Connect with us

DPRD Manokwari

Sejumlah Wilayah Masih “Tidak ada Sinyal”, DPRD Manokwari RDP Dengan Diskominfo

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – DPRD Manokwari menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Manokwari, serta Telkomsel, Senin (29/6/2020).

RDP tersebut menindaklanjuti masih adanya keluhan disejumlah wilayah yang belum mendapatkan jaringan, terutama di Warmare, Prafi, Masni, Sidey (Warpramasi), yang merupakan wilayah terjauh.

Pimpinan rapat Romer Tapilatu mengatakan banyak masyarakat yang mengeluh dengan kondisi jaringan telekomunikasi di Manokwari, terutama dengan kebijakan Work From Home (WFH).

“Masih ada wilayah yang belum terjangkau jaringan. Kita ingin tau apa penyebabnya, bahkan didalam kota saja ada yang belum stabil. Dengan adanya kebijakan kerja dan sekolah dari rumah dengan kondisi jaringan internet yang tidak stabil tentu bisa mengganggu,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Infokom Manokwari Bondan Santoso, mengatakan selama ini pemasangan menara telekomunikasi oleh Telkomsel meminta rekomendasi dari Dinas Infokom.

“Beberapa wilayah akan dipasang menara baru seperti di Soribo dan Inggramui. Untuk wilayah yang jauh memang belum baik jaringannya, kita sudah meminta ke Kementrian Infokom untuk bisa dibantu melalui tower merah putih tetapi belum terealisasi karena banyak daerah yang juga meminta,” ujarnya.

“Memang itu merupakan program pusat untuk membuka akses, tetapi hanya bisa 2G. Kedepan akan diupayakan agar seluruh daerah bisa terakses jaringan. Saat ini menara telekomunikasi di Manokwari berjumlah 54 menara,” sambungnya.

Sementara Fahri sebagai perwakilan dari Telkomsel Manokwari menjelaskan belum meratanya jaringan di wilayah Warpramasi karena ada kendala pemasangan kabel optik. Namun dia menjamin dalam dua bulan kedepan jaringan akan lebih baik.

“Memang diwilayah Warpramasi 4 G agak lambat, tetapi kalau untuk telpon dan 2 G masih bisa digunakan. Semoga pemasangan kabel optik yang dilakukan Telkom tidak ada kendala,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu sempat menjadi sorotan CSR dari Telkomsel, dan Fahri mengatakan, CSR diberikan pada warga yang berdomisili disekitar menara telekomunikasi dalam bentuk uang tunai.(tik)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD Manokwari

HUT Bhayangkara, Polri Diminta Tingkatkan Kinerja

Published

on

Anggota DPRD Manokwari, Adrianus Salasa Mansim.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Tepat hari ini, 74 tahun yang lalu, Kepolisian Negara Republik Indonesia berdiri sebagai institusi resmi republik.

Dalam pertambahan usia itu, anggota DPRD Manokwari, Adrianus Salasa Mansim, mengharapkan Polri, lebih khusus Polda Papua Barat dan jajarannya dapat terus meningkatkan kinerjanya.

“Saya berharap kedepan kinerja polri semakin baik lagi. Khusus di Manokwari ini tidak hanya ada jajaran Polres, tetapi juga Polda. Sudah seharusnya kondisi Kamtibmas bisa lebih baik. Meski begitu masih ada sejumlah tindak kejahatan yang terjadi, ini yang harus menjadi perhatian,” ujar Mansim Rabu (1/7/2020).

Menurutnya, tindak kejahatan yang harus menjadi perhatian utama adalah Narkoba dan tindak kriminal lainnya. Sebagai daerah yang sedang berkembang, Manokwari sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Untuk itu polisi bisa mengambil peran sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan di daerah ini.

“Memang sebagai daerah yang berkembang, tindak krimimal bermacam-macam terjadi. Kita ingin Manokwari seperti dulu, kota yang aman dan tentram. Sehingga diharapkan setiap tindak kejahatan bisa ditumpas hingga akar-akarnya agar tidak lagi terjadi berulang-ulang,” tutup politisi Golkar itu.(tik)

Continue Reading

DPRD Manokwari

Iuran Naik, BPJS Kesehatan Diminta Tingkatkan Pelayanan

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Tarif baru iuran BPJS Kesehatan mulai berlaku hari ini, Rabu (1/7/2020).

Aturan mengenai kenaikan tarif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Ketua Komisi A DPRD Manokwari Masrawi Arianto mengatakan kenaikan iuran tersebut, maka BPJS Kesehatan perlu mensosialisasikannya secara masif ke masyarakat.

“BPJS kesehatan perlu menjelaskan ke masyarakat apa yang menjadi dasar dan penyebab iurannya harus dinaikan. Ini penting agar masyarakat mendapat informasi yang benar dari institusinya, biar ada kesadaran dari masyarakat juga untuk membayar iurannya,” ujarnya, Rabu.

“Meskipun kenaikan iuran ini tentu sangat dirasakan apalagi ditengah pandemi Covid-19 yang juga berdampak pada sektor ekonomi,” sambungnya.

Politisi PKS ini juga berharap naiknya iuran tersebut tidak ada lagi informasi peserta yang aktif masih diminta membayar saat berobat di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan.

“BPJS kesehatan harus menertibkan lagi fasilitas kesehatan yang masih menarik biaya pada peserta aktif. Sehingga ada timbal balik kepada masyarakat yang diwajibkan menjadi peserta, dan harapannya tidak ada lagi keluhan dari masyarakat,” tambahnya.

Besaran iuran BPJS Kesehatan terbaru yang berlaku 1 Juli 2020 terdiri dari, kelas 3 sebesar Rp25.500, kelas 2 sebesar Rp.100.000 dan kelas 1 sebesar Rp.150.000.

Sedangkan untuk kelas 3 sepanjang Juli hingga Desember 2020 sebesar Rp.25.500 dengan detail Rp16.500 dibayar pemerintah dan sisanya dibayar oleh peserta. Dan tahun 2021 iuran naik lagi menjadi Rp 35.000, dengan rincian Rp.28.000 dibayar peserta dan sisanya ditanggung pemerintah.(tik)

Continue Reading

DPRD Manokwari

Pansus DPRD Minta Gugus Tugas Selesaikan Tempat Karantina Terpusat

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Panitia Kusus (Pansus) Corona Virus Disease (Covid-19) DPRD Manokwari meminta Gugus Tugas Covid-19 Manokwari dapat segera menyelesaikan tempat karantina terpusat.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pansus Romer Tapilatu, saat bertemu dengan Gugus Tugas Covid-19 Manokwari di tempat karantina terpusat Amban.

“Tempat karantina terpusat ini harus segera disiapkan, yang seharusnya sudah disiapkan sejak merebaknya Covid-19. Kalau koordinasi sudah dilakukan maka sekarang sudah siap digunakan, termasuk fasilitas didalamnya seperti listrik, air dan jalan penghubung,” ujar Romer.

Dalam kesempatan itu, perwakilan dari Gugus Tugas Covid-19 Manokwari, Dr. Adhe Ismawan secara teknis dalam karantina terpusat itu akan terbagi menjadi zona hijau, kuning dan merah. Ini penting agar tidak ada petugas kesehatan yang melakukan perawatan tertular Covid-19 dari pasien positif.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Manokwari, Jhoni Towansiba menyampaikan bangunan yang bersumber dari APBN tersebut belum secara resmi diserahkan ke pemda, sehingga masih banyak kelengkapan yang harus dipenuhi.

“Sebenarnya gedung ini masih belum layak pakai karena masih belum lengkap. Tetapi karena keperluan untuk karantina terpaksa digunakan. Didalam gedung ini terdapat 34 kamar yang bisa digunakan,” jelas Towansiba.

Dalam refocusing anggaran yang disampaikan oleh Gugus Tugas Covid-19 Manokwari, alokasi anggaran untuk penyiapan tempat karantina terpusat sebesar Rp6.7 Milyar. Dengan jumlah tersebut Pansus DPRD berharap agar tempat karantina pusat bisa disiapkan dengan sebaik-baiknya.(tik)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta