MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Dalam rangka transformasi sistem kesehatan, serta akselerasi sinergi program rumah sakit jejaring prioritas nasional, Pemprov Papua Barat, menandatangani Nota Kesepahaman, bersama Tim Visitasi Pengampuan dari Kementrian Kesehatan RI.
Penandatanganan itu dilakukan Gubernur Papua Barat, yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan pembangunan, Melkias Werinussa didampingi, dr Iwan Dakota Sp.Jp, selaku Ketua Tim Visitasi Pengampuan dari Kemenkes RI di Manokwari, Rabu (23/11/2023).
Turut hadir, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dr Fenny M Paisey, Direktur RSUD Provinsi Papua Barat, dr Arnold Tiniap dan tim pengampuan dari Kemenkes RI, jajaran pimpinan rumah sakit Vertikal, yakni RSUPN, Dr Cipto Mangunkusumo, RSUP Dr Hasan Sadikin, RSUD Dr Saiful Anwar, RS Paru Dr M Goenawan Partowidigdo, RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo, RSJPD Harapan Kita, RSUD Dr Soetomo, RS Kanker Dharmais, RSPON Prof Dr dr Majat Mardjono, RSAB Harapan Kita dan RSUP Persahabatan.
Dalam arahannya, dr Iwan Dakota mengatakan, penandatanganan kesepakatan bersama jejaring pengampuan pelayanan prioritas tersebut sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kualitas rumah sakit di bawah Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam jejaring untuk layanan prioritas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
“Pada penandatanganan inj, kita sudah mendengar komitmen dan dukungan pemprov, yang disampaikan pak Melkias Werinussa, tentu kami beri apresiasi,” ucapnya.
Sementara Melkias Werinussa, mengapresiasi Tim Visitasi pengampuan Kemenkes RI yang telah mengunjungi Papua Barat dalam rangka penandatanganan kesepakatan bersama jejaring pengampuan pelayanan prioritas di Papua Barat, sekaligus peninjauan 10 layanan prioritas RSUD Provinsi Papua Barat.
Ia menuturkan, harus diakui dalam pembangunan kesehatan, masih banyak indikator kesehatan yang belum dicapai sesuai harapan. Beberapa permasalahan kesehatan yang masih belum dapat kita atasi misalnya masih tingginya angka kematian ibu dan anak, permasalahan gizi buruk, permasalahan kesehatan lingkungan.
Serta belum teratasinya penyakit-penyakit infeksi seperti malaria, TBC, HIV, kusta, dan semakin meningkatnya penyakit-penyakit tidak menular seperti Diabetes, Hipertensi, Stroke, Kanker, dan kecelakaan lalu lintas.
:Berbagai permasalahan ini disebabkan keterbatasan SDM Kesehatan, rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan, akses yang sulit, belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan, serta masih terbatasnya sarana pelayanan kesehatan,” sebutnya.
Meskipun demikian beberapa indikator kesehatan lain menunjukkan bahwa kita juga perlu berbangga hati terhadap capaian-capaian pemerintah, baik di level Kabupaten maupun Provinsi.
Ia mengatakan dari sisi pelayanan kesehatan, 7 (tujuh) Puskesmas telah terakreditasi Madya, Sedangkan 8 (delapan) Puskesmas terakreditasi Dasar Dalam program penanggulangan malaria, ada 3 (tiga) Kabupaten yang telah memasuki fase Pre-Eliminasi malaria, yaitu, Kabupaten Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Kaimana.
Dalam program Penyakit Tidak Menular (PTM), dimana Kabupaten Manokwari, Teluk Wondama, dan Teluk Bintuni telah membuat Regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan telah terbentuk 123 Posbindu PTM di 3 Kabupaten, hal ini akan menurunkan angka kejadian penyakit degeneratif dan meningkatkan angka harapan hidup di Provinsi Papua Barat
“Kami harap adanya MoU ini dapat meningkatkan Kualitas layanan dan kompetensi SDM Rumah Sakit, serta sarana prasarananya sejalan dengan Transformasi Kesehatan Pilar kedua yaitu Transformasi Rujukan,” tukas Melkias.(jp/fir)
