MANOKWARI, JAGATPAPUA. com- Relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, mengaku kecewa terhadap keputusan Tim Kampanye Daerah (TKD) Provinsi Papua Barat, yang tidak akan membiayai kegiatan para relawan yang tergabung dalam Aliansi Relawan Jokowi.
Padahal sebelumnya telah dilakukan pertemuan bersama Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Papua Barat, Ernes Tamalea, yang disepakati dua hal yakni, rumah aspirasi dan pendanaan.
Bentuk kekecewaan para relawan ini, akhirnya dituangkan dengan melakukan aksi pemalangan kantor Sekretariat Relawan Jokowi-Ma’ruf, di Jalan Sanggeng, Kabupaten Manokwari, Selasa (09/04/2019).
Direktur Relawan TKD Provinsi Papua Barat, Talimbekas Paulus mengatakan, kemenangan Jokowi- JK pada Pemilu 2014 lalu di Papua Barat, adalah berkat kinerja dari para relawan.
“Untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin, Tim Kampanye Nasional merancang struktural TKN dan TKD dan membentuk Direktorat relawan, yang menerima pendaftaran relawan Nasional dan Lokal sebanyak dua puluh orang. Namun karena ada permasalah ini, maka relawan dibawa Koordinator Aliansi Relawan Jokowi pisah dari TKD,” ungkap Paulus.
“Tetapi kami tetap konsisten mendukung Jokowi. Hal ini dibuktikan dengan berbagai acaraTKD sampai dengan kedatangan Capres Joko Widodo di Gedung ACC Kabupaten Sorong, dimana relawan tampil digaris depan bersama-sama Jimmy Demianus Ijie memback-up massa relawan sehingga acara sukses,” terang Paulus.
Menurut Paulus, peristiwa pemalangan sekretariat ini adalah bentuk kekecewaan dari relawan terhadap TKD Papua Barat yang diduga tidak menghargai relawan lainnya.
“Itu adalah hak relawan menyatakan sikap terhadap TKD Papua Barat, tapi saya imbau seluruh relawan agar tetap kawal pemenangan Jokowi demi Pancasila dan NKRI,” ucap Paulus.
Koordinator Umum Aliansi Relawan Jokowi, Papua Barat, Vinsen Kocu menjelaskan, sebanyak 12 koordinator relawan Papua Barat, dan 165 relawan Jokowi kabupaten/kota sampai saat ini tidak ada koordinasi secara jelas, padahal telah memasuki H+8 menuju pesta demokrasi, mulai rekrutmen saksi Capres 01 dan soal pembiayaan.
“Ini yang membuat semua relawan kecewa sehingga memalang kantor. Memang pada saat pertemuan tidak ada kesepakan estimasi berapa banyak yang akan diberikan, namun akan berikan biaya akomodasi, karena target Papua Barat harus mencapai 85 persen, dan ini tanggungjawab relawan,” ungkap Vincen.
Menurut Vincen, pada dasarnya Ketua TKD Papua Barat, Ernes Tamalea menganggap relawan-relawan ini adalah garda terdepan, karena Pilpres lalu hasilnya maksimal.
“Saya berharap TKD Papua Barat, harus cepat mengambil keputusan, mengingat waktu tinggal sebentar lagi Pemilu dan letak geografis Papua Barat, tidak semua mudah dapat di lalui, dan membutuhkan waktu dan akomodasi yang transparan untuk relawan yang akan bekerja,” tandas Vincen.(me)
