Connect with us

Bawaslu Manokwari

Bawaslu RI : Papua Barat Tak Berlaku Sistem Noken di Pilkada

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), Bawaslu RI, menegaskan sistem noken tak berlaku di Papua Barat.

Pilkada di Papua Barat, menggunakan amanat hukum Nasional yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

“Walapun Hukum adat di Papua Barat ada, namun tidak berlaku sisten noken, kecuali di Provinsi Papua,” kata anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, Sabtu (18/01/2020).

Dia mengatakan, jika ada Kepala Suku yang belum sejalan, maka Bawaslu kabupaten wajib melakukan sosialisasi pencerahan kepada mereka yang diakomodir oleh dewan adat.

“Kepala Suku juga perlu paham dalam tahapan pemilihan dan perlu mendukung tugas pengawasan dan tidak ada yang bisa intervensi, baik dari pemerintah atau siapapun,” tukasnya.

Sementara, Ketua Bawaslu Manokwari, Syors Prawar mengatakan masukan yang disampaikan oleh Bawaslu RI, penting untuk dilaksanakan.

“Ini merupkan masukan dan memprotek kinerja Bawaslu dan Panwas serta pengawas di TPS. Arahan dari Bawaslu RI ini akan mendongkrak penegakan hukum dalam proses pengawasan Pemilu khususnya di Manokwari,” tandasnya.(chl)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bawaslu Manokwari

Pilkada Serentak 2020 Diundur Menjadi 2021

Published

on

Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari, Syors Prawar.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari, Syors Prawar, mengabarkan Pilkada serentak 2020 diundur menjadi 2021, di tengah wabah Virus Corona.

Syors menyebut hal ini dituangkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), antara Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, Senin (30/3/2020).

Àdapun kesimpulan dalam RDP tersebut :

1. Melihat perkembangan pandemi Covid- 19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, Komisi II DPR RI menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan.

2. Pelaksanaan Pilkada Lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR.

3. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, maka Komisi II DPR RI meminta Pemerintah untuk menyiapkan payung hukum baru berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).

4. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta kepada kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 merealokasi dana Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pandemi Covid 19.(**/rls)

Continue Reading

Bawaslu Manokwari

Syors Prawar : Pimpinan Parpol di Manokwari Harus Perbanyak Membaca

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua Bawaslu Manokwari, Syors Prawar, menyarankan partai politik pengusung calon kontestan Pilkada 2020 di Manokwari, agar turut menciptakan suasana damai selama proses dan tahapan Pilkada.

Pasalnya, lanjut dia, Manokwari masuk dalam kategori rawan 1 dalam Pilkada 2020, sesuai hasil prediksi Bawaslu RI.

“Saya harap parpol pengusung bakal calon bupati dan wakil bupati, tidak memberikan statemen di ruang publik yang memicu terganggunya kamtibmas di Manokwari,” katanya, Kamis (19/3/2020).

Selain itu, dia mengatakan tugas menjaga kedamaian dalam tahapan Pilkada, tak hanya menjadi tugas Bawaslu. Partai sebagai pemilik konstituen, harus memberikan informasi sejuk bukan mengkritisi penyelenggara Pemilu, dengan menyudutkan pihak lain yang sedang dalam perkara Pemilu.

“Saran kongkrit saya, pimpinan Parpol di Manokwari, perlu banyak membaca, agar tidak asal bunyi (asbun) di media atau sarana publik lainnya,” ucapnya.

Dia juga menegaskan, Parpol tak punya kewenangan untuk mengintervensi kinerja Pengawas Pemilu, dalam menjalankan tugas pengawasan termasuk penyelesaian perkara Pilkada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara Ketua KPU Manokwari, Abdul Muin Salewe, mengatakan saat ini KPU Manokwari masih dalam tahapan calon perseorangan, belum masuk dalam tahap pendaftaran bakal calon melalui Parpol.

Muin juga mengatakan jika ada sikap protes dari pihak luar terkait kinerja penyelenggara, hal itu jangan sampai salah alamat. Karena saat ini tahapan Pilkada masih dalam tahapan calon perseorangan, bukan Parpol.

“Pada prinsipnya, kita melakukan tahapan sesuai regulasi yang tertuang dalam PKPU No.16 Tahun 2019 yang diperbaharui sebagai PKPU No.2 Tahun 2020. Jadi untuk Parpol belum saatnya,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, sejumlah pimpinan Parpol pengusung bakal calon Bupati/wakil bupati Manokwari, mengkritisi kinerja Bawaslu dan KPU Manokwari, pasca putusan sengketa Pilkada antara KPU dengan salah satu pasangan calon jalur Perseorangan/Independen.(akp)

Continue Reading

Bawaslu Manokwari

Panwas Kelurahan di Distrik Manokwari Barat Dilantik

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Distrik Manokwari Barat, Samsudin Renuat melantik Panitia Pengawas (Panwas) kelurahan/kampung se distrik Manokwari, pada Pilkada Manokwari tahun 2020, Kamis (19/3/2020).

10 Panwas, yang dilantik yakni Kelurahan Manokwari Barat, Manokwari Timur, Padarni, Amban, Sanggeng, Wosi, Kampung Soribo, Inggramui, Udopi dan Tanah Merah Indah. Selain itu juga dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek).

Ketua Panwaslu Manokwari Barat, Sam Renuat, mengatakan Panwas harus dapat menjadi penegak demokrasi dengan menjunjung demokrasi lebih baik dan menjaga integritas.

“Adanya perubahan regulasi juga berdampak pada perubahan kelembagaan. Dulu Bawaslu kabupaten statusnya hanya adhoc. Perubahan itu menjadi bagian dari demokrasi yang baik. Untuk itu sebagai pengawas harus dapat bertindak tepat bekerja cerdas,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan dalam Bimtek, para pengawas akan mendapatkan penguatan kapasitas, terutama aturan-aturan dalam Pilkada. Selain itu perlu menjadi perhatian adalah yang berkaitan dengan data. Pasalnya selama ini persoalan data sering menjadi permasalahan yang terjadi dalam Pemilu, terlebih Distrik Manokwari merupakan DPT terbanyak.

Sementara, Kepala Distrik Manokwari Barat, yang diwakili oleh Sekretaris Distrik Isak Erens Waramuri, mengatakan pihaknya siap memfasilitasi apa yang diperlukan oleh Panwas Distrik.

“Yang terpenting disini bagaimana komunikasi bisa berjalan baik agar tugas-tugas Panwas dapat terlaksana,” tukasnya.(tik)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta