Connect with us

Ekonomi & Bisnis

Tingkatkan PAD, Pemda Terapkan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Secara Online

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Manokwari, menerapkan Peraturan Bupati Nomor 100 tahun 2019, tentang sistem pembayaran dan pemungutan pajak dan retribusi daerah secara online.

Pemberlakuan Perbup ini tertanggal 2 Oktober 2019, dan sebagai langkahnya, dilakukan Sosialisasi Implementasi Sistem Monitoring Penerimaan Pajak Daerah kepada wajib pungut Pajak, yang dilaksanakan di salah satu Hotel di Manokwari, Senin (7/10/2019).

“Pemerintah Daerah telah dan sedang memperbaiki penerimaan PAD termasuk pajak daerah. Meski ada peningkatan pendapatan pada beberapa tahun terakhir,” kata Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan.

“Jika dilihat realisasi penerimaan, terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah pada tahun 2017 dan 2018 dibanding tahun 2016, baik secara total maupun menurut objek pajak, namun penerimaan tersebut belum optimal,” jelasnya.

Selain itu, kata bupati ketidakoptimalan penyetoran pajak dan retribusi daerah disebabkan beberapa hal, diantaranya :

Pertama, pendaftaran wajib pajak dilaksanakan melalui loket Bapenda, jumlah wajib pajak yang terdaftar masih belum sesuai dengan potensi real di lapangan serta jumlah petugas pendata belum memadai.

Kedua, saat ini pelaporan dilakukan pada loket Bapenda dan wajib pajak harus mengantri untuk melaporkan surat pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD), serta banyak STPD yang tidak melaporkan tepat waktu.

Ketiga, pembayaran dilakukan secara manual dan hanya dilakukan pada loket payment point Bapenda, sehingga wajib pajak yang ingin menyetorkan pajaknya harus mengantri untuk mendapatkan pelayanan.

Keempat, tenaga pemeriksa pajak masih sangat terbatas dan pengawasan baru dilakukan melalui uji potensi yang dilakukan secara manual.

Kelima, Bapenda belum miliki juru sita, upaya penagihan baru sebatas terguran, juga terdapat wajib pajak yang usahanya sudah tutup namun masih miliki utang pajak.

“Hal ini yang membuat realisasi PAD masih belum optimal sehingga kami menyambut baik adanya Supervisi dari KPK dengan melakukan implementasi Tax Online Sistem,” sebut bupati.

“Kita juga akan bekerjasama dengan instansi maupun organisasi terkait dalam optimalisasi pemungutan pajak daerah, seperti,
Bank Papua, dan Badan Pertanahan Nasional yang disupervisi oleh KPK,” ucap bupati.

Bupati berharap melalui penerpan kebijakan ini, dapat mempermudah wajib pajak dalam menghitung besar pajak, meningkatkan efisiensi dalam pemungutan, meningkatkan transparansi dan akurasi data, dan meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak.

Bupati menambahkan terget PAD Manokwari Tahun 2019 meningkat sebesar 15,33 Persen dari tahun 2018, dimana pada tahun 2018 sebesar Rp42.955.755.098, dan tahun 2019 ditargetkan Rp49.588.441.671. Namun realisasi hingga 30 September 2019, baru mencapai Rp36.492.038.367.(js)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Hormati Umat Islam, Pasokan Miras Dan THM Dihentikan Selama Bulan Puasa

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH mengimbau kepada semua umat beragama, agar tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban dalam mendukung dan menyukseskan ibadah puasa yang dilakukan oleh umat Islam di Manokwari.

“Mari terus mendukung saudara-saudara kita yang beragama Islam dalam melaksnakan ibadah puasa. Yang tidak hanya meningkatkan iman percaya serta taqwa kepada Tuhan tetapi juga bermanfaat untuk membina kerukunan dan hubungan yang harmonis antar umat beragama,”ajak Bupati, diruang kerjanya.

Terkait hal itu, maka ia menegaskan agar semua tempat hiburan malam yang berada di pusat kota Manokwari, untuk tidak beroperasi selama bulan suci ramadhan berlangsung. Ini bentuk penghormatan dan memberikan kesempatan kepada umat Islam dalam menikmati hubungannya bersama Tuhan dibulan puasa.

“Saya juga imbau agar pasokan miras ilegal yang akan masuk di Manokwari mulai sekarang harus dihentikan selama bulan puasa, saya sangat mengharapkan kerja sama aparat keamanan dalam memperketat penjagaan pintu-pintu masuknya miras tersebut,”tegas Bupati

Hal ini berarti bahwa bersama semua pihak berjuang untuk menjaga Manokwari tetap berada dalam situasi aman dan damai, karena masyarakat yang sehat dan memiliki pikiran positif akan mampu mengendalikan diri dalam mendukung ibadah umat Islam.(JP/AR)

Continue Reading

Adat

PT Cokran Resmi Milik Pemerintah Manokwari Selatan

Published

on

Penandatanganan Berita Acara Pengalihan PT Cokran oleh Bupati Mansel Markus Waran, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 45/KM.6/2021 pada Senin (12/4/2021) di Gedung DJKN, Jakarta Pusat.

JAKARTA,JAGATPAPUA.com– PT Cokran yang sebelumnya merupakan Aset eks Yayasan Iran Jaya Development Foundation (IJJDF) yang berlokasi di Ransiki, sudah resmi menjadi milik Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel).

Hal tersebut ditandai dengan penyerahan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 45/KM.6/2021 pada Senin (12/4/2021) dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan di Gedung DJKN, Jakarta Pusat.

Penyerahan SK tersebut dilakukan oleh DJKN Ronald Silaban kepada Pemda Mansel yang diterima bupati Manokwari Selatan Markus Waran, ST, MT, didampingi Kaban Keuangan Mansel Frengky Mandacan dan Kabid Aset Daerah Mansel Levinus Waran, yang sekaligus dengan penandatanganan berita acara.

“Penyerahan aset eks IJJDF dilakukan setelah terbitnya PMK No. 456 Tahun 2018 tentang penyelesaian aset eks IJJDF. Selaku pengelola barang. DJKN sangat mendukung upaya pemda Mansel dalam penyelesaikan aset eks IJJDF. Dan dukungan itu diberikan dalam bentuk persetujuan atas permohonan status hukum eks IJJDF menjadi BMD pada Pemda Mansel,”beber Silaban

Ia menjelaskan aset eks IJJDF yang memiliki luas 4.093 ha dengan nilai NJOP 6, 1 Trilyun di atasnya terhampar perkebunan coklat yang terletak di desa Ransiki. Sehingga ia berharap, setelah penyerahan aset ini, Pemda Mansel bisa mengelola lahan tersebut secara efektif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat, dalam hal pembukaan lapangan kerja.

Menanggapi hal itu, Waran mengatakan, sangat bersyukur kepada Tuhan, dan sangat terharu karena perjuangan yang sangat panjang soal status hukum eks PT. Cokran, tetapi dapat diselesaikan.

“PT. Cokran sudah jelas dan terang benderang karena sudah jadi milik Pemda Mansel. Karena sudah jelas kepemilikannya kita akan atur dengan baik. Misalnya untuk buat PT atau BUMD yang nantinya mengelola aset tersebut untuk kepentingan rakyat. Termasuk menyelesaikan sejumlah persoalan di atas lahan tersebut,”ucap Waran.(JP/NAE)

Continue Reading

Adat

Daerah Mansel Dijatah 16 Juta Materai 10 Ribu, Materai 3 Dan 6 Ribu Tidak Lagi Digunakan

Published

on

Admin Kantor Pos Cabang Ransiki Deddy, Saat Memberikan pelayanan kepada masyarakat, Senin (12/4/2021).

MANSEL,JAGATPAPUA.com– Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) diberikan jatah 16 juta Materai 10 Ribu, dan saat ini telah diberlakukan.

Hal itu disampaikan, Admin Kantor Pos Cabang Ransiki, Deddy kepada awak media Senin (12/4/2021) di Kantor Pos Ransiki. Dengan demikian kata Deddy, penggunan materai 3 ribu dan 6 ribu tidak lagi digunakan.

“Kemarin akhir Maret Manokwari Selatan dapat jatah 16 juta materai 10 ribu,”sebut Deddy

Untuk stok materai 3 ribu dan 6 ribu yang ada tidak lagi dijual belikan. Sekarang sistem otomatis pakai yang materai 10 ribu.

Menurut ia, stok materai 10 ribu tersebut masih disimpan di Kantor Pos Manokwari dan akan disuplai ke Manokwari Selatan secara berkala.

“Sebulan terakhir ini stok materai 10 ribu selalu habis dengan cepat. Karena sekarang ini ada penerimaan Bintara Noken, jadi materai cepat habis,”akunya

“Selain materai, Manokwari Selatan juga memperoleh pasokan 1,5 juta lembar perangko tambahan,”tutup Deddy.(JP/NAE).

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta