MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pemprov Papua Barat bersama DPRD Papua Barat menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan Ranperda provinsi Papua Barat tentang APBD T.A 2024, dengan agenda pandangan umum fraksi fraksi terhadap penjelasan Gubernur terkait nota keuangan Raperda APBD T.A 2024, Rabu (29/11/2023).
Pada kesenpatan tersebut, gabungan fraksi-fraksi DPR Papua Barat memberikan tujuh catatan yang perlu dijawab dan dievaluasi oleh Pj Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere beserta seluruh OPD di lingkungan Pemprov Papua Barat.
Pertama, Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda Olahraga terkait pengiriman mahasiswa asli Papua untuk kuliah ke luar negeri dan juga ke beberapa PTN/PTS dalam negeri, yang menurut para fraksi DPRD Papua Barat, perlu ditingkatkan, dan dalam rekrutmen harus transparan serta perlu dibentuk panitia khusus relasi dari kalangan akademisi.
Kemudian, terkait dengan 14 program pembangunan fisik di Dinas Pendidikan Papua Barat tahun anggaran 2023 yang tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan berhubung terkendala pembebasan lahan serta hal teknis di lapangan yang anggarannya sebesar Rp53.215.340.000 sesuai data terlampir.
“DPR Papua Barat meminta kepada Gubernur Papua Barat agar dapat menganggarkan kembali di tahun 2024,” ungkap Juru bicara gabungan fraksi DPR Papua Barat Saul Rante Lembang.
Kemudian untuk Dispora, DPRD meminta agar bonus atlet segera diselesaikan dan dipandang sangat perlu untuk menambahkan anggaran untuk Dinas Pemuda dan Olahraga dalam rangka menyiapkan atlet Papua Barat, untuk menuju penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional di Aceh.
Sementara untuk Dinas Kesehatan, dipandang perlu mempercepat pembangunan fisik Rumah Sakit Rujukan serta pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan alat cuci darah di Provinsi Papua Barat untuk merawat pasien rujukan dari kabupaten/kota se Provinsi Papua Barat.
Sementara untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda dinilai perlu adanya pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan jembatan drainase dan air bersih yang proporsional ke kabupaten/kota Provinsi Papua Barat.
Selain itu, DPR Provinsi Papua Barat memnita perlu adanya perhatian terkait tapal batas wilayah baik dari segi pemerintah maupun dari segi adat sehingga di beberapa daerah tidak terjadi konflik karena disebabkan hal tersebut di atas.
“Dan alokasi dana dan pekerjaan untuk pengusaha asli Papua agar dialokasikan yang lebih besar di APBD tahun 2024,” tutur Saul.
Sementara untuk Satpol PP dan BPBD Provinsi Papua Barat diminta harus menjaga aset pembangunan Kantor Gubernur dan OPD di Kompleks perkantoran arfai dari bahaya kebakaran dan pencurian dengan membangun segera pangkalan Damkar dan pengadaan kelengkapannya di lokasi tersebut.
“Juga membangun pos penjagaan Satpol PP di beberapa titik lokasi sesuai kebutuhan,” kata Saul Rante
Berangkat dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan terjadi di Distrik Bomberai Fakfak yang menyebabkan lahan seluas 5 hektar terbakar, yang sudah sering terjadi di wilayah tersebut, sehingga gabungan fraksi-fraksi DPR Papua Barat menyarankan agar perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah baik di provinsi maupun kabupaten.
“Untuk menyiapkan sarana prasarana penanganan kebakaran dan pengalokasian anggaran yang di signifikan pada APBD, sehingga apabila terjadi bencana kebakaran dapat ditangani sejak dini dan tidak menimbulkan kerugian,” jelas Saul Rante
Kelima, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja diminta perlu adanya penambahan anggaran di 2024, guna menunjang program menunjang pendapatan daerah dari APBD tersebut.
Keenam, Gabungan fraksi-fraksi DPR Papua Barat mendukung Biro kesra Setda Papua Barat terkait program perjalanan umroh ke tanah suci bagi Umat Islam dan wisata rohani ke Israel bagi Umat Nasrani.
“Namun kedepan Pemprov Papua Barat harus lebih selektif dalam menentukan kriteria siapa yang akan mengikuti kegiatan spiritual keagamaan tersebut dari semua Kabupaten di Provinsi Papua Barat,” ucapnya.
Kemudian, terkait dengan pengusaha asli Papua, DPR Papua Barat berharap Gubernur memberikan dukungan anggaran kepada biro pengadaan barang dan jasa agar dapat merampungkan aplikasi pengusaha asli Papua dan peraturan Gubernur terkait pengusaha asli Papua agar dapat segera digunakan dalam APBD berjalan.
Pj Gubernur juga diminta segera mendorong instansi terkait untuk segera melakukan sosialisasi produk perdasi dan perdasus yang sudah disahkan.
“Saudara Gubernur segera mengambil langkah-langkah konkrit terkait Pemilu Adat agar produk regulasinya yang diatur dengan Pergub dan juga Permendagri agar segera ditetapkan dan segera disosialisasikan agar masyarakat adat dapat mempersiapkan diri untuk ikut dalam pemilihan adat,” jelasnya.
Kemdian yang ketujuh, Dinas Perindag Papua Barat diminta memperhatikan adanya kelangkaan BBM bersubsidi di SPBU dan juga di masyarakat agar Pemprov Papua Barat melalui dinas terkait untuk berkoordinasi ke pemerintah pusat untuk mengatasi antrian kendaraan yang panjang di SPBU dan kelangkaan BBM di masyarakat.(jp/fir)
