MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Pembiayaan untuk Maintenance dan perawatan kantor Gubernur Papua Barat, Biro Umum setda Papua Barat hanya dibekali Rp500 juta di tahun 2023, sehingga dibutuhkan bantuan OPD lain untuk membantu.
Kepala Biro Umum Setda Papua Barat Juliana Anthoneta Maitimu mengatakan, dengan anggaran yang terbilang minim tidak relevan dengan besarnya gedung yang terdiri dari lima lantai tersebut.
“Jika di hitung-hitung tentu tidak sesuai jika biaya perawatan gedung kantor Gubernur yang sebesar ini, sehingga kami meminta bantuan OPD untuk membantu,” kata dia pada Wartawan, Senin (19/6/2023).
Disebutkan untuk penggantian lampu yang rusak sebanyak 430 titik yang sudah dilakukan oleh biro umum, dilaksanakan dengan meminta bantuan kepada dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Dengan minimnya anggaran tentu tidak kemudian menjadikan perawatan kantor Gubernur terabaikan, karena kantor ini merupakan wajah Provinsi Papua Barat sehingga semua memiliki tanggungjawab,” sebut dia.
Selain itu, Biro Umum juga meminta bantuan Dinas Pekerjaan umum untuk membantu perbaikan beberapa bagian gedung yang rusak dan bocor, hal itu dilakukan karena anggaran perbaikan secara keseluruhan gedung tidak tersedia.
“Untuk beberapa bagian gedung kita sudah meminta tim teknis dari Panca Duta Karya selaku kontraktor yang membangun gedung kantor Gubernur untuk menyusun anggaran dan kebutuhan biaya perbaikan disejumlah titik,” sebut dia.
Sejak dilantik Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw pada 31 Maret 2023, dengan anggaran yang disusun tahun 2022 sejumlah perubahan dan perbaikan sistem telah dilakukan oleh Biro umum diantaranya menyeting ulang penerimaan tamu di lantai dasar gedung.
Selanjutnya, perbaikan lampu penerangan disejumlah titik dan salah satu lift yang sebelumnya rusak akibat cukup lama belum di perbaharui.
“Pelan-pelan kita (biro umum) akan perbaiki semua, termasuk mengatur setiap tamu yang datang untuk bertemu pejabat yang berkantor di kantor Gubernur,” tandas dia. (jp*)
