Connect with us

Manokwari

Pemprov Papua Barat Raih Opini WTP dari BPK 6 Kali Berturut-turut

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan prediksi wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat tahun 2019. Predikat ini sudah diterima selama 6 tahun berturut-turut.

“Dari hasil laporan pemeriksaan keuangan tahun 2019, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada pemerintah Provinsi Papua Barat,” kata Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Arjuna Sakir, pada Rapat Paripurna Istimewa DPRPB dengan agenda Penyerahan LHP Keuangan Pemerintah Daerah TA 2019, Senin (29/6/2020) di Swisbell Hotel.

Dia mengatakan dari hasil pemeriksaan disimpulkan, penyusunan LKPD Provinsi Papua Barat tahun 2019 telah sesuai dengan SAP berbasis aktual dan memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta pelaksanaan program dan kegiatan pelaporan keuangan tahun 2019 telah didukung sistem pengendalian Internal yang efektif.

“Ini tentu karena sinergi yang baik diantara pimpinan dan jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat, serta seluruh pemangku kepentingan termasuk Badan Pemeriksa Keuangan yang tidak hentinya memberikan arahan agar kualitas laporan keuangan semakin lebih baik,” ujarnya.

Meski WTP, BPK menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian, yaitu adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain, Penatausahaan Persediaan belum tertib, Penatausahaan Aset Tetap belum tertib, Pengelolaan dana BOS untuk SMA/SMK belum tertib.

Kemudian perencanaan dan pengendalian pekerjaan konstruksi belum memadai , serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.

“Laporan ini kami harap dapat dimanfaatkan oleh pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan baik untuk pembahasan Rancangan Perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019 maupun pembahasan dan penetapan perubahan APBD TA 2020,” ujarnya.

Sementara itu Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan menyampaikan terima kasih kepada seluruh Pimpinan OPD, pimpinan dan anggota DPR Papua Barat, Pimpinan dan anggota MRPB , seluruh staf dan seluruh komponen pengelolaan keuangan, yang telah bekerja keras untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, meskipun masih ada beberapa kekurangan yang harus di benahi.

“Opini ini dapat kita raih karena berkat kerjasama pihak pengelolaan keuangan BPKAD, Bendahara Umum Daerah (BUD) di seluruh OPD, dan inspektorat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat, yang selalu mendampingi dalam perbaikan kualitas laporan keuangan dan juga BPK RI,” tandas Gubernur.(alb)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Kawal Dana Otsus, MRPB Akan Teken MoU Dengan Kejati Papua Barat

Published

on

Ketua MRPB Papua Barat, Maxi N Ahoren.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), akan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, untuk mengawal dan mengawasi penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang sangat besar nilainya.

Kerja sama tersebut akan dilakukan melalui penandatangan Nota kesepahaman Memorandum Of Undarstanding (MoU), yang direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Kami sudah lakukan koordinasi dengan Kejati dan penandatangan MoU ini secara khusus untuk mengawal terkait pengelolaan dan penggunaan dana Otsus di Papua Barat. Jadi bersama kejaksaan kita sama-sama awasi penggunaan dana tersebut,” ungkap Ketua MRPB Papua Barat, Maxi N Ahoren.

Untuk konsep kerjasamanya kata Ahoren masih disiapkan, begitu juga Kejati yang telah mengirim konsepnya untuk kemudian dipadukan. Selain penggunaan dana Otsus juga menyangkut hak-hak Orang Asli Papua (OAP), misalnya soal tanah masyarakat adat dan batas-batas wilayah adat.

“Selama ini ketika tanah masyarakat adat dan batas wilayah adat bermasalah hukum dan disidangkan di Pengadilan dengan substansi tuntutan ganti rugi, tidak ada keberpihakan keadilan, masyarakat kalah karena tidak adanya bantuan hukum dari pemerintah,” ucapnya.

Menurut dia, hal ini tentu sangat disayangkan, yang seharusnya masyarakat adat berhak menang atas kasus-kasus tersebut tetapi terkendala pengacara, sehingga selalu saja haknya berpihak kepada lain.(me)

Continue Reading

Hukrim

Jelang HUT Hari Bhakti Adhyaksa, Kejati Papua Barat Gelar Berbagai Kegiatan

Published

on

Kepala Kejati Papua Barat, Yusuf, SH, MH.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Dalam serangkaian hari Bhakti Adhyaksa ke-60 yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2020 mendatang, Kejaksaan Tinggi Papua Barat menggelar berbagai kegiatan.

Kepala Kejati Papua Barat, Yusuf, SH, MH, mengatakan kegiatan yang sudah dilakukan yakni kegiatan internal berupa optimalisasi kinerja dan pemulihan publik trust.

“Jadi kegiatan itu ada dua internal maupun external. Untuk internal kita lakukan penguatan profesional, bagaimana ciptakan jaksa yang profesional, baik dalam tugas, hubungan dengan masyarakat dan publick trust. Kita buat masyarakat percaya dan terbuka kegiatan apa yang sudah diakukan,” ujar Yusuf belum lama ini.

Sedangkan untuk eksternal, telah dilakukan perjanjian kerjasama bersama 12 lembaga, baik perbankan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, BUMD, dan KPU, serta pihak terkait lainnya.

“Rencananya dalam bulan ini kita juga akan lakukan perjanjian kerjasama dengan Pertamina, PLN, Balai Kehutanan, Bulog, Perhubungan dan Pemprov Papua Barat,” tandasnya.(me)

Continue Reading

Adat

Hadapi Corona, Ahoren Minta Ada Pemeriksaan Bagi Seluruh Anggota MRPB

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua MRP Papua Barat, Max Ahoren berharap Gugus Tugas Covid-19 Papua Barat, dapat melaksanakan pemeriksaan Rapit Test dan pemeriksaan swab bagi anggota MRPB.

Sebab hal itu dinilai penting sebagai upaya meminimalisir penyebaran wabah corona dilembaga kultur Orang Asli Papua (OAP) tersebut.

“Seminggu lalu saya sudah ikut pemeriksaan swap di kantor Kejaksaan Negeri Manokwari dan 3 hari lalu 6 anggota MRPB juga sudah ikut pemeriksaan di Teluk Bintuni. Sehingga ini perlu dilakukan bagi anggota lainnya, termasuk staf dan honorer,” ujarnya.

Selain itu, kata Ahoren dalam pemeriksaan nanti bisa dilakukan dikantor MRPB dengan mengikutsertakan pemeriksaan bagi seluruh tokoh adat diwilayah Papua Barat.

“Saya harap tim Covid-19 memiliki waktu untuk bersama-sama dengan MRPB mengundang seluruh element masyarakat OAP melakukan pemeriksaan Rapit Test dan Swap di kantor MRPB,” ucapnya.

“Untuk kebutuhan secara teknis dalam pemeriksaan tentu kita harapkan dari Pemprov Papua Barat melalui tim Covid-19, apalagi tugas MRPB adalah bagaimana menyelamatkan OAP diwilayah Papua Barat,” tandasnya.(alb)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta