MANOKWARI,JAGATPAPUA.com— Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor SIP menyoroti kinerja Pemprov Papua Barat yang selalu terlambat dalam mempersiapkan dan menyerahkan Dokumen KUA PPAS APBD setiap tahun Anggaran.
Hal ini terbukti kembali pada penyerahan Dokumen APBD induk Tahun Anggaran 2023 yang seharusnya clear dibahas pada besok, Rabu 30 November 2022 akhirnya harus diminta perpanjangan waktu ke Kemendagri RI.
“Kami sudah mengingatkan kepada pemprov dua bulan sebelumnya namun tidak digubris, diharapkan penyerahan dokumen KUA/PPAS di bulan Oktober supaya dapat dibahas sesuai mekanisme kedewanan,”tandas Orgenes Wonggor, Selasa (29/11/2022).
Wonggor menegaskan bahwa seharusnya tahapan penyerahan, pembahasan hingga penetapan APBD induk 2023 berjalan sesuai dengan mekanisme dewan dan ditetapkan pada tanggal 30 November 2022.
Namun karena keterlambatan penyerahan materi dari eksekutif sehingga berdampak pada permohonan penambahan waktu ke Kemendagri.
Ia pun menyesalkan sistim di pemerintah provinsi Papua Barat yang tidak pernah berubah dari tahun ke tahun, kebiasaan menunggu penyerahan materi KUA/PPAS pada injuri time, hal seperti ini akan merugikan masyarakat.
Tentu hal ini telah melanggar aturan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, PP nomor 12 tahun 2019, Permendagri nomor 77 tahun 2021, Permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, karena itu harus kembali mengacu pada siklus pembahasan anggaran yang sebenarnya.
Untuk menjalankan mekanisme dewan berjalan sesuai waktu maka DPR Papua Barat segera menyurati kemendagri untuk meminta penambahan waktu pembahasan.
Menanggapi itu, Pj Sekda Papua Barat Dance Sangkek,S.H.,M.M saat dikonfirmasi awak media mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan DPR Papua Barat terkait agenda tersebut.
Sangkek mengakui Rapat paripurna dimaksud adalah agenda penting sehingga pihaknya akan berkoordinasi dengan DPR Papua Barat.(jp/ask)
