Connect with us

Adat

Pemprov PB Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku Rasisme Ambroncius Nababan

Published

on

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani SH.,M.Si.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com-Pemerintah Provinsi Papua Barat meminta kepada pihak Kepolisian agar menindak secara tegas pelaku Rasisme yang dilakukan Ambroncius Nababan kepada Natalius Pigay melalui akun Facebooknya.

“Pelaku dugaan Rasisme kita tahu sedang ditangani pihak kepolisian, dengan demikian kita berharap tidak berdampak secara meluas bagi masyarakat Manokwari maupun Papua Barat secara umum. Masyarakat tetap tenang dan percayakan semua proses ini kepada pihak berwajib,”Ungkap Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani SH.,M.Si Selasa (26/1/2021) kepada Awak media.

Menurut ia, jika kasus ini tidak ditindak secara cepat maka akan berdampak buruk terhadap stabilitas kemanan di Manokwari dan Papua Barat secara Umum.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan tegas kami mengutuk perilaku rasis, karena ini merupakan sebuah tindakan yang tidak patuh sehingga kita minta supaya di proses hukum, agar menjadi suatu pembelajaran, karena kasus ini terus berulang,”tegas Lakotani

Sebagai seorang yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan terpandang mestinya yang bersangkutan tidak bersikap rasis tetapi lebih arif, bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat ditengah-tengah masyarakat.

“Kita hidup dalam demokrasi yang tumbuh dengan subur dan baik, perbedaan pendapat itu saya kira sesuatu yang lumrah yang wajar, bahkan kita juga tau bersama ada anggota DPR RI yang dalam forum sidang dewan yang terhormat menolak untuk di vaksin, itu sesuatu yang wajar saja, kemudian saudara Natalius Pigai berpandangan menolak di vaksin itu juga disiasati dengan biasa-biasa saja,”bebernya

Mengantisipasi peristiwa 2019 akibat Rasis terulang kembali dan itu menjadi pembelajaran. Ia mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, untuk secara bijaksana menyikapi persoalan ini sehingga tidak merugikan diri kita sendiri.

“Karena dengan bersusah payah kita membangun daerah dan rakyat ini dengan berbagai sumberdaya yang kita miliki, menguras energi, menguras pikiran, tenaga, jangan sampai kemudian pendekatan kita yang berlebihan merugikan kita sendiri,”Imbau Lakotani

Disamping itu, ia mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan kepada pihak kepolisian serta meminta keseriusannya untuk memproses pelaku Rasis sesuai Hukum yang berlaku.

“Saya harap hal ini tidak dikaitkan dengan etnis, karena etnis dari pelaku sendiri yang berada di papua mempunyai hubungan sangat baik dengan seluruh masyarakat yang ada di papua barat. Mereka tentu akan mengutuk kejadian atau perilaku ini dan ini perbuatan personal sehingga tidak pantas jika dikait-kaitkan dengan sebuah etnis atau identitas,”harap Lakotani.(JP/me)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Bupati Indou Sebut Media Dan Pers Jadi Corong Informasi Pembangunan Manokwari

Published

on

Bupati Kabupaten Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH mengatakan, keterlibatan media dan pers dalam mengawal program kerja dan pembangunan diwilayah kabupaten Manokwari sangat penting untuk didukung oleh pemerintah daerah.

“Kita beri tempat yang selayaknya bagi media dan pers, mereka akan menjadi Mitra strategis pemerintah yang kemudian menjadi corong pemerintah untuk bisa menyampaikan informasi dua arah dari rakyat kepada pemerintah dan sebaliknya pemerintah kepada masyarakat,”ucap Bupati

Tentunya perkembangan rogram pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah diharapkan kedepan harus diketahui dan diikuti oleh masyarakat Manokwari.

Untuk itu, maka sangat pentingnya keterbukaan publik oleh pemerintah kepada masyrakat. Sehingga presepsi positif masyarakat kepada pemerintah dengan sendirinya akan bertumbuh.

“Karena realita selama ini, banyak hal pembangunan yang sudah dikerjakan oleh pemerintah tetapi karena kurangnya keterbukaan Informasi Publik melalui media masa sehingga persepsi negative masyarakat itu muncul dan mengatakan bahwa pemerintah belum mengerjakan banyak kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat,”tandasnya.(JP/me)

Continue Reading

Adat

Ny. Juliana Mandacan Lantik Ketua Tim penggerak PKK 4 Daerah

Published

on

Foto Bersama Pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi PB dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dan Raja Ampat, Jumat (26/2/2021) di Auditorium PKK, Arfai.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Ketua tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat, Ny Juliana Mandacan S.Sos melantik 4 Ketua tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten, di Provinsi Papua Barat.

Empat Ketua Tim penggerak PKK yang dilantik tersebut yaitu Ketua Tim Penggerak PKK Manokwari Ny Febelina Wondiwoy. Ketua tim penggerak PKK Mansel, Ketua Tim penggerak PKK pegaf dan Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Raja Ampat.

“Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dan pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat dengan tujuan mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa”ungkap Ny Juliana dalam sambutannya pada acara pelantikan Pengurus Penggerak PKK 4 Kabupaten di Gedung PKK arfai, Jumat ( 26/02/2021 ).

Menurut ia, PKK sebagai mitra kerja pemerintah, berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana kendali dan penggerak untuk terwujudnya 10 program pokok PKK disemua jenjang kepengurusan.

Untuk masa bhakti ketua PKK sudah di atur dalam Permendgari Nomor 36 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan, dan peraturan presiden nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan pembayaan dan kesejahteraan keluarga, dan masa bakti ketua PKK adalah 5 tahun.

” Pembentukan atau pergantian kepengurusan ditingkat kabupaten berdasarkan loyalitas dan kapasitas serta memperkembangkan keberlangsungan program dan kegiatan,” ungkapnya

Juliana menyampaikan selain itu dalam pelaksanaan tugas pasti akan mendapat dukungan dari pembina di daerah, mari kita jaga baik semua kepercayaan dan fasilitas yang diberikan oleh pembina, demikian juga hubungan kemitraan dengan organisasi perangkat daerah ( OPD ) teknis didaerah dalam Pelaksanaan program kerja.

Saya berharap koordinasi dan konsultasi terus dilakukan untuk menjangkau kesulitan pelaksanaan program di lapangan, kesulitan di Kabupaten juga menjadi kesulitan kami di Provinsi, mari kita bergandengan tangan untuk terus bersama mewujudkan keluarga sejahtera dalam wadah PKK dengan semangat ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul

” Sebagai program PKK akan dilakukan pembinaan untuk peningkatan kapasitas ketua tim penggerak PKK, yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April. Kami memohon izin dan dukungan dari ketua Pembina Provinsi dan kabupaten untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas ketua tim penggerak PKK se Provinsi Papua Barat,” tutupnya.(JP/alb)

Continue Reading

Adat

Pelantikan Bupati Bintuni, Sorsel, Fak-Fak dan Kaimana Dilakukan Bertahap

Published

on

Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan mengatakan Pelantikan Bupati dan wakil Bupati terpilih Kabupaten Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Kaimana dan Fak-Fak akan dilakukan secara bertahap sesuai masa akhir jabatan.

Sedangkan untuk Pelantikan Bupati Kabupaten Teluk Wondama Masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi karena proses sengketa Pilkadanya saat ini masih berlangsung.

“Pikada serentak tahun 2020, di Papua barat dilaksanakan di 9 daerah dan saat ini 4 Bupati dan Wabub terpilihnya sudah dilantik, masih 5 bupati dan Wabub yang belum, khusus Bintuni, Sorsel, Kaimana dan Fak-Fak akan dilantik bertahap sesuai masa akhir jabatan kepala daerah masing-masing. Sedangkan Teluk Wondama masih tunggu outusan MK,”bebernya

Untuk 4 Kabupaten yang Bupati dan wabubnya sudah ditetapkan KPU masing-masing, maka selanjutnya Gubernur mengusulkan ke kemendagri untuk disahkan dan diangkat melalui Putusan Mendagri.

Terkait hal itu maka berdasarkan pasal 164 ayat 1 UU Nomor 10 tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan PP pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Bupati wakil dan bupati dan wali kota dan wakil wali kota menyatakan pelantikannya di ibukota provinsi PB.(JP/me)

 

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta