Connect with us

Maybrat

Nebrianus : Musrembang Kampung dan Distrik Jangan Hanya Jadi Seromonial Saja

Published

on

KUMURKEK, JAGATPAPUA.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), baik tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan seterusnya merupakan forum yang sangat strategis, untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan.

Terkait hal itu, Anggota DPRD Kabupaten Maybrat Nebrianus Kambuaya, meminta supaya usulan prioritas dalam musrenbang harus dilaksanakan. Sehingga, program-program pemerintah dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Maybrat.

“Hasil musrenbang didasarkan pada masukan dari hasil musrenbang kampung, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kampung dan distrik yang bersangkutan. Sehingga ini harus terakomodir agar tidak membuat resah masyarakat ditingkat bawah,” ujarnya, Sabtu (7/3/2020).

Anggota DPRD dari Dapil II Aitinyo, ini mengaku sering kali terjadi pengusulan program dari masyarakat tingkat kampung, distrik hingga ke tingkat kabupaten, namun ditiadakan atau diabaikan oleh pejabat berwenang.

“Usulan dari masyarakat kampung ke distrik hingga tingkat kabupaten ini yang harus jadi dasar penyusunan rencana pembangunan oleh OPD terkait, agar dijadikan dasar penyusunan rencana kerja pada tahun 2021,” jelasnya.

Politisi asal Demokrat ini juga menyinggung arahan Kepala Inspektorat, Dr Naomi Netty Howay S.KM,M.Kes, yang meminta Kepala Bappeda, agar tidak asal menghilang program usulan dari masyarakat, tetapi harus dilihat program yang menjadi prioritas dan tidak.

“Jadi yang terakomodir dan tidak perlu disampaikan kepada masyarakat melalui surat, sehingga masyarakat paham dan menjadi harapan. Ini juga telah diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah,” tukasnya.

Untuk itu, dia berharap, pemerintah daerah harus bisa memperhatikan kebijakan daerah mulai dari kepentingan nasional, provinsi dan kabupaten, kemudian dilanjutkan ke tingkat distrik dan kampung.

Sementara sesuai hasil musrenbang, sebagian besar anggaran diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur di ibukota kabupaten Maybrat di Kumurkek dan infrastruktur yang belum dibangun seperti wilayah Mare, Aifat Timur dan wilayah Aitinyo, agar menjadi asas keseimbangan diwilayah Maybrat.(sawe)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Sebelum Akhir Jabatan, MRPB Akan Tuntaskan Persoalan Revisi Sejumlah Pasal UU Otsus

Published

on

Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Sebelum masa akhir jabatan menjemput, Majelis Rakyat Papua Barat, akan berupaya menyelesaikan persoalan revisi sejumlah pasal dalam UU Otsus nomor 21 tahun 2001, sesuai dengan harapan masyarakat papua.

Hal itu, disampaikan Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren kepada awak media Rabu ( 12/05/2021 ) di ruang kerjanya. Menurut ia apa yang menjadi harapan masyarakat Papua sesuai dengan hasil RDPU maka sebagai lembaga kultur MRPB akan memperjuangkan terwujudnya harapan rakyat tersebut.

Terkait hal itu, Maxi mengatakan MRPB akan melakukan pertemuan-pertemuan bersama pemerintah pusat terkait untuk membahas nasib revisi UU Otsus. Dan harus mengakomodir apa yang menjadi keinginan dan harapan rakyat.

“Pada pertemuan nanti, kita berharap tak hanya dua pasal saja yang akan kita bicarakan nanti, tetapi ada pasal-pasal lain juga yang akan kita bicarakan, kami sepakat pasal keuangan dibicarakan tapi kenapa ada pasal pemekaran. Sebenarnya pasal pemekaran itu di ganti dengan bab V menyangkut kewenangan, kalau kemarin kewenangan yang dibicarakan itu tidak jadi masalah,”tandas Maxi Ketua

“Disisa masa jabatan, MRPB akan fokus agar kewenangan juga diakomodir pemerintah pusat. Ini menjadi kunci utama kami, kalau dengan adanya kewenangan maka semuanya itu akan terpenuhi, keuangan, pemekaran dengan sendirinya akan ada,”tandas Maxi

Namun pihaknya juga tidak mengabaikan kepentingan lain dari masyarakat, dalam hal memperjuangkan hak-hak asli orang Papua (OAP) baik terkait afirmasi yang sementara dibuka oleh beberapa kedinasan. Salah satunya yang akan didorong adalah penerima kejaksaan bagi anak-anak Papua, yang sesuai informasi dalam waktu dekat akan di buka.(JP/SOS)

Continue Reading

Adat

Berani Bangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Tornagogo Puji Sat Brimob Polda PB

Published

on

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Sat Brimob Polda Papua dinilai berani membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM untuk menyukseskan program Kapolri.

Hal itu diungkapkan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing pada launching Aplikasi Buina dan Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM oleh sat Brimob Polda Papua Barat kemarin.

