Connect with us

Manokwari

Tetap Patuh Pada Angka 5, 2, 5, Yoteni Sebut MRP-PB Gagal Paham Terhadap Isi Perdasus No 6 Tahun 2012

Published

on

MANOKWARI,JAGATPAPUA.COM- Ketua Fraksi Otsus DPR-PB Yan Yoteni, menilai, MRP-PB tidak memahami secara jelas isi dari pada Perdasus Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tugas, Wewenang, hak dan kewajiban MRP-PB. Padahal didalam Perdasus tersebut tertulis sangat jelas terkait dengan 5 tugas dan wewenang, 2 hak dan 5 kewajibannya.
“Dalam perintah UU sudah jelas, MRP-PB tidak boleh bergerak keluar dari angka 5, 2, 5 yaitu 5  tugas dan wewenang, 2 Hak dan 5 Kewajiban. MRP-PB harus tetap patuh menjalankan tugasnya. Bergerak keluar dari pada itu berarti Offside atau penalti,” ungkap Yoteni dalam Jumpa Pers selasa (2/4/2019) di Mansinam hotel.
Menurutnya, sebagai pihak yang disinggung MRP-PB melalui spanduk yang dipasang tepat menghadap ke kantor DPR-PB tentang Perdasus No 6 Tahun 2012. Maka pihaknya mempunyai hak untuk berkomentar.
“Apa yang terjadi saat ini , MRP-PB dalam perdasus Nomor 6 , saya anggap mereka gagal paham terhadap isi Perdsus tersebut dan tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana Perintah UU itu sendiri yang ditulis dan dipertontonkan di depan umum tepat menghadap ke DPR-PB,”kata Yoteni
Yoteni mengaku sangat paham dengan isi dan maksud Perdasus tersebut yang diterbitkan sejak tahun 2012. Untuk itu perlu dijelaskan agar MRP-PB dapat memahami secara jelas. 5 tugas dan wewenang MRP-PB dimaksud.
Yoteni menjelaskan 5 tugas dan wewenang yang dimaksud dalam Perdasus tersebut yaitu, MRP-PB memberikan pertimbangan dan persetujuan bakal Calon Wakil Gubernur dan Gubernur PB,  MRP-PB memberikan pertimbangan dan persetujuannya terhadap Raperdasus, MRPB-PB menerima dan menyalurkan aspirasi Masyarakat.
Tugas dan wewenang yang ke-4 adalah tentang hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak Orang Asli Papua (OAP) serta MRP-PB memberikan saran, masukan serta persetujuan kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah tentang kontrak kerja sama di Wilayah Provinsi PB.
“Katakanlah ada satu Perusahaan Asing atau ada Investor yang mau berinvestasi di Papua barat, tidak bole serta merta disetujui Pemerintah (eksekutif), tetapi harus meminta pertimbangan ke MRP-PB. Nah itu tugas dan wewenangnya,”jelas Yoteni
Kemudian untuk dua haknya yaitu, hak mengajukan Rencana Belanja MRP-PB kepada DPR-PB untuk selanjutnya ditetapkan bersamaan dengan APBD. Dan, mengenai hak menetapkan Peraturan.
“Peraturan yang dimasksud ini bukan legislasi seperti ini, tidak demikian , itu Tata Tertibnya, misalnya tentang pembagian Pokja , hak bicara dalam institusi MRPB,”Tandas Yoteni
kewajiban itu adalah mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI, dan mengabdi kepada Rakyat Provinsi Papua Barat secara umum baik OAP maupun non OAP. Selain itu, mengamankan pancasila dan UUD 1945 serta kepada Peraturan Perundang-Undangan termasuk Perdasus, dan membina pelestarian penyelenggaraan kehidupan Adat dan Budaya OAP. Juga Lanjut Yoteni , membina kerukunan kehidupan Umat Beragama, dan mendorong pemberdayaan Perempuan.
“Jadi bukan saja OAP tetapi Mereka penduduk Nusantara yang bertempat tinggal,  bekerja dan hidup  di Daerah ini. Jadi MRP-PB dalam konteks ini, menjaga keutuhan NKRI, tidak boleh ada gerakan-gerakan yang memecah, rasis atau fasis itu tidak boleh. Itulah tugas dan fungsi MRP-PB, titik! dan selesai tidak ada yang keluar dari itu,”tegas Yoteni
Dalam UU sangat jelas bahwa, semua Raperdasus harus mendapat persetujuan dan pertimbangan dari MRP-PB, dan sesungguhnya, Tahapan Raperdasus itu telah dilalui, sehingga saat ini , jika MRP-PB mengatakan menolak 7 Raperdasus tersebut, maka tentunya dipertanyakan, penolakan tersebut kenapa tidak dilakukan pada saat DPR-PB menyerahkan dokumen Raperdasus kepada MRP-PB untuk ditinjau kembali.
Dalam perdasus Nomor 6 tahun 2012 tentang mekanisme penolakan, terhadap 7 Raperdasus yang telah ditetapkan DPR-PB menjadi Perdasus, lebih Lanjut Yoteni bahwa,  semua sudah melalui tahapan. Dalam waktu tiga hari setelah dokumen diserahkan, Seklis akan melihat apakah terdapat poin dalam Raperdasus yang dianggap belum sesuai oleh pihak MRP-PB, jika demikian maka Raperdasus tersebut dikembalikan kepada DPR-PB untuk dilengkapi. Tetapi kenyataannya hingga Raperdasus ini ditetapkan menjadi Perdasus  Penolakan dimaksud  tidak pernah terjadi.
Dengan demikian proses ini berlanjut pada tahap pembahasan Raperdasus, hingga penetapannya. MRP-PB berkesempatan menerima secara keseluruhan, menolak sebagian dengan catatan-catatannya, kemudian menolak secara keseluruhan.
“Jika menolak maka di sampaikan Pada tanggal 28 februari 2019  itu, dengan menyebutkan dari 7 Raperdasus tersebut sebagian kami tolak , dan ada sebagian secara keseluruhannya ditolak  dan ada yang diterima secara keseluruhan”pungkasnya
Tetapi pada tanggal tersebut kata Dia, tidak terjadi,  MRP-PB menyerahkan semuanya lengkap dengan berita acara yang di tandatangani oleh Ketua, dan berita acara tersebut diterima Ketua DPR-PB Pieter Kontjol, disaksikan oleh banyak orang. “Bukan hanya satu atau dua orang saja tetapi banyak orang yang menyaksikannya”tandas Yoteni
Jika menolakpun ada mekanismenya, MRP-PB mengumumkan kemudian menyurati Gubernur dan DPR-PB untuk menghadiri rapat kerja MRP-PB
“Jadi dalam hal penolakan , MRP-PB yang mengundang, bukan Gubernur , bukan juga DPR-PB, bukan juga Mentri Dalam Negeri, itu keliru,”Tegasnya
Dokumen raperdasus tersebut juga sudah diserahkan DPR-PB bersama Biro Hukum Setda PB ke Kemendagri bahwa tidak ada satupun yang ditolak oleh MRP-PB.
“Dan Mendagri mengatakan bahwa pulang dan tetapkan yang penting sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang benar. Dan tahapan dan mekanisme itu sudah kami lakukan dengan benar,”tutup Yoteni.(me)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Buka Safari Ramadhan, Sekaligus Gubernur Dan Wagub Ikut Buka Puasa Bersama MUI PB

Published

on

Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan, dan Wakil Gubernur PB Mohamad Lakotani membuka Safari Ramadhan 1442 H/2021 M, Jumat (16/4/2021), di Kantor MUI PB.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan membuka kegiatan safari ramadhan 1442 H/2021 M, yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat, Jumat (16/4/2021) dikantor MUI PB.

Usai membuka safari ramadhan tersebut, Gubernur tampak kompak bersama Wakil Gubernur PB, Mohamad Lakotani SH.,M.Si mengikuti acara buka puasa bersama.

Gubernur mengatakan, kegiatan Safari 1440 yang digagas oleh MUI PB, atas nama pemerintah daerah sangat mengapresiasi walaupun dalam suasana wabah covid -19.

“Mari kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah,”ajak Gubernur.

“Safari ramadhan ini rencana akan dilaksanakan ke kabupaten kota se Provinsi Papua Barat yang langsung mendatangkan ustad dari MUI pusat. Walaupun pada tahun lalu tidak dapat terlaksana karena adanya Corona, semoga kegiatan safari ramadhan Ini mendapat kemudahan dari Tuhan.,”ungkap Gubernur.(JP/SOS)

Continue Reading

Adat

Satres Narkoba Polres Wondama, Bekuk 2 Remaja Pemilik 7 Peket Ganja Siap Edar

Published

on

Jumpa Pers ungkap Kasus Narkoba, yang dipimpin Kapolres Wondama, AKBP Yohanes Agustiandaru, SH.S.IK.MH, dan Kasat Narkoba Polres Wondama, Iptu Muhamad Ramli, Kamis (16/4/2021), di ruang media center polres Wondama.

WONDAMA,JAGATPAPUA.com– Dua remaja berinisial BNM dan MK, dibekuk Satres Narkoba, Polres Wondama, karena diduga menjadi perantara dan pengedar Narkotika jenis Ganja.

Kedua remaja tersebut berasal dari kampung Wasior II, distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, yang diketahui masih berusia sekolah.

Kapolres Wondama, AKBP Yohanes Agustiandaru, SH.S.IK.MH pada Jumpa pers di ruang media center Polres Wondama, Jumat, (16/4/2021) mengatakan, adapun kronologis penggeledahan dan penangkapan terhadap dua remaja tersebut berawal dari informasi yang diterima oleh anggota Satres Narkoba, kemudian di tindak lanjuti ke Tempat kejadian Perkara (TKP).

Setibanya di TKP, anggota Satres melakukan penggeledahan, dari tangan BNM ditemukan 4 paket ganja kecil tepat dalam saku celana
bersama 3 orang rekannya termasuk MK. Polisi juga menemukan 1 tas gendong warna biru tua merek nike milik MK dan ternyata berisi 1 paket ganja kering dan uang senilai Rp. 1.300.000 rupiah. Uang tersebut di duga hasil penjualan ganja.

“Anggota mendapat Informasi ada transaksi jual beli ganja, kemudian di tindak lanjuti ke TKP di Kampung Wasior II, distrik Wasior. Pada hari Senin tanggal 22 Februai 2021. Ditemukan dalam saku celana BNM ganja kering siap edar, sebanyak 4 paket kecil. Dari tangan MK pemilik tas gendong warna biru tua 1 paket ganja. Anggota terus melakukan penggeledahan dan ditemukan lagi 2 paket ganja kering milik saudara BNM yang akan di perjual belikan beserta uang tunia Rp. 1.300.000 rupiah. Total narkotika jenis ganja yang di temukan sebanyak 2,75 gram, dan 4 bungkus plastic kosong”ungkap Agustiandaru.

Kkedua remaja itu dijerat UU Narkotika dengan hukuman penjara minimal 5 tahun, dan paling lama 20 tahun, denda minimal 1 miliar atau paling banyak 10 miliar.

“BMM dan MK, dikenakan pasal 114 ayat 1 UU Narkotika, yaitu setiap orang menahan, melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara. Pasal 111 ayat 1, memiliki, menyimpan dan menguasai dan pasal 132 ayat 1 terkait percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, uu nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 1 miliar paling banyak 10 miliar,”Ujar Kapolres yang akrab di sapa Ndaru itu.

Ndaru, berpesan agar warga masyarakat Wondama terutam orang tua wajib mengawasi aktivitas anak setiap harinya. Dia juga berharap apabila ada hal-hal yang mencurigakan tentang narkotika atau perbuatan jahat lainnya, dapat dilaporkan kepihak Polres atau anggota polisi.

“Kami imbau, kepada orang tua yang punya anak masih sekolah tetap awasi pergaulan anak-anaknya. Awasi kesehariannya. Dan apabila ada info terkait peredaran narkotika dapat menginformasikan ke polres teluk wondama,” tutur Ndaru.

Di tempat yang sama, Kasat Narkoba Polres Wondama, Iptu Muhamad Ramli menambahkan, BNM dan MK mendapatkan barang haram itu dari Manokwari. Dan kata dia, kedua remaja tersebut tidak terkait dengan jaringan narkotika yang sudah diungkapkan oleh Mapolres Wondama pada waktu sebelumnya.

“Mereka dapat ganja dari Manokwari, tapi mereka tidak terkait dengan jaringan narkotika jenis ganja yang sebelum-sebelumnya. Narkotika jenis ganja ini sudah beredar di kalangan masyarakat ekonomi menengah keatas bahkan sudah beredar di kalangan pelajar, penyebarannya sudah meluas,”tutup Ramli. (JP/SJR)

Continue Reading

Adat

Tak Masuk Perencanaan, Waran Batalkan Usulan Tambahan 116 CPNS Mansel

Published

on

Bupati Manokwari Selatan Markus Waran ST.,MT.

MANSEL,JAGATPAPUA.com– Bupati Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) Markus Waran ST.,MT menegaskan bahwa usulan penambaha 116 kuota CPNS asal Mansel ke Kementrian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) tidak masuk dalam perencanaan.

Untuk itu, pihaknya mengaku telah menyurati Menpan-RB untuk membatalkan penambahan kuota 116 CPNS dimaksud.

“Surat Bupati untuk membatalkan usulan itu sudah jelas, dan sudah kita kirim ke Kementrian terkait,” jelas Waran Jumat (16/4/2021), di Ruang kerjanya.

Dikatakan Bupati Waran, hal tersebut sudah sesuai dengan hasil pertemuan dengan Kemenpan- RB, yang juga dihadiri oleh BKN.

“Ada kabupaten dan kota lain yang mengusulkan kuota tambahan, untuk mengisi kebutuhan mereka. Tapi dari Manokwari Selatan tidak ada usulan itu. Karena program perekrutan itu ada aturannya. Harus dilihat kemampuan keuangan daerah,” kata Bupati Waran.

Untuk itu Bupati Waran berharap, masyarakat Manokwari Selatan tidak terprovokasi dan merasa kecewa dengan isu-isu penambahan kuota tersebut, sebab isu tersebut tidak benar.

“Jangan kecewa karena info tersebut tidak benar. Jangan bikin tindakan melawan hukum, saya tidak akan kompromi,” tegas Waran.(JP/NAE)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta