Connect with us

Adat

Dakwaan Jaksa KPK Dinilai Mengkriminalisasi Dominggus Mandacan, Warga Akan Turun Jalan

Published

on

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Kelompok pemuda di Manokwari, mempertanyakan proses hukum kasus Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU yang berkembang dalam penyidikan hingga turut mencatut nama Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dalam Surat Dakwaan Jaksa KPK, yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis lalu.

Aloysius Siep, tokoh muda Papua dia Manokwari, mendesak pihak yang telah mencatut nama Gubernur Dominggus Mandacan hingga ikut terseret dalam Surat Dakwaan Jaksa KPK agar segera membuktikan kebenaran keterlibatan Mandacan.

“Bapak Mandacan adalah orangtua kami, sehingga kami minta proses hukum yang sedang berjalan untuk tersangka/terdakwa Wahyu Setiawan tidak mengkriminalkan sosok Mandacan,” kata Siep kepada awak media, Sabtu (30/5/2020).

Dia menegaskan, bahwa dalam waktu dekat , warga Manokwari akan menggelar aksi demonstrasi untuk memprotes proses hukum yang terkesan hanya mengkriminalisasi Gubernur Papua Barat.

“Kami akan aksi demo besar-besaran, untuk menentang sikap kriminalisasi terhadap Gubernur Papua Barat, tutur Siep.

Sementara, Timotius D.Yelimolo, koordinator Pemuda Adat Papua Barat di Manokwari, menyatakan bahwa ada sejumlah hal yang tidak beres dalam proses hukum kasus Wahyu Setiawan, dan belakangan nama Dominggus Mandacan ikut terseret dalam Surat Dakwaan Jaksa KPK.

Dia mengatakan, sebagai seorang pejabat public, Dominggus Mandacan seharusnya diberikan informasi tentang dugaan keterlibatannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat proses penyidikan.
“Ada yang aneh, karena Pak Mandacan tidak tahu tentang hal itu. Jangankan di dalam Surat Dakwaan Jaksa, saat proses penydikan pun BAP pak Mandacan tidak diberitahukan oleh para Penyidik,” kata Yelimolo.

Yelimolo menambahkan, bahwa selain jabatan Gubernur, perlu diketahui pula bahwa Dominggus adalah sosok kepala suku besar Suku Arfak di Papua Barat.
“Dari kelompok adat, kami tetap ikut dalam aksi protes nanti karena kepala suku besar Arfak, Dominggus Mandacan, jangan dikriminalisasi hanya dengan keterangan Rosa M.Thamrin Payapo, ASN yang ditugaskan sebagai sekertaris KPU Papua Barat,” tukasnya. (akp).

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Kawal Dana Otsus, MRPB Akan Teken MoU Dengan Kejati Papua Barat

Published

on

Ketua MRPB Papua Barat, Maxi N Ahoren.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), akan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, untuk mengawal dan mengawasi penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang sangat besar nilainya.

Kerja sama tersebut akan dilakukan melalui penandatangan Nota kesepahaman Memorandum Of Undarstanding (MoU), yang direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Kami sudah lakukan koordinasi dengan Kejati dan penandatangan MoU ini secara khusus untuk mengawal terkait pengelolaan dan penggunaan dana Otsus di Papua Barat. Jadi bersama kejaksaan kita sama-sama awasi penggunaan dana tersebut,” ungkap Ketua MRPB Papua Barat, Maxi N Ahoren.

Untuk konsep kerjasamanya kata Ahoren masih disiapkan, begitu juga Kejati yang telah mengirim konsepnya untuk kemudian dipadukan. Selain penggunaan dana Otsus juga menyangkut hak-hak Orang Asli Papua (OAP), misalnya soal tanah masyarakat adat dan batas-batas wilayah adat.

“Selama ini ketika tanah masyarakat adat dan batas wilayah adat bermasalah hukum dan disidangkan di Pengadilan dengan substansi tuntutan ganti rugi, tidak ada keberpihakan keadilan, masyarakat kalah karena tidak adanya bantuan hukum dari pemerintah,” ucapnya.

Menurut dia, hal ini tentu sangat disayangkan, yang seharusnya masyarakat adat berhak menang atas kasus-kasus tersebut tetapi terkendala pengacara, sehingga selalu saja haknya berpihak kepada lain.(me)

Continue Reading

Adat

Hadapi Corona, Ahoren Minta Ada Pemeriksaan Bagi Seluruh Anggota MRPB

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua MRP Papua Barat, Max Ahoren berharap Gugus Tugas Covid-19 Papua Barat, dapat melaksanakan pemeriksaan Rapit Test dan pemeriksaan swab bagi anggota MRPB.

Sebab hal itu dinilai penting sebagai upaya meminimalisir penyebaran wabah corona dilembaga kultur Orang Asli Papua (OAP) tersebut.

“Seminggu lalu saya sudah ikut pemeriksaan swap di kantor Kejaksaan Negeri Manokwari dan 3 hari lalu 6 anggota MRPB juga sudah ikut pemeriksaan di Teluk Bintuni. Sehingga ini perlu dilakukan bagi anggota lainnya, termasuk staf dan honorer,” ujarnya.

Selain itu, kata Ahoren dalam pemeriksaan nanti bisa dilakukan dikantor MRPB dengan mengikutsertakan pemeriksaan bagi seluruh tokoh adat diwilayah Papua Barat.

“Saya harap tim Covid-19 memiliki waktu untuk bersama-sama dengan MRPB mengundang seluruh element masyarakat OAP melakukan pemeriksaan Rapit Test dan Swap di kantor MRPB,” ucapnya.

“Untuk kebutuhan secara teknis dalam pemeriksaan tentu kita harapkan dari Pemprov Papua Barat melalui tim Covid-19, apalagi tugas MRPB adalah bagaimana menyelamatkan OAP diwilayah Papua Barat,” tandasnya.(alb)

Continue Reading

Adat

Frangki Umpain Resmi Dilantik Jadi Anggota Pansel DPR Jalur Otsus

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan melantik satu orang anggota Panitia Seleksi (Pansel) tingkat provinsi, Frangki Umpain.

Pelantikan yang dilakukan, Kamis (11/6/2020), kepada Frangki Umpain untuk menggantikan almarhum Yohan Albert Warijo, sesuai usulan pengganti dari Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat sebagai keterwakilan dari unsur masyarakat adat Papua.

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan dalam sambutannya mengatakan Pansel ini bertugas untuk mengangkat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dari Jalur pengangkatan atau Otsus.

“Pelantikan anggota Pansel ini merupakan pelantikan pengganti anggota Pansel sebelumnya dari unsur masyarakat adat menggantikan almarhum Yohan Albert Warijo,” ungkap Gubernur.

Selain itu, lanjut Gubernur berdasarkan putusan MK Republik Indonesia Nomor : 116/PUU-VII/2009, menyebutkan proses pengisian calon anggota DPR periode 2019-2024 sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2019 anggota pansel terdiri dari lima unsur. Di antaranya unsur masyarakat adat, akademisi, pers, kejaksaan, dan pemerintah.

Sementara itu, Gubernur mengatakan, proses
seleksi DPR Papua Barat Fraksi Otsus sudah berjalan sampai menyeleksi 35 calon dan selanjutnya menyisakan tahapan wawancara, namun tertunda karena adanya Pandemi Covid-19 sejak awal Maret 2020 lalu.

Untuk itu setelah pengisian keanggotaan Pansel ini, maka diharapkan Pansel bersama sekretariat Pansel agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.(me)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta