MANOKWARI,JAGATPAPUA.com–Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs Paulus Waterpauw M.Si akan berkoordinasi dengan Sekda sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Barat untuk mempersiapkan dokumen KUA/PPAS RAPBD tahun 2022.
Hal itu diungkapkan Pj Gubernur menanggapi pernyataan ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor terkait sudah menyurati eksekutif untuk menyerahkan dokumen Pembahasan APBD Perubahan tahun 2022 yang dirilis pada Sabtu (30/7/2022) di sejumlah media masa di Manokwari.
Saat dikonfirmasi, dalam keterangan tertulisnya melalui pesan singkat whatshap kemarin, mengatakan pada prinsipnya eksekutif sangat setuju dengan atensi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat.
Waterpauw mengatakan penegasan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) tak main-main dengan waktu harus ditindaklanjuti supaya tidak terlambat dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) serta APBD induk 2023.
Penyebab keterlambatan penetapan APBD sangat berpengaruh pada serapan sumber anggaran baik dari daerah maupun pusat.
“Setuju sekali atas atensi Pak Ketua DPR Papua Barat,” singkat Pj Gubernur Paulus Waterpauw menanggapi pernyataan Orgenes Wonggor.
Waterpauw belum menjelaskan tindak lanjut untuk mempersiapkan dokumen KUA/PPAS RAPBD-P tahun 2022 karena baru kembali dari Pulau GAG, Kabupaten Raja Ampat menghadiri acara 1 Muharam 1444 Hijriyah atau tahun baru islam.
Sebelumnya Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor,S.IP mengatakan bahwa lembaga legislatif sudah menyurati eksekutif tetapi hingga saat ini belum ada respon. Untuk itu ia juga telah menyampaikan kepada Sekwan (Sekretaris Dewan) agar menyurati eksekutif yang kedua kalinya.
“Dua Minggu lalu saya sudah sampaikan ke pak sekwan untuk menyurati pemprov lagi terkait dokumen APBD Perubahan,”tegas mantan anggota DPRD Kabupaten Pegaf itu.
Hingga saat ini, lembaga legislatif Papua Barat masih menunggu, Wonggor minta perhatian Pj Gubernur Papua Barat melalui TAPD serta OPD terkait agar segera menyiapkan dokumen kemudian disampaikan ke DPR Papua barat untuk segera dibahas.(jp/adv)
