Connect with us

Manokwari

Kantor Bappeda Papua Barat Dipalang, Ini Penyebabnya

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com ‘ – Koordinator Badan Komunikasi Asosiasi Pengusaha Papua, Goodlief W. Baransano, mengatakan aksi di kantor Bappeda Papua Barat, merupakan bentuk kekecewaan pengusaha Asli Papua, terhadap penyelewengan dari instruksi gubernur, serta ucapan penghinaan dari Kepala Bappeda.

“Ini yang membuat emosi pengusaha asli Papua muncul, karena menyangkut harga diri, serta bentuk penyelewengan dari Bappeda, karena tidak sesuai semangat pembangunan Otsus di Papua,” ungkapnya, pada pertemuan lintas Asosiasi Pengusaha Papua di Kantor DAP Wilayah III Doberay, Sabtu (27/7/2019) lalu.

Menurut dia, yang berhak melakukan verifikasi dan pendataan adalah Biro Administrasi Pelaksanaan Otsus, karena ini menyangkut tiga aspek, pemberdayaan, perlindungan dan Keberpihakan. Sedangkan Bappeda sifatnya sebagai eksekutornya.

“Kepala Bappeda, tak punya sertifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap perusahan. Pertanyaan, apakah Bappeda libatkan LPJK, lalu dalam data penduduk, sistem yang digunakan terkoneksi dengan Dinas Kependudukan atau tidak,” ucapnya.

“Yang kita tahu, pengadaan barang dan kontruksi, KTP itu masuk syarat umum, bukan syarat khusus. Jadi, sampai dengan kemarin, hanya satu OPD yang baru transparan, yakni Dinas PU,” ujarnya.

Dia menyebut, Bappeda sama sekali tidak libatkan asosiasi dalam pertemuan, meski lakukan komunikasi, tetapi tidak transparan. Bahkan asosiasi telah mengirim surat untuk audience namun tidak direspon.

“Proses pendataan ini harus dikembalikan ke asosiasi, karena mereka yang lebih tau anggotanya,” terangnya.

“Asosiasi yang lakukan proteksi, bukan pejabat tak berkompeten, apalagi sesuai kesepakatan pada pertemuan Desember 2018, gubenur instruksikan pendataan kontraktor dikembalikan ke asosiasi masing-masing,” jelasnya.

Olehnya, untuk menghindari kecurigaan, maka dalam semangat Otsus, Biro Otsus, Fraksi Otsus, dan MRP harus ikut dilibatkan.

Selain itu, pembagian paket proyek 70 kabupaten dan 30 provinsi, sesuai kesepakatan dalam Raker Bupati/Walikota di Sorong Selatan, belum berjalan maksimal, khususnya di Kabupaten/Kota, karena ada Kepala Daerah yang main tebang pilih.

“Akibat dari pembagian yang belum merata, pengusaha di daerah ke provinsi, sehingga terjadi penumpukan,” tukasnya.

Dia menambahkan, sesuai data 46 nama perusahan yang double, atau mendapat pekerjaan dua, kemudian 26 perusahan tanpa tuan dan 100 lebih perusahan milik Non OAP.(ss)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Pengamanan Idul Fitri Sukses, Kapolda Puji TNI-Polri, Pemerintah Dan Masyarakat

Published

on

Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Dr. Tornagogo Sihombing, S.Ik., M.Si memberikan apresiasi kepada personil TNI-Polri, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang telah mendukung suksesnya pengamanan selama perayaan idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 M di Wilayah hukum Polda Papua Barat.

“Sehingga perayaan idul fitri berjalan aman dan kondusif. Termasuk Perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang bersamaan dengan idul Fitri hari ini,”kata Kapolda Kamis (13/5/2021).

“Kesemuanya itu terwujud berkat kerja sama, Polri yanga didukung TNI, panitia perayaan ibadah Pemprov Papua Barat, stakeholder terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan seluruh masyarakat Papua Barat,”ucap Kapolda

Termasuk peran serta para insan pers dan media dalam hal mensosialisasikan kepada masyarakat Papua Barat tentang aturan protokol kesehatan selama proses sebelum kegiatan sholat idul fitri dilaksanakan melalui pemberitaannya.

“Kedepan tentu kerjasama yang baik ini kita pertahankan, bahkan bisa ditingkatkan untuk Papua Barat yang kita cintai bersama,”ujar Kapolda Papua Barat.

