MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Berdasarkan hasil Rekonsiliasi pendapatan kesamsatan triwulan I tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua Barat Daya ditafsir berada di angka Rp21 Miliar atau 55 persen.
Hal itu diungkapkan kepala Bapenda Papua Barat Dr M. Bacry Yasin kepada awak media Jumat (17/5/2024) di Kantor Gubernur, Arfai.
Menurut Bacry Yasin, PAD Samsat Papua Barat Daya senilai Rp21 Miliar pada triwulan I tersebut bersumber dari dua objek pendapatan yaitu BPKB dan BBN-KB, belum termasuk objek pajak lainnya.
“Itu belum termasuk beberapa objek pajak lainnya yang dikelola Samsat PBD tanpa diintervensi pemprov PB. Seperti pajak bahan bakar, pajak rokok, pajak air permukaan, itu mereka yang kelola,”katanya.
Sebelum adanya pemekaran PBD, kata Kepala Bapenda Papua Barat ini, PAD Papua barat berada di angka Rp600 miliar per tahun.
Namun dengan adanya pemekaran provinsi PBD, maka secara aturan Pemprov PB sebagai Provinsi Induk wajib menyerahkan aset PAD Kesamsatan kepada Pemerintah PBD.
“Jadi kalau kita bagi dua berarti fivety- fivety, Papua Barat Daya 300 Miliar, Papua Barat 300 Miliar,”sebutnya
Terkait penyerahan Aset, lebih lanjut Bacry Yasin, secara simbolis aset PBD telah diserahkan oleh Pj Gubernur Papua Barat Drs Ali Baham Temongmere kepada pemerintah provinsi PBD beberapa waktu lalu di Bali.
“Hanya secara operasional sejak tanggal 1 Januari Papua Barat sudah menyerahkan Kesamsatan, menjadi sah miliknya Pemprov Papua Barat Daya,”ujarnya.
Tetapi dalam pelaksanaannya Samsat Papua Barat Daya masih terkendala oleh sistem Kesamsatannya. Sehingga, sementara waktu masih menggunakan sistem Kesamsatan Provinsi Papua Barat.
“Untuk itu, kita masih eksistensi pemungutan Samsat Papua Barat daya sampai dengan waktu dimana mereka sudah siap baru kita serahkan sepenuhnya kepada mereka,”terangnya.
Ia menambahkan, terkait hal tersebut, Papua Barat dan Papua Barat Daya masih terikat kerja sama khusus untuk pengelolaan pendapatan. Setelah sistem Aplikasi dan SDMnya siap, maka sepenuhnya di serahkan ke PBD.
“Untuk server bisa dikatakan sudah siap, hanya SDMnya saja. Baik Operator, tenaga admin dan IT masih terus di lakukan pendampingan. Kalau semua sudah siap kita agendakan tahun ini clear melepas Samsat Papua Barat Daya untuk mengelola pendapatannya secara terpisah,”tuturnya.
Dalam waktu dekat tambah Bacry Yasin, Tim Samsat PBD akan ke Papua Barat untuk mengikuti bimtek, pelatihan sekaligus magang di Bapenda PB.
“Setelah sudah siap kita kembalikan ke Papua barat daya,”tutupnya.(jp/ask)
