MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– DPR Papua Barat kembali menggelar rapat paripurna ketiga masa sidang ketiga tahun 2023, pada Senin (11/9/2023) di Aston Niu Manokwari.
Paripurna dengan agenda jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPR Papua Barat atas pidato nota keuangan perubahan APBD T.A 2023.
Pj Gubernur Papua Barat, Drs Paulus Waterpauw M.Si mengatakan setelah mendengar dan mencermati pandangan umum fraksi-fraksi DPR Papua Barat sebagaimana disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya, maka kami memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi sebagai berikut;
Pertama, dukungan anggaran untuk rekrutmen DPR Otsus tingkat Provinsi dan DPRK otsus di Kabupaten Se – Papua Parat.
Terhadap pandangan Dewan bahwa anggaran belanja rekrutmen DPR otsus tingkat Provinsi dan DPRK Otsus Kabupaten Se-Papua Barat, agar didukung dengan anggaran yang memadai.
“Kami sepakat menjadi prioritas pemerintah provinsi papua barat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dukungan anggaran menjadi sangat penting dikarenakan tahapan rekrutmen dpr otsus bersamaan dengan pemilu legislatif tahun 2024 sebagaimana amanat undang-undang nomor 2 tahun 2021 dan peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2021,”ungkap Pj Gubernur
Kedua, Dukungan anggaran untuk penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Provinsi Papua Barat.
Pemerintah daerah sangat mendukung pandangan dewan untuk APIP. Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan. Alokasi anggaran pada Inspektorat provinsi papua barat, dengan rasio anggaran terhadap total belanja daerah sebesar 0,71 % (nol koma 7 puluh 1 persen).
Besaran rasio ini Pj Waterpauw mengatakan, telah memenuhi ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 bahwa rasio anggaran pengawasan paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma 6 puluh persen) dari total anggaran belanja daerah.
Anggaran pada APIP provinsi papua barat yang memadai diharapkan dapat meningkatkan mcp (monitoring for corupption prevention) Provinsi Papua Barat.
Ketiga, dukungan anggaran untuk proses pembahasan dan pembentukan peraturan daerah.
Terhadap pandangan DPR Papua Barat terkait dukungan anggaran untuk proses pembahasan dan pembentukan peraturan daerah khususnya untuk peraturan daerah non APBD.
Pemerintah daerah sepakat dan telah menambah alokasi anggaran dalam APBD Perubahan Provinsi Papua Barat T.A 2023, pada perangkat daerah terkait untuk mendukung proses pembahasan dan pembentukan peraturan daerah.
Kami berpandangan bahwa Pergub yang merupakan amanat lebih lanjut peraturan daerah juga sangat penting dan kami juga mendorong terbentuknya Pergub tentang pengadaan barang dan jasa yang sudah dianggarkan pada biro pengadaan barang dan jasa untuk memprakarsai pembentukannya.
Keempat, pengalokasian anggaran pada Dispora papua barat, dan pemberian bonus kepada atlet yang membawa dan membanggakan nama daerah papua barat pada ajang pon 2021.
Terhadap pandangan DPR Papua Barat Pemda perlu memperhatikan pengalokasian anggaran pada Dispora Papua Barat dan pemberian bonus kepada atlet yang membawa dan membanggakan nama papua barat pada ajang PON 2021,
“Pemerintah provinsi papua barat sepakat sekaligus memberikan apresiasi terhadap pandangan dan masukan DPR Papua Barat. Pemprov telah mengalokasikan anggaran pada Dispora Papua Barat yang signifikan untuk pra dan kualifikasi PON yang dilaksanakan pada tahun 2023 dan lomba-lomba lainnya seperti lomba lari 10k, lomba lari 5k, sirnas volley pantai, lomba band tingkat sma dan lain-lain,”beber Jendral Bintang tiga ini.
Pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung program kepemudaan dan keolahragaan. Terkait dengan bonus atlet berprestasi pada pelaksanaan pon tahun 2021, Pemprov telah membayarkan pada tahun 2022.
“Dan pada kesempatan forum DPR Papua Barat, kami mohon pertimbangan pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, terkait besarannya serta kelangsungan dan konsistensi kebijakan, serta dampaknya terkait pemberian bonus atlet pada pon dan iven kejuaraan lainnya, dimasa yang akan datang,”kata Mantan Kapolda Papua Barat ini.
Kelima, dukungan anggaran untuk monitoring dan evaluasi hibah.
Terhadap pandangan dewan bahwa dalam hal anggaran belanja untuk monitoring dan evaluasi penerima dana hibah, kami sepakat bahwa anggaran tersebut menjadi prioritas Pemprov papua barat.
Kegiatan monitoring dan evaluasi secara efektif dilaksanakan dimulai pada bulan januari 2024, sehingga anggaran dimaksud akan diakomodir pada anggaran induk tahun 2024.
Sementara itu penguatan aparatur pengawasan dan pencegahan di internal perangkat daerah terkait menjadi solusi jangka pendek monitoring dan evaluasi terhadap anggaran dana hibah.
Keenam, dukungan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan bencana.
Pemerintah papua barat sepakat tehadap pandangan DPR Papua Barat tentang perlunya dukungan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan bencana.