Menurut Kapolda penerapan protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan pada perayaan hari ibadah Idul Fitri hari juga kegiatan – kegiatan lainnya, semua ini untuk kesehatan masyarakat dan kebaikan masyarakat papua barat.(JP/ADV)

Continue Reading

Adat

Sebelum Akhir Jabatan, MRPB Akan Tuntaskan Persoalan Revisi Sejumlah Pasal UU Otsus

Published

on

Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Sebelum masa akhir jabatan menjemput, Majelis Rakyat Papua Barat, akan berupaya menyelesaikan persoalan revisi sejumlah pasal dalam UU Otsus nomor 21 tahun 2001, sesuai dengan harapan masyarakat papua.

Hal itu, disampaikan Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren kepada awak media Rabu ( 12/05/2021 ) di ruang kerjanya. Menurut ia apa yang menjadi harapan masyarakat Papua sesuai dengan hasil RDPU maka sebagai lembaga kultur MRPB akan memperjuangkan terwujudnya harapan rakyat tersebut.

Terkait hal itu, Maxi mengatakan MRPB akan melakukan pertemuan-pertemuan bersama pemerintah pusat terkait untuk membahas nasib revisi UU Otsus. Dan harus mengakomodir apa yang menjadi keinginan dan harapan rakyat.

“Pada pertemuan nanti, kita berharap tak hanya dua pasal saja yang akan kita bicarakan nanti, tetapi ada pasal-pasal lain juga yang akan kita bicarakan, kami sepakat pasal keuangan dibicarakan tapi kenapa ada pasal pemekaran. Sebenarnya pasal pemekaran itu di ganti dengan bab V menyangkut kewenangan, kalau kemarin kewenangan yang dibicarakan itu tidak jadi masalah,”tandas Maxi Ketua

“Disisa masa jabatan, MRPB akan fokus agar kewenangan juga diakomodir pemerintah pusat. Ini menjadi kunci utama kami, kalau dengan adanya kewenangan maka semuanya itu akan terpenuhi, keuangan, pemekaran dengan sendirinya akan ada,”tandas Maxi

Namun pihaknya juga tidak mengabaikan kepentingan lain dari masyarakat, dalam hal memperjuangkan hak-hak asli orang Papua (OAP) baik terkait afirmasi yang sementara dibuka oleh beberapa kedinasan. Salah satunya yang akan didorong adalah penerima kejaksaan bagi anak-anak Papua, yang sesuai informasi dalam waktu dekat akan di buka.(JP/SOS)

Continue Reading

Adat

Berani Bangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Tornagogo Puji Sat Brimob Polda PB

Published

on

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Sat Brimob Polda Papua dinilai berani membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM untuk menyukseskan program Kapolri.

Hal itu diungkapkan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing pada launching Aplikasi Buina dan Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM oleh sat Brimob Polda Papua Barat kemarin.

“Ini sangat penting dan tentu di ketahui oleh kita semua bahwa kami Polda Papua barat dan seluruh satker memberanikan diri untuk melaksanakan program zona integritas, karena konteks dari pada pelayanan publik itu kita harus berani secara internal mendeklarasikan bahwa kita adalah institusi yang mengarah kepada zona integritas khususnya Polda Papua barat beserta jajarannya,”kata Kapolda

Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM lebih lanjut Kapolda, sudah disampaikan dan disambut baik oleh Mabes Polri. Sebagai komitmen di tahun ini, melaksnakan program tersebut dengan baik dalam konteks zona integritas. Menurut ia Zona integritas bukan hanya sebuah sebutan tetapi juga secara fisik, pelayanan dan segalanya harus ke arah yang baik dengan pelayanan publik yang lebih baik lagi.

“Tidak hanya aplikasi ini, tetapi Polda Papua barat saat ini sudah melaunching berbagai macam aplikasi dan kemudahan-kemudahan yang kemudian tujuannya untuk memudahkan masyarakat publik dalam mengakses pelayanan-pelayanan yang ada di kepolisian,”tandas Tornagogo

Dalam pelayanannya akan tetap menggunakan satu nomor yaitu 110 dengan SMS gateway. Nomor inilah yang akan digunakan masyarakat untuk melaporkankan segala kejadian juga permintaan pelayanan untuk masyarakat. Yang paling penting saat ini adalah masyarakat di berikan kemudahan dalam pelayanan publik.

Kapolda juga berpesan, brimob harus ramah dan bisa menjawab apa yang menjadi persoalan dari masyarakat.

“Brimob itu bukan pasukan bertempur untuk mengalahkan musuh, brimob adalah polisi yang betul-betul mengayomi masyarakat, dan bisa mewujudkan situasi Kamtibmas ini dengan baik,”tukasnya.(JP/ADV)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta