MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Papua Barat, Frederik Saidui mengatakan, karena keterbatasan anggaran sehingga tahun 2022 tidak ada anggaran bantuan tangan kasih seperti tahun 2020 dan 2021.
“Bantuan tangan kasih sudah selesai dari tahun 2021. Namun untuk melanjutkannya, kembali kepada kebijakan pemerintah daerah. Dan tentu tidak lepas dari kemampuan keuangan daerah,”kata Frederik Saidui kepada awak media, Jumat (20/5/2022) di gedung PKK Arfai.
Namun hingga saat ini, pandemi covid-19 masih juga terjadi meskipun tingkat penyebarannya tidak seperti dua tahun lalu. Sehingga tentunya masyarakat masih membutuhkan bantuan serupa terutama bagi masyarakat OAP yang memiliki latar belakang ekonomi lemah di Papua Barat.
“Terkait hal ini, kami akan coba koordinasikan dengan bapak penjabat Gubernur Papua Barat, jika nanti ada kebijkan pimpinan dan dana mencukupi maka kami sarankan kepada pimpinan untuk berkenan dilanjutkan,”ujar mantan Kadis Perindagkop Manokwari ini.
Pihaknya juga akan melaporkan kepada Pj Gubernur terkait program rutinitas yang sudah maupun yang sementara dan akan dilaksanakan Disnakertrans Papua Barat sesuai tupoksi.
“Yang jelas tingkat koordinasi akan tetap kami bangun dengan penjabat gubernur selaku pimpinan daerah dilingkup pemprov Papua Barat,”ungkap Saidui.
“Mana yang bisa untuk dilanjutkan dan mana yang tidak, karena semua ini untuk kepentingan masyarakat berekonomi rendah di Papua barat,”ketua Saidui
Untuk bantuan tangan kasih tahun 2020 dan 2021 sudah terealisasi sekitar 100 ribu lebih bantuan yang diberikan kepada masyarakat Papua barat.
“Semoga melalui APBD Perubahan tahun ini bisa dianggarkan. Kalau untuk APBD induk tidak ada ya karena kemampuan daerah terbatas. Jika bisa di APBD Perubahan atau tahun depan tergantung kebijakan pimpinan sekarang,”tandas Saidui
Menurut dia, jumlah penduduk dengan latar belakang kemampuan yang berbeda khususnya yang ekonomi rendah tentu masih banyak yang perlu dibantu. Hanya karena kemampuan anggaran sehingga baru terealisasi 100 ribu lebih. Belum seberapa jika dibandingkan jumlah penduduk di Papua barat khusus penduduk yang ekonominya tidak mampu.
“Tetapi kami percaya bahwasannya Penjabat Gubernur memiliki semangat melayani dan kemampuan yang tinggi. Jadi beliau (penjabat) pasti memahami kebutuhan yang perlu ditingkatkan atau ditambah,”tutupnya.(jp/ask)
