FAKFAK, JAGATPAPUA.com – Pemkab Fakfak, saat ini tengah berkomitmen menata kembali kondisi keuangan daerah, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan dana Otonomi khusus (Otsus).
Ini diungkap Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom di Manokwari, Rabu (9/6/2021).
“Saya akan mendorong sejumlah regulasi untuk ciptakan budaya kerja yang efektif, efisien dan transparan dalam pengelolaan anggaran di seluruh OPD,” ujarnya.
Dia mengungkap penggunaan anggaran termasuk dana Otsus di seluruh Organisasi Perangkat Daerah atau OPD akan diperketat, sehingga lebih efektif, efisien dan transparan.
“Pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama sebuah pemerintahan, sehingga dibutuhkan komitmen dan kerjasama untuk mencapai tujuan,” terangnya.
Dia melanjutkan, semua program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD maupun transfer dan Otsus, harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
“Kita tidak bisa menampik masyarakat sering menilai pelayanan pemerintah dari sisi kegagalan. Tentu itu merupakan kritik positif yang patut menjadi bahan introspeksi para pimpinan dan staff birokrat pemerintahan,” jelasnya.
“Masyarakat sebagai pelaku pembangunan, wajib mengontrol pemerintah untuk tujuan perbaikan kinerja kita,” tambahnya.
Sebelumnya, Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq Purwanto, mengatakan masih terdapat berbagai permasalahan terkait dengan penggunaan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktut (DTI) di provinsi Papua dan Papua Barat.
Dia berujar permasalahan tersebut antara lain penggunaan dana Otsus belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peruntukan masing-masing sumber dana, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pun belum memadai.
“Intinya dalam catatan kami, penggunaan Dana Otsus selama 20 tahun belum dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat,” kata Iwan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasinkeubang) di Manokwari, Jumat (4/6/2021) lalu.
Dalam agenda itu, Gubernur Dominggus Mandacan berharap BPKP dan jajaran APIP di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota untuk bersama-sama mengawal pengelolaan dan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, agar bisa memberikan hasil nyata dan dapat benar-benar dirasakan manfaat dan hasilnya oleh masyarakat.(jp/adv)
