MANOKWARI, JAGATPAPUA.com- Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dilingkungan pemerintahan provinsi Papua Barat, diharapkan segera menyusun Rencana Program Kegiatan Pembangunan Daerah, untuk satu tahun kedepan. Dan bertekad untuk terus memperbaiki kinerja perencanaan pembangunan khususnya di tahun 2020.
Hal itu diungkapkan Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan M.Si, Selasa (23/4/2019) saat membacakan sambutannya pada kegiatan Forum OPD, di Aston Niu Hotel.
Forum OPD yang dihadiri seluruh pimpinan OPD, lanjut Dominggus, sejalan dengan Otsus, maka diharapkan, kerangka pembangunan dapat menjadi roh sekaligus menjiwai paradigma pembangunan, khususnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan tahun 2020.
Dominggus mengatakan, substansi prioritas rencana pembangunan tahun 2020, dititik beratkan pada empat dimensi, yakni meningkatkan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang berkeadilan dan berkelanjutan, pemantapan konektivitas wilayah dan optimalisasi pelaksanaan Otsus.
Sesuai evaluasi capaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018, secara kompherensif Papua Barat masih dihadapkan pada tantangan pembangunan daerah yang belum terealisasikan hingga saat ini.
Tantangan pembangunan daerah tersebut, yaitu pertumbuhan ekonomi yang rendah, Inflasi yang tinggi , indeks pembangunan manusia yang dibawah rata-rata Nasional.
Selain itu, tingginya tingkat ketimpangan pendapatan, tingginya presentasi tingkat kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran, terbuka serta indeks kesenjangan wilayah yang cukup signifikan.
“Ini menjadi tantangan dan tugas kita bersama untuk memperbaiki capaian kinerja diberbagai sektor pembangunan secara lebih efektif dan efisien di tahun 2020,” ungkap Dominggus.
Sementara perkiraan target yang realistis dalam RKPD Papua Barat, tahun 2020 yakni, laju pertumbuhan ekonomi 7 persen, laju pertumbuhan ekonomi tanpa Migas sebesar 9 persen, laju Inflasi tahunan sebesar 3,67 persen, indeks pembangunan manusia sebesar 64,09 persen,.
Kemudian rasio gini sebesar 0,36 persen, presentasi tingkat kemiskinan sebesar 22,42 persen, tingkat pengangguran terbuka 6,28 persen, indeks kesenjangan wilayah/indeks wiliamson 0,41 persen, pengeluaran per kapita per bulan 1,40 juta, presentasi pengeluaran konsumsi makanan 49,50 persen, produktivitas total daerah Rp172,5 juta.
“Sasaran makro daerah yang nantinya tertuang dalam RKPD, menjadi tantangan bagi kita semua untuk bekerja keras dan berbuat yang terbaik demi kemajuan provinsi ini kedepan,” ucap Dominggus.
Dominggus, berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinkronisasi kebijakan dan program perencanaan pembangunan daerah, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan di seluruh wilayah.
“Forum OPD memiliki arti sangat penting, sebab melalui forum ini seluruh OPD, dapat melakukan penajaman, penyelerasan dan klarifikasi sehingga tercapai kesepakatan terhadap rancangan renja OPD tahun 2020,” tukas Dominggus. (me)
