MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani SH, M.Si mendampingi 13 Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkunjung ke kabupaten Banyuwangi.
Kunjungan tersebut terkait proses Perencanaan, Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas, termasuk mendatangi distrik dan kampung terpilih.
Kedatangan rombongan tanggal 12 Juni 2019, langsung diterima oleh Bupati Banyuwangi di Pendopo Sabha Swagata Blambangan.
Selanjutnya dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Bupati & Wakil Bupati Banyuwangi, Asisten Adminitrasi Pembangunan & Kesra Banyuwangi, Staf ahli Ekonomi Keuangan Banyuwangi, dan Kepala Bappeda Banyuwangi.
Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani mengatakan dalam pertemuan bersama Pemkab Banyuwangi, merupakan agenda Kegiatan Otonomi Daerah, sekaligus bertukar pengalaman.
“Kedatangan kita ke Banyuwangi juga di apresiasi oleh Dirjen Otda Kemendagri,” ungkap Wagub.
Lanjut Wagub, Pemprov ingin mempelajari lebih jauh masalah proses pembangunan, mulai perencanaan hingga pengawasan. Apalagi Papua juga memperoleh Dana Otonomi Khusus, sehingga perlu mengoptimalkan dana tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan warga.
“Kami punya dana Otsus, tapi kami sadar banyak kebutuhan masyarakat yang belum kita wujudkan. Kami terus cari cara supaya bisa optimalkan dana ini. Salah satunya, dengan sharing ke Banyuwangi,” tegas Wagub.
Wagub menambahkan Bappeda sebagai badan yang menangani perencanaan dan pengawasan program Pemda, sehingga perlu formula atau kiat-kiat untuk menerapkan dalam kebijakan daerah yang dapat dipelajari dari Kabupaten Banyuwangi.
“Bajyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang berhasil dalam penerapan program perencanaan dan kebijakan-kebijakan. Ini dimaksudkan agar Bappeda dapat bekerja optimal dan dapat menerapkan di daerah,” sebut Wagub.
Wagub mengaku selain saling bertukar pengalaman, kunjungan ini juga salah satu wujud merekatkan ke Indonesiaan Papua Narat dan Banyuwangi yang memiliki keanekaragaman budaya, namun ada kesamaan dan perbedaan yang bisa diambil
Sementara Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mengaku membuka pintu yang lebar bagi daerah lain, khususnya Papua Barat untuk sharing terkait pengembangan daerah.
Bupati mengatakan dalam mengembangkan Banyuwangi, ditemukan banyak tantangan dan kendala. Namun dengan semangat mempermudah pelayanan ke warga, Pihaknya banyak melakukan hal yang “Out of The Box” namun tidak melanggar aturan.
“Contohnya layanan publik mandiri yang baru diluncurkan. Warga bisa mengurus dokumen via mesin ataupun aplikasi tanpa harus bertemu petugas. Bahkan kami sudah memulai penggunaan dokumen dengan tanda tangan digital yang sudah mendapat ijin dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” jelasnya.
Dalam layanan mandiri berbasis mesin dan aplikasi tersebut, terdapat beragam jenis dokumen digital yang bisa dilayani.
Diantaranya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), izin apotek, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non-tinjau lokasi, Izin Jasa Konstruksi, Izin Bidan, Izin Industri, Pembayaran Reklame, dan beragam surat, seperti Tanda Kelakuan Baik, Surat Lahir/Mati, Surat Domisili, dan Surat Keterangan Miskin.
Pada kempatan itu, Bupati Banyuwangi juga sharing tentang pengembangan destinasi Raja Ampat yang sudah dikenal dunia.(**/rls)
