MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Anggota DPR RI, jimmi D Ijie menyebut bahwa Otsus tidak perlu menjadi pro kontra, melainkan harus di syukuri. Sementara soal keinginan merdeka, kata dia Papua belum bisa merdeka.
“Untuk apa diprokontrakan harusnya berayukur bahwa otsus itu yang bikin orang papua punya muka. Itu pandangan saya dalam konsep yang sederhana,”ucap Idjie usai menghadiri Acara HUT PB Ke-21 Tahun, Senin (12/10/2020) di Lobi Kantor Gubernur PB, Arfai.
Menurutnya, soal politik, Papua belum bisa Merdeka untuk menjadi Negara sendiri dan terlepas dari NKRI sebab ada 5 negara yang punya hak suara di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang notabena adalah negara yang berkepentingan dengan indonesia.
“Inggris, Amerika, Perancis, Rusia dan China. Semua Negara ini berkepentingan untuk indonesia. Jadi bagaimana mungkin mereka tinggalkan mitra mereka (indonesia),” bebernya
Ijie mengaku sering berbicara
kepada anak-anak papua yang pro terhadap Papua Meredeka.
“Saya bilang, Urus yang bisa kamu dapat hari ini. Pintu papua Merdeka sudah tertutup. Sebab jika ada kemungkinan , semestinya Komisi dekolonisasi PBB sudah memberikan sinyal. Tetapi kan nyatanya, hanya ada 17 Negara mines Papua,”ungkapnya.
Bagi Ijie, Dekolonisasi Papua sudah selesai sejak tahun 1969. Namun, bukan tidak mungkin merdeka, semua kata dia tergantung pada persoalan di Papua.
“Kalau eskalasi pendekatan militernya luar biasa maka bisa menjadi pintu masuk,” katanya.
Soal Otsus, bagi Ijie tidak perlu lagi menjadi pro kontra karena otsus hanya akan berhenti jika UUnya dicabut oleh Negara Indonesia. Selama belum ada tindakan Negara untuk mencabut UU tersebut maka sampai kapanpun akan terus berlaku.
“Jangan dipikir Otsus itu ada jilid I dan Jilid II. Bukan begitu, Otsus itu UU dan pemberlakuannya ditentukan oleh Negara. Kalau mau tolak kenapa tidak dari awal saja sekalian. Otsus sudah berjalan dan sudah dinikmati. Terutama ASN, mereka ikut bersuara soal Otsus, padahal selama ini mereka menikmati gaji itu kan dari Otsus. Jadi bagi ASN jangan pernah berkata Otsus itu gagal,” tuturnya.
Karena lanjut Jimmi, meski otsus ditolak dengan cara apapun, negara akan tetap melanjutkannya. Apabila penolakan Otsus masih tetap disuarakan masyarakat hingga batas akhir tahun 2021 dipastikan Negara akan bertindak dengan strategi baru misalnya mengeluarkan Perpu, ditambah persetujuan DPR maka jadilah UU.
“Jadi jangan ditolak tetapi dikritisi mana yang kurang agar diperbaiki. Itu jauh lebih penting dari pada menolak. Karena menolakpun Negara akan tetap melaksnakan,” tandasnya. (me)
