MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, mengadakan Sosialisasi Bantuan Sosial Non Tunai Kepada Pemda, Koordinator Pendamping BPNT dan Koordinator Pendamping PKH, di Mansinam Beach Hotel, Selasa (9/7/2019).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari, Muhamad Mansyur, selaku pemateri Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memaparkan, BPNT adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM melalui mekanisme uang elektronik setiap bulan sebesar Rp 110.000.
Dana tersebut hanya untuk membeli beras dan telur di e-warung yang bekerja sama dengan Bank Penyalur.
“Sesuai Perpres No. 63 Tahun 2017, e-warung adalah agen bank, pedagang dan atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bantuan sosial oleh KPM, sueperti Usaha Mikro Kecil dan Koperasi, Pasar Tradisional, Warung, Toko Kelontong, e-warong KUBE PKH, Rumah Pangan Kita (RPK) dan lainnya,” jelas Mansyur.
Penerima manfaat BPNT adalah keluarga yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di Daerah pelaksanaan.
“Untuk itu diharapkan partisipasi aktif, kepada pendamping untuk memverifikasi dan validasi data, agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, dan kepada para penerima bantuan, jika dirasa ada yang lebih berhak menerima, silahkan sampaikan kepada petugas pendampingnya,” ungkap Mansyur.
Selain itu, Mansyur menilai perlunya dibentuk tim koordinasi bantuan sosial pangan, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, hingga lingkup Kecamatan dan Kelurahan.
“Ini dimaksudkan agar dalam penyalurannya berada dalam satu naungan, terintegrasi satu sama lain, serta memastikan penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas, harga, dan administrasi,” terangnya.
Nantinya melalui Musyawarah Kampung, dapat dipastikan siapa saja penerima bantuan tunai tersebut, karena datanya akan dilanjutkan ke tingkat distrik, selanjutnya di verifikasi oleh Kabupaten dan Provinsi.
“Sesuai aturan dari Kementrian, verifikasi mesti dilakukan empat kali dalam setahun dan setiap dana bantuan pertahun selalu meningkat,” ujarnya.
“Program BPNT besar manfaatnya, untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan,” sambungnya.
Dia menambahkan, meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), agar akses masyarakat terhadap layanan keuangan, dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan (SNKI).
Kegiatan sosialisasi ini diikuti Pemkab Manokwari Selatan, Pengunungan Arfak, Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni dan Tambrauw, dengan melibatkan semua bank mitra program BPNT seperti Bank BNI, BRI, Bank Mandiri dan Bank Papua.(el)