“Ini sangat penting dan tentu di ketahui oleh kita semua bahwa kami Polda Papua barat dan seluruh satker memberanikan diri untuk melaksanakan program zona integritas, karena konteks dari pada pelayanan publik itu kita harus berani secara internal mendeklarasikan bahwa kita adalah institusi yang mengarah kepada zona integritas khususnya Polda Papua barat beserta jajarannya,”kata Kapolda

Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM lebih lanjut Kapolda, sudah disampaikan dan disambut baik oleh Mabes Polri. Sebagai komitmen di tahun ini, melaksnakan program tersebut dengan baik dalam konteks zona integritas. Menurut ia Zona integritas bukan hanya sebuah sebutan tetapi juga secara fisik, pelayanan dan segalanya harus ke arah yang baik dengan pelayanan publik yang lebih baik lagi.

“Tidak hanya aplikasi ini, tetapi Polda Papua barat saat ini sudah melaunching berbagai macam aplikasi dan kemudahan-kemudahan yang kemudian tujuannya untuk memudahkan masyarakat publik dalam mengakses pelayanan-pelayanan yang ada di kepolisian,”tandas Tornagogo

Dalam pelayanannya akan tetap menggunakan satu nomor yaitu 110 dengan SMS gateway. Nomor inilah yang akan digunakan masyarakat untuk melaporkankan segala kejadian juga permintaan pelayanan untuk masyarakat. Yang paling penting saat ini adalah masyarakat di berikan kemudahan dalam pelayanan publik.

Kapolda juga berpesan, brimob harus ramah dan bisa menjawab apa yang menjadi persoalan dari masyarakat.

“Brimob itu bukan pasukan bertempur untuk mengalahkan musuh, brimob adalah polisi yang betul-betul mengayomi masyarakat, dan bisa mewujudkan situasi Kamtibmas ini dengan baik,”tukasnya.(JP/ADV)

Continue Reading

Adat

Launching Aplikasi Buina, Sat Brimob Polda Segera Sosialisasikan 5 Katalog Terkandung

Published

on

Launching Aplikasi Buina dan Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM, Selasa (11/5/2021), di Mako Brimob, Sogun, Manokwari.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Satuan Brimob Polda Papua Barat melaunching layanan unggulan aplikasi Brimob Untuk Indonesia (Buina) dan Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

Launching Aplikasi Buina dan Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM, Selasa (11/5/2021), di Mako Brimob, dihadiri Bupati Manokwari, Kapolda Papua Barat, Ombudsman Papua Barat, Ketua Mekessa, Forkopimda Papua Barat.

Dansat Brimob Polda Papua Barat Kombes Pol Sammi Ronny Tabaa menjelaskan, hari ini telah melaunching aplikasi Buina dengan lima katalog yang terkandung, yaitu Layanan Kesehatan, Layanan Bencana Alam, Layanan Potensi Kerusuhan Massa, Layanan Laporan Kebakaran, dan Layanan Penemuan BOM dan KBR ( Kimia Biologi dan Radiologi Aktif ) sebagai layanan unggulan dari Sat Brimob Polda Papua Barat sesuai dengan tugas dan kerja di fungsi Brimob.

“Karena semangat adalah bagian dari kita,”ucap Dansat Brimob

Aplikasi tersebut menindaklanjuti ide, gagasan dalam bentuk kebijakan Kapolri Drs Listyo Sigit Prabowo dengan program prioritas. ” Polri yang presisi, prediktif responbilitas kemudian transparansi berkeadilan” ungkap Dansat Brimob Polda Papua Barat Kombes Pol Sammi Ronny Tabaa.

Terkait hal ini, ia mengaku telah melakukan koordinasi bersama Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing. Dan sesuai yang beliau (Kapolda) perintahkan bahwa tidak boleh ada banyak nomor Otline untuk aduan layanan masyarakat,.

“Bahwa cukup satu nomor yang sudah di launching Polda beberapa waktu lalu, tetapi disampaikan layanan ini tetap untuk layanan WA dengan lima katalog dalam layanan itu, dan nantinya tetap akan kita sosialisasikan,”ujarnya

” Pada prinsipnya kita akan berupaya untuk menindaklanjuti perintah pimpinan sehingga kegiatan hari ini tidak ujuk-ujuk ada persiapan, perencanaan, baik personil, sarpas untuk mewujudkan aplikasi Buina,” tandasnya

Berdasarkan perintah atau instruksi dari Kapolda Papua Barat layanan tetap dengan aplikasi Buina dengan lima katalog layanan yaang terkandung. Menurut Dansat Brimob, untuk layanan Buinar untuk WA tetap menggunakan nomor yang kami sudah sebutkan.

Ditambahkan Dansat yang mana untuk layanan kesehatan bisa digunakan untuk masyarakat yang sakit dan mau kerumah sakit tapi tidak ada biaya untuk mendapat layanan ambulance, maka Sat brimob membantu khusus untuk masyarakat yang kurang mampu.

Kata dia ada lagi layanan kesehatan, kita Brimob Polda Papua Barat ini secara periodik dan berkala ada permintaan-permintaan donor darah ada urgen emergency untuk warga Manokwari yang membutuhkan darah maka dari kami siap membantu.(JP/AR)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta