MANOKWARI,JAGATPAPUA.com— Pj Gubernur Papua Barat, Komjen Pol Purn Drs Paulus Waterpauw M.Si menjelaskan bahwa sebagian besar keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) sudah diakomodir dalam 21 Regulasi Daerah.
Hal itu sesuai dengan perintah UU Otsus nomor 2 tahun 2021 dan PP 106 dan 107.
“Bagaimana menerjemahkan UU Otsus itu kita sudah rangkum kepentingan masyarakat OAP. Banyak keberpihakan yang kita muat dalam isi 21 Raperdasi dan Raperdasus tersebut,”kata Pj Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw M.Si, Senin (8/8/2022) saat memberikan arahannya pada apel gabungan ASN dilingkup Pemprov Papua Barat.
Yang juga lanjut Pj Gubernur bahwa hal ini disampaikan menanggapi catatan Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat yang menyatakan agar 21 Regulasi itu harus dikawal oleh masyarakat OAP dan dikhawatirkan isi dalam regulasi itu tidak berpihak kepada masyarakat OAP.
Terkait hal tersebut, Pj waterpauw juga mengatakan sangat memberikan apresiasi kepada Ketua DPR Papua Barat, Para ketua Komisi, dan Bapemperda DPR Papua Barat yang sangat mendukung upaya Pemprov Papua Barat dalam memperjuangkan 21 Regulasi di Jakarta.
“Saat ini di Jakarta Bapemperda DPR Papua Barat didampingi langsung Biro Hukum Kemendagri dan kementrian lembaga lainnya, dalam rangka menyelesaikan 21 Regulasi tersebut,”ujarnya
“Puji Tuhan kita sudah bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan rumah dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan ketentuan UU nomor 2 Tahun 2021 dan PP 106 dan 107,”terangnya
Di Papua sama sekali belum ada, sementara di Papua Barat tambah Waterpauw mendapat dukungan kuat dari para Pimpinan DPR Papua Barat dan jajarannya mulai dari proses penyusunan bahkan pengesahan dan proses saat ini di kementrian di Jakarta.
“Semua ini bisa berjalan karena kita bisa berikan keyakinan kepada mereka,”ujarnya.
Selanjutnya, Pemprov akan menyusun 93 Peraturan Gubernur yang merupakan kewajiban untuk dilaksanakan.
“Pergub harus digodok semoga semua prosesnya berjalan dengan baik,”ujarnya.(jp/ask)
