MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan, melantik Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (TJKPD) Provinsi Papua Barat, Senin (27/5/2019) di Hotel Fujita.
Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan mengatakan, Keamanan pangan perlu untuk diperhatikan karena menyangkut dengan kesehatan dan kehidupan masyarakat.
Menuru Dominggus, beberapa krisis keamanan pangan yang terjadi dalam dekade terakhir, seperti, beredarnya sayur Kol Palsu ,Telur Palsu, Buah Semangka Palsu, Udang Palsu dan Beras Palsu, ini jelas menempatkan posisi keamanan pangan menjadi perhatian serius.
“Kondisi ini terjadi dan akan sangat berbahaya terhadap kesehatan masyarakat di Papua Barat,” ujar Dominggus.
Lanjut Dominggus, tentunya hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk pangan di suatu Negara atau daerah, serta dapat menyebabkan menurunnya daya saing produk pangan, yang pada gilirannya berdampak pada kerugian secara ekonomi.
Dominggus menjelaskan pentingnya pangan yang aman juga, tertuang dalam FAO/WHO International Conference On Nutrition (deklarasi roma) yang dirintis pada tahun 1992, dimana dalam deklarasinya di sepakati bahwa memperoleh makanan yang cukup bergizi, seimbang dan aman adalah hak setiap manusia.
Oleh karena itu pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan pangan yang aman bagi masyarakatnya.
“Saat ini pola pengawasan keamanan pangan kita menganut pola multi institusi, dimana pengawasan masih dilaksanakan oleh beberapa lembaga pengawas yang bernaung di bawa lembaga yang berbeda,” tukasnya.
Hal ini tertuang PP No 28 tahun 2004 dimana pengawasan telah dipetakan terbagi habis di beberapa lembaga atau OPD, yang menangani tentang pangan.
Untuk pangan segar hasil pertanian sepenuhnya menjadi kewenangan Kementrian, atau di Papua Barat di Dinas Ketahanan Pangan. Sementara untuk pangan olahan yang menjadi kewenangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (PBOM).
Dominggus menambahkan, dalam kondisi tertentu untuk menjamin keamanan pangan, dituntut adanya sinergitas dalam pengawasan pangan segar dan pangan olahan, sehingga perlu disusun atau dibangun sistem yang terintegrasi.
“Ini penting bagi para pemegang kebijakan atau instansi terkait untuk melakukan pengawasan rantai pangan, dan perlu merapatkan barisan serta persamaan presepsi dalam komitmen bersama untuk memperkuat keamanan pangan di wilayah Papua Barat,” tandas Dominggus.(me)
