MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Domberay, menyikapi peristiwa memprihatinkan yang menimpa puluhan mahasiswa asal Papua di Surabaya, dengan menggelar pertemuan bersama tokoh adat dan Organisasi masyarakat Papua, Minggu (18/8/2019).
Ketua DAP Wilayah III Domberay, Johan Warijo, mengatakan, persoalan yang terjadi di Surabaya, sudah menyangkut adat istiadat suku masyarakat Papua yang tinggal di NKRI.
Apalagi ucapan bersifat rasis sempat dilontarkan oknum aparat kepolian dan sejumlah ormas terhadap mahasiswa asal Papua, sangatlah tidak pantas dan menciderai hati orang Papua.
“Kata-kata itu telah mendeskreditkan orang Papua. Monyet, usir Papua, itu kata yang sebenarnya tidak pantas dilontarkan kepada sesame kita bangsa Indoenesia, apalagi sudah menyangkut suku adat dan budaya Papua,” tegas Johan.
Johan menuturkan, dampak dari persoalan ini sangat besar, dan jika tidak disikapi maka akan berdampak buruk bagi keamanan antar suku di tanah Papua dan Indoensia secara umum.
“Jika hal ini berbalik arah dan terjadi bagi saudara kita pendatang di Papua, maka tentu sangat memprihatinkan. Apalagi di Papua mahasiswa non Papua lebih mendominasi dibanding yang asli Papua,” ungkapnya.
“Dan yang perlu diketahui, yang bersifat rasis seperti ini tidak dilakukan orang Papua terhadap non Papua. Hal ini yang seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi semua pihak,” sebutnya.
“Saudara-saudara dari pulau Jawa datang dan mencari makan di negeri ini hampir seribu kali lipat banyaknya, dibanding kita asli Papua. Seandainya, kami orang asli Papua yang mengatakan hal itu bagaimana perasaan dan pendapat kalian (non Papua),” bebernya.
Johan juga menyayangkan, pihak kepolisian sebagai penegak hukum ikut terlibat dalam peristiwa ini, bukannya mengamankan tetapi membiarkan para Ormas mengambil langkah tidak pantas.
“Pihak TNI/Polri harus ikut menjaga bagian ini, sehingga tidak berdampak pada anarkis, dan Ormas yang ikut terlibat seharusnya diamankan bukan dibiarkan ikut memperkeruh keadaan,” ujarnya.
“Jika oknum mahasiswa Papua melakukan pelanggaran dengan membuang bendera di selokan, maka mahasiswa tersebut diperiksa dan jika melanggar diproses sesuai hukum, hal ini harus sama diberlakukan bagi Ormas yang terlibat,” ungkapnya.
Menurutnya, ini Negara hukum maka tegakan hukum. Bukan secara bebas memberlakukan para mahasiswa asal Papua dengan tidak pantas dan yang tidak salah ikut terlibat.
“Apakah pantas seorang oknum aparat mengeluarkan pernyataan yang tidak senonoh?, Yang kemudian mencoreng nama baik kepolisian?,” tanya Johan.
Untuk itu, DAP meminta persoalan ini agar segera disikapi baik oleh Pemprov Papua Barat, MRPB, DPR PB maupun Pangdam VIII/Kasuari dan Kapolda Papua Barat, agar berkoordinasi dengan pihak terkait di pusat.
Selain itu, dia juga menyoroti akses yang hingga saat ini masih terbatas di Kabupaten Nduga Papua. Sehingga hal ini juga harus menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Kami meminta pemerintah TNI dan Polri dapat membuka akses di Nduga. Karena dari laporan akses masih terbatas, sehingga berdampak pada kematian balita dan orang dewasa yang jumlahnya kurang lebih hampir 200 jiwa,” tutupnya.(me)
