JAKARTA, JAGATPAPUA.com – Keempat anggota DPD RI Dapil Papua Barat, Filep Wamafma, Sanusi Rahaningmas, Yance Samonsabra dan Mamberob Y. Rumakiek, mengunjungi pasien anak Dos Santos Runaki, asal Teluk Wondama, di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (9/10/2019) sore
Anakk Dos Santos Runaki penderita diagnosa Hidrosefalus (Menumpuknya cairan di dalam rongga jauh di dalam otak), dirujuk sejak pekan lalu, dari Teluk Wondama ini sebelumnya telah mendapat bantuan dari Robert Kardinal (anggota DPR RI).
Sementara kehadiran empat wakil rakyat ini untuk memberikan semangat dan dukungan moril dan doa baik kepada keluarga, ibu kandung bocah, Agnes, dokter pendamping, Yoce dan suster Elda selama penanganan berlangsung.
Dokter pendamping Yoce, menjelaskan pasien anak DOS Santos Runaki, sempat dirujuk ke Jayapura, namun karena terkendala operasi, sehingga pasien bersama orangtuanya kembali ke Wondama.
“Saat akan dirujuk lagi keluar Papua terkendala dana, sehingga sempat viral di media sosial dan diangkat media masa, kemudian pak Robert Kardinal memberikan bantuan untuk dirujuk,” ujarnya.
Sementara, Anggota DPD RI, Sanusi Rahaningmas berpendapat semestinya kejadian ini tidak boleh terjadi, bila penanganan anak ini dilakukan saat gejala penyakit tersebut mulai muncul.
“Dimana dana Otsus itu, masalah seperti ini masa tidak bisa dibijaki serius oleh pemerintah setempat,” ungkapnya.
Terkait persoalan ini, anggota DPD RI lainnya, Filep Wamafma, mengatakan pemerintah daerah harus duduk dan evaluasi kebijakan besar di tanah Papua, khususnya di Papua Barat yakni pendidikan dan kesehatan.
Artinya dari evaluasi itu untuk mengetahui kelemahan darimana?, Sebab pemanfaatan dana Otsus sebesar 15% untuk Kesehatan dan 30% untuk Pendidikan. Namun faktanya hari ini kesehatan masih terabaikan dalam penanganan penyakit, khusus seperti yang dialami oleh anak Dos Santos.
“Harus ada evaluasi kaitan dengan implementasi dana Otsus untuk kesehatan dan pendidikan, sebab data medis Wondama mengatakan banyak sekali keterbatasan, misalnya kekurangan obat, SDM medis dan dokter. Oleh karena itu harus perlu dicari solusinya,” jelas Filep.
“Kita harap MRP-PB dapat memanggil dinas Kesehatan provinsi, kabupaten/kota untuk pertanyakan dana Otsus sebesar 15 % dalam penanganan masalah kesehatan, karena masalah kesehatan harus lebih diutamakan,” tandas Filep.(rls)