Tahun anggaran 2023, pemerintah daerah telah mengalokasikan dukungan anggaran pada badan penanggulangan bencana daerah provinsi papua barat, untuk membiayai kegiatan “kesiapsiagaan dan pencegahan untuk penanganan elnino-lanina provinsi papua barat”,
Dan didukung dengan pengalokasian anggaran belanja tidak terduga yang cukup. dukungan lainnya berupa pengadaan mobil pemadam kebakaran dan mobil tangki penyuplai air pada unit pemadam kebakaran – satuan polisi pamong praja.
Ketujuh, dukungan anggaran untuk percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim.
Tehadap pandangan DPR Papua Barat tentang dukungan anggaran untuk percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim, pemerintah daerah sepakat sekaligus mengapresiasi pandangan dewan.
Pemprov papua barat juga telah mengambil langkah-langkah nyata terhadap penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim.
langkah-langkah tersebut yakni, Tersusunnya regulasi (peraturan gubernur nomor 17 tahun 2023), Terbentuknya satuan tugas provinsi,
Terlaksananya rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten, Tersusunnya rencana kerja satuan tugas dan pelaksanaan yang terintegrasi dengan semua OPD, Tim Penggerak PKK, Organisasi Wanita lainnya, LSM, Swasta, dan Ormas.
Selain itu, Tersalurnya bantuan kepada keluarga yang tergolong miskin ekstrim dan keluarga yang mempunyai anak stunting, Kunjungan gubernur papua barat dan satgas dalam rangka intervensi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting ke seluruh kabupaten, Orang tua asuh yaitu mengangkat anak stunting menjadi anak asuh, Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi e-keriting sebagai salah satu terobosan pendukung informasi penanganan stunting.
Kami informasikan kepada dewan bahwa aplikasi ini mendapatkan apresiasi dari tim evaluasi pelaksanaan tugas penjabat kepala daerah triwulan I di inspektorat jenderal kementrian dalam negeri di Jakarta, pada Rabu 6 september 2023.
Langkah-langkah tersebut diatas didukung dengan pergeseran anggaran yang lebih fokus pada pengalokasian anggaran yang lebih efektif.
Diharapkan pada tahun 2024, provinsi papua barat dapat mencapai target zero kemiskinan ekstrem dan angka stunting di bawah 14% (empat belas persen) sebagaimana amanat dan instruksi presiden RI
Kedelapan, dukungan anggaran untuk pemberdayaan sumberdaya alam dibidang ekonomi dan wisata (ekowisata).
Terhadap pandangan dewan tentang dukungan anggaran untuk pemberdayaan sumberdaya alam di bidang ekonomi dan wisata (ekowisata), pemerintah daerah sepakat dan telah mengalokasikan anggarannya, antara lain pelestarian dan penataan hutan wisata alam gunung meja kabupaten manokwari.
Pemanfaatan lahan dikawasan perumahan jabatan gubernur di susweni, sebagai kebun lahan sumber bahan yang akan dijadikan obyek ekowisata dan ekoedukasi.
Ia berharap dalam waktu dekat dapat dicapai perjanjian kerjasama (pks) antara gubernur papua barat dengan kementerian kehutanan (balai konservasi sumber daya alam/bksda) dalam pengelolaan kawasan hutan lindung gunung meja.
Kesembilan, dukungan anggaran untuk pembangunan gedung kantor perpustakaan dan arsip daerah yang representatif.
Tehadap pandangan dewan perwakilan rakyat papua barat tentang dukungan anggaran untuk pembangunan gedung kantor perpustakaan dan arsip daerah, pemerintah daerah sepakat dan telah mengalokasikan anggaran untuk perencanaan pengadaan tanah gedung kantor perpustakaan dan arsip daerah yang representatif.
Kesepuluh, Dukungan pengisian pejabat definitif pada setiap perangkat daerah dan sesuai eselonisasi jabatan.
“Untuk hal ini kami sangat sepakat dengan pandangan dewan perwakilan rakyat papua barat dan kami telah melaksanakan tahapan–tahapannya sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”tambah Pj Gubernur.
Saat ini, pemda telah membuka seleksi terbuka sekretaris daerah provinsi papua barat dan akan dilanjutkan dengan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama.
Hal ini dilakukan sebagaimana amanat undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil.
Kami juga mendorong semangat merit system dalam manajemen kepegawaian di pemerintah provinsi papua barat, tidak ada lagi pejabat yang bertahun-tahun dalam jabatannya tanpa dilakukan uji kompetensi dan evaluasi kinerja secara menyeluruh.
Selain jawaban gubernur atas pandangan fraksi-fraksi, dalam kesempatan ini kami juga memutuskan untuk menarik rancangan peraturan daerah tentang penetapan dan pengelolaan terpadu bentang alam mahkota permata tanah papua, dikarenakan perlu pembahasan secara lebih mendalam termasuk pencantuman bentang alam mahkota permata tanah papua di dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.
Demikian jawaban pemerintah provinsi papua barat atas pemandangan umum fraksi-fraksi dewan perwakilan rakyat papua barat, pada rapat paripurna dewan yang terhormat ini.
Rapat Paripurna itu dipimpin Wakil Ketua I DPR Papua Barat Ranley H.L Mansawan,S.E, didampingi Ketua dewan Orgenes Wonggor, S.IP, Wakil Ketua II H. Saleh Siknun,S.E, Wakil Ketua III Jongky R. Fonataba,S.E.,M.M dan Wakil Ketua IV Cartenz Malibela,S.IP.
Selain itu, dari eksekutif dihadiri Pj Sekda Dr Yacob Fonataba,S.P.,M.Si, Forkopimda dan pimpinan OPD Pemprov Papua Barat. (jp/alb)
