0.8 C
Munich
Senin, Februari 26, 2024

Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Fraksi DPR PB, Salah Satunya Percepat Pembangunan Fisik RS Rujukan Utama

Must read

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com—Pj Gubernur Papua Barat Drs Ali Baham Temongmere M.TP memberikan jawab atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR Papua Barat terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi papua barat tahun anggaran 2024.

Jawaban Gubernur ini disampaikan dalam Rapat paripurna DPRPB dengan agenda jawaban Gubernur atas pemandangan umum gabungan fraksi-fraksi dewan perwakilan rakyat papua barat (DPRPB) dan jawaban fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi papua barat tahun anggaran 2024, Rabu (30/11/2023) di Manokwari.

Gubernur Papua Barat Drs Ali Baham Temongmere MTP mengatakan, setelah mendengar dan mencermati pemandangan umum gabungan fraksi DPRPB sebagaimana disampaikan dalam rapat paripurna ini, maka kami memberikan tanggapan atas pemandangan umum gabungan fraksi sebagai berikut;

Dinas pendidikan dan dinas pemuda olahraga terhadap pandangan dewan bahwa dalam hal pengiriman mahasiswa asli papua untuk kuliah di luar negeri dan dalam negeri perlu ditingkatkan rekrutmennya harus transparan dan perlu dibentuk panitia khusus seleksi dari kalangan akademisi.

“Kami sepakat bahwa pengiriman mahasiswa dimaksud perlu ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah dan rekrutmennya dilakukan secara transparan oleh panitia yang kredibel,”kata Pj Gubernur Ali Baham Temongmere.

Terkait pandangan dewan perwakilan rakyat papua barat bahwa 14 program pembangunan fisik pada dinas pendidikan provinsi papua barat yang tidak dapat dilaksanakan di tahun 2023, kami sependapat untuk dialokasikan kembali di tahun anggaran 2024 secara selektif sesuai prioritas daerah.

Kemudian terkait bonus atlet segera diselesaikan dan dipandang sangat perlu untuk menambahkan anggaran untuk dinas pemuda dan olahraga dalam rangka menyiapkan atlet papua barat untuk menuju pekan olahraga nasional di aceh.

“Pada prinsipnya kami sependapat dan telah mengalokasikan anggaran sebesar 50 milyar rupiah untuk menyiapkan atlet papua barat untuk menuju pekan olahraga nasional di aceh,”sebut Temongmere

Untuk bonus atlet berprestasi, Pemprov sedang mempertimbangkan beberapa hal terutama terkait besaran bonusnya serta pertimbangan terkait kelangsungan dan konsistensi kebijakan serta dampaknya terhadap pemberian bonus atlet pada pon dan kejuaraan lainnya.

Untuk dinas kesehatan, percepatan pembangunan fisik rumah sakit rujukan serta pengadaan sarana prasarana alat kesehatan (alat cuci darah) di provinsi papua barat untuk merawat pasien rujukan dari kabupaten se provinsi papua barat.
“Kami sependapat untuk melakukan percepatan program dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,”tutur Temongmere

Dinas pekerjaan umum dan Bappeda terhadap pandangan dewan perwakilan rakyat papua barat lanjut Pj Gubernur Temongmere, yang menyampaikan bahwa perlu adanya pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, drainase dan air bersih yang proporsional ke kabupaten Se Papua Barat

“Tentu kami sependapat dengan pandangan dewan perwakilan rakyat papua barat dimaksud yang menyampaikan bahwa proses perencanaan dan pembangunan kantor DPRPB dan MRPB agar segera dilaksanakan tahun 2024, kami sependapat,”kata Pj Gubernur

Menurut Mantan Sekda Fak Fak ini, untuk perencanaan gedung DPRPB telah dilaksanakan tahun 2023, sedangkan pekerjaan yang lainnya dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya, Pemprov juga akan menyelesaikan tapal batas (batas wilayah) baik dari sisi pemerintah ataupun dari sisi adat, dengan melakukan koordinasi intensif berbagai pihak terkait.

Pemprov juga akan mengalokasikan dana dan pekerjaan untuk pengusaha asli papua agar dialokasikan lebih besar di APBD 2024, pada prinsipnya kami sangat sependapat dengan pandangan dewan perwakilan rakyat papua barat.

“Saya akan perintahkan seluruh perangkat daerah untuk memperhatikan hal dimaksud mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan APBD 2024,”ungkap Gubernur.

Ia juga mengatakan, untuk satuan polisi pamong praja dan APBD terhadap pandangan DPRPB bahwa pemerintah harus menjaga aset bangunan kantor gubernur dari bahaya kebakaran dan pencurian dengan membangun segera pangkalan damkar dan kelengkapannya dan membangun pos penjagaan satpol PP dibeberapa titik lokasi sesuai kebutuhan, pada prinsipnya kami sependapat dangan pandangan tersebut.

Terhadap penyampaian DPRPB yang mengingatkan Pemerintah tentang terjadinya kebakaran hutan dan lahan di distrik bomberai kabupaten fakfak dan menyarankan agar menyiapkan sarana prasarana untuk penanganan bencana kebakaran sejak dini juga prinsipnya pihaknya sependapat dengan pandangan dewan dengan mengalokasikan pada OPD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dan terkait pengusulan penambahan anggaran di dinas transmigrasi dan tenaga kerja di tahun 2024 guna menunjang program yang berhubungan secara langsung untuk menunjang pendapatan daerah Pemprov sependapat.

“Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan menyesuaikan pemberlakuan regulasi sebagai dasar pemungutan PAD,”imbuhnya.

Sementara biro kesejahteraan rakyat dan biro hukum setda papua barat, terhadap penyampaian dewan perwakilan rakyat papua barat tentang dukungan atas program perjalanan wisata rohani untuk lebih selektif dalam menentukan kriteria siapa yang akan mengikuti kegiatan spiritual keagamaan tersebut dari seluruh kabupaten se papua barat, kami sangat sependapat dengan pandangan dewan, dengan memprioritaskan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh adat pada tahun 2024.

“Terhadap pandangan DPRPB terkait pengusaha asli papua untuk memberikan dukungan kepada biro pengadaan barang dan jasa agar dapat merampungkan aplikasi “sipapua” (sistem informasi penyedia asli papua) dan peraturan gubernur terkait pengusaha asli papua agar dapat segera digunakan dalam apbd berjalan, pada prinsipnya kami sependapat dangan pandangan dewan”beber Gubernur Ali Baham Temongmere.

Sementara terkait anggaran yang digunakan untuk sosialisasi pergub tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pada pemerintah provinsi papua barat serta bimtek penggunaan aplikasi “sipapua” sehingga tujuan pemberdayaan pengusaha asli papua dapat terlaksana dengan baik.

Untuk itu kata Ali Baham Temongmere sependapat dan akan mendorong instansi terkait untuk segera melakukan sosialisasi produk perdasi dan perdasus yang telah di sahkan.

Terhadap pandangan DPRPB yang mendorong Gubernur papua barat untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit terkait pemilu adat agar produk regulasinya segera ditetapkan dan disosialisasikan agar masyarakat adat dapat mempersiapkan diri untuk ikut dalam pemilihan adat, kami sependapat dan mendukung penuh atas pandangan dewan.

Dinas perindustrian dan perdagangan Terhadap penyampaian DPRPB tentang adanya kelangkaan bbm yang bersubsidi di spbu dan juga di masyarakat agar pemda provinsi papua barat melalui dinas terkait untuk berkoordinasi kepada pemerintah pusat untuk mengatasi antrian kendaraan yang panjang di SPBU dan kelangkaan BBM di masyarakat, kami sangat sependapat dengan pandangan dewan, dengan memerintahkan dinas terkait untuk berkoordinasi kepada pemerintah pusat.

Terhadap tambahan pandangan DPRPB tentang perhatian pemerintah provinsi papua barat untuk pembangunan ibu kota manokwari,Pemprov sependapat. Ia mengatakan pemprov telah mengalokasikan anggaran bantuan keuangan ke kabupaten manokwari sebesar 50 milyar rupiah pada APBD Perubahan tahun 2023 untuk pembangunan infrastruktur strategis dan pada APBD tahun 2024 sebesar 50 milyar rupiah untuk mendukung pandangan dewan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Terhadap tambahan pandangan DPRPB tentang pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen (p3d) dari provinsi papua barat kepada provinsi papua barat daya, dapat kami jelaskan bahwa proses mengarah ke penyelesaian p3d terus berlangsung. saat ini telah diselesaikan rekonsiliasi aset tetap terhadap 7 (tujuh) OPD yang berada di wilayah provinsi papua barat daya yang telah siap diserahkan pada tahap pertama.

Sedangkan sisanya akan dilakukan secara bertahap paling lambat 3 tahun sebagaimana amanat undang undang nomor 29 tahun 2022 tentang pembentukan provinsi papua barat daya. Penyerahan P3D dimaksud juga termasuk di dalamnya penyerahan permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi papua barat daya.(jp/fir)

- Advertisement -spot_img

More articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Latest article

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta