di lapangan.

“Tahun ini yang menjadi program perioritas BKKBN Papua Barat, adalah melakukan pendataan keluarga yang dilaksanakan pada bulan Maret dan April 2021,” tandasnya.(jp/me)

 

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta