MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani,SH MSi, membuka Rakerda dan Diklatda Himpunan Pengusaha Muda Indoensia (HIPMI) Provinsi Papua Barat, di Swiss Belhotel, Kamis (18/7/2019).
Wagub meminta kepada para pengusaha muda Papua Barat, dapat mengembangkan usaha diberbagai bidang, mengingat masih banyak potensi usaha yang perlu dikembangkan.
“Jangan hanya fokus sebagai kontraktor saja, tetapi hasilnya juga harus diverifikasi sehingga usahanya bisa berkembang,” ujar Wagub.
Wagub menjelaskan pada bulan Februari 2019 lalu, Presiden telah menandatangani Perpres Nomor 17 Tahun 2019, tentang pengadaan barang dan jasa, percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Sehingga keberadaan Perpres tersebut sangat memungkinkan adanya penunjukan paket proyek secara langsung bagi pengusaha asli Papua, diangka Rp 1 miliar.
“Ini tentu berbeda dengan Perpres Nomor 84, dimana angka Rp 1 miliar hanya untuk daerah Pegunungan Tengah. Sedangkan Papua Barat hanya di angka Rp500 juta,” ucap Wagub.
Menurut Wagub, mulai tahun 2019, Pemprov Papua Barat, telah memulai kegiatan pembangunan, sesuai Perpres Nomor 17 Tahun 2019.
“Ini harus bisa dimanfaatkan secara baik, karena kebijakan afirmasi dari pemerintah yang kongkrit untuk memproteksi pengusaha asli Papua,” tukas Wagub.
Meski begitu, Wagub menilai pengusaha asli Papua, tidak harus diproteksi dan ada afirmasi terus. Sebab hal itu dapat berakibat kita tidak akan dewasa, terutama pengusaha baru.
“Kalau ada yang sudah siap silahkan bersaing dengan pengusaha lain supaya kita lebih kompetitif,” ujar Wagub.
Wagub mengajak, pengusaha asli Papua, untuk memanfaatkan kesempatan ini dan terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas, lebih leluasa mandiri dan bisa bersaing dengan pengusaha lain.
Sementara, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia mengatakan, HIPMI adalah organisasi kader yang berorinetasi mengkaderkan orang untuk menjadi pemimpin.
“Bagi kita pengusaha untuk menjadi pengusaha hebat, tidak hanya menjadi kontraktor, tetapi proyek itu bisa dijadikan sebagai instrument awal untuk mendapatkan Modal, selanjutnya diverifikasi dengan mengembangkan usaha dibidang lainnya,” ucapnya.
Memang harus diakui di era saat ini, masyarakat ekonomi Asia tidak lagi menjadikan Negara sebagai faktor penghalang untuk melakukan transaksi bisnis. Sehingga bagi pengusaha asli Papua, jangan hanya berlindung di Otsus saja.
“Otsus tidak menggugurkan aturan kompetisi antar Negara. Karena Orang Singapura bisa tender proyek di Manokwari, orang Manokwari bisa tender di Vietnam, tidak jadi soal karena sudah jadi consensus,” sebutnya.
Dia juga membeberkan potret ekonomi Nasional, dimana pertumbuhan ekonomi masih tergolong belum baik.
“Tidak terlalu bagus, tetapi juga tidak jelek, yaitu mencapai 5,17 persen di akhir 2018, tahun ini 5,09 dan inflasi kita juga tetap terjaga di angka 3,5 persen,” tandasnya.(me)
