Connect with us

Manokwari

Resmikan Samsat dan Launcing Aplikasi, Gubernur Ingatkan Kemudahan Pelayanan

Published

on

Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan Saat Membacakan Sambutan Tertulisnya Pada Acara Pengresmian Gedung Kantor Samsat Manokwari, Selasa (30/6/2020)//

ANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan, mengingatkan agar Samsat harus mempermudah pelayanan wajib pajak kepada Masyarakat di Papua Barat selama masa pandemi covid-19.

Ini diungkapkan Gubernur dalam peresmian Kantor Samsat Manokwari dan Launching aplikasi E-mutasi Kendaraan, E-pendaftaran STNK/BPKB dan delivery STNK/BPKB, Selasa (30/6/2020) pagi tadi.

Selaku Penyelenggaraan pelayanan publik kata Gubernur, kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, prosedur jelas, waktu yang cepat dan biaya yang pantas. Tuntutan ini berkembang seiring dengan berkembangnya kesadaran bahwa setiap warga negara dalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang demokrasi memiliki hak dilayani.

“Jadi selaku penyelenggara pemerintah dan penyelenggara pelayanan publik kota wajib memberikan pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat,” ungkapnya.

Demikian halnya pelayanan kesamsatan yang bekerja berdasarkan Perpres RI Nomor 5 tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) kendaraan bermotor.

Dalam peraturan tersebut lanjut Gubernur, Samsat wajib memberikan pelayanan Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan sumbangan wajib kendaraan bermotor, dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terakomodasi dengan cepat, tepat transparan akuntabel dan informatif.

Tentunya dalam proses menuju pelayanan publik yang optimal dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dengan tersedianya sarana gedung yang memadai.

“Untuk pelayanan wajib pajak Pemerintah Papua Barat terus berupaya membangun dan meningkatkan sarana pelayanan publik agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Seperti yang diikuti sekarang,” terangnya, sembari mengingatkan agar ditengah pandemi, pelayann kesamsatan tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. (alb)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Kawal Dana Otsus, MRPB Akan Teken MoU Dengan Kejati Papua Barat

Published

on

Ketua MRPB Papua Barat, Maxi N Ahoren.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), akan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, untuk mengawal dan mengawasi penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang sangat besar nilainya.

Kerja sama tersebut akan dilakukan melalui penandatangan Nota kesepahaman Memorandum Of Undarstanding (MoU), yang direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Kami sudah lakukan koordinasi dengan Kejati dan penandatangan MoU ini secara khusus untuk mengawal terkait pengelolaan dan penggunaan dana Otsus di Papua Barat. Jadi bersama kejaksaan kita sama-sama awasi penggunaan dana tersebut,” ungkap Ketua MRPB Papua Barat, Maxi N Ahoren.

Untuk konsep kerjasamanya kata Ahoren masih disiapkan, begitu juga Kejati yang telah mengirim konsepnya untuk kemudian dipadukan. Selain penggunaan dana Otsus juga menyangkut hak-hak Orang Asli Papua (OAP), misalnya soal tanah masyarakat adat dan batas-batas wilayah adat.

“Selama ini ketika tanah masyarakat adat dan batas wilayah adat bermasalah hukum dan disidangkan di Pengadilan dengan substansi tuntutan ganti rugi, tidak ada keberpihakan keadilan, masyarakat kalah karena tidak adanya bantuan hukum dari pemerintah,” ucapnya.

Menurut dia, hal ini tentu sangat disayangkan, yang seharusnya masyarakat adat berhak menang atas kasus-kasus tersebut tetapi terkendala pengacara, sehingga selalu saja haknya berpihak kepada lain.(me)

Continue Reading

Hukrim

Jelang HUT Hari Bhakti Adhyaksa, Kejati Papua Barat Gelar Berbagai Kegiatan

Published

on

Kepala Kejati Papua Barat, Yusuf, SH, MH.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Dalam serangkaian hari Bhakti Adhyaksa ke-60 yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2020 mendatang, Kejaksaan Tinggi Papua Barat menggelar berbagai kegiatan.

Kepala Kejati Papua Barat, Yusuf, SH, MH, mengatakan kegiatan yang sudah dilakukan yakni kegiatan internal berupa optimalisasi kinerja dan pemulihan publik trust.

“Jadi kegiatan itu ada dua internal maupun external. Untuk internal kita lakukan penguatan profesional, bagaimana ciptakan jaksa yang profesional, baik dalam tugas, hubungan dengan masyarakat dan publick trust. Kita buat masyarakat percaya dan terbuka kegiatan apa yang sudah diakukan,” ujar Yusuf belum lama ini.

Sedangkan untuk eksternal, telah dilakukan perjanjian kerjasama bersama 12 lembaga, baik perbankan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, BUMD, dan KPU, serta pihak terkait lainnya.

“Rencananya dalam bulan ini kita juga akan lakukan perjanjian kerjasama dengan Pertamina, PLN, Balai Kehutanan, Bulog, Perhubungan dan Pemprov Papua Barat,” tandasnya.(me)

Continue Reading

Adat

Hadapi Corona, Ahoren Minta Ada Pemeriksaan Bagi Seluruh Anggota MRPB

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua MRP Papua Barat, Max Ahoren berharap Gugus Tugas Covid-19 Papua Barat, dapat melaksanakan pemeriksaan Rapit Test dan pemeriksaan swab bagi anggota MRPB.

Sebab hal itu dinilai penting sebagai upaya meminimalisir penyebaran wabah corona dilembaga kultur Orang Asli Papua (OAP) tersebut.

“Seminggu lalu saya sudah ikut pemeriksaan swap di kantor Kejaksaan Negeri Manokwari dan 3 hari lalu 6 anggota MRPB juga sudah ikut pemeriksaan di Teluk Bintuni. Sehingga ini perlu dilakukan bagi anggota lainnya, termasuk staf dan honorer,” ujarnya.

Selain itu, kata Ahoren dalam pemeriksaan nanti bisa dilakukan dikantor MRPB dengan mengikutsertakan pemeriksaan bagi seluruh tokoh adat diwilayah Papua Barat.

“Saya harap tim Covid-19 memiliki waktu untuk bersama-sama dengan MRPB mengundang seluruh element masyarakat OAP melakukan pemeriksaan Rapit Test dan Swap di kantor MRPB,” ucapnya.

“Untuk kebutuhan secara teknis dalam pemeriksaan tentu kita harapkan dari Pemprov Papua Barat melalui tim Covid-19, apalagi tugas MRPB adalah bagaimana menyelamatkan OAP diwilayah Papua Barat,” tandasnya.(alb)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta