Connect with us

Bawaslu Manokwari

Panwas Kelurahan di Distrik Manokwari Barat Dilantik

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Distrik Manokwari Barat, Samsudin Renuat melantik Panitia Pengawas (Panwas) kelurahan/kampung se distrik Manokwari, pada Pilkada Manokwari tahun 2020, Kamis (19/3/2020).

10 Panwas, yang dilantik yakni Kelurahan Manokwari Barat, Manokwari Timur, Padarni, Amban, Sanggeng, Wosi, Kampung Soribo, Inggramui, Udopi dan Tanah Merah Indah. Selain itu juga dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek).

Ketua Panwaslu Manokwari Barat, Sam Renuat, mengatakan Panwas harus dapat menjadi penegak demokrasi dengan menjunjung demokrasi lebih baik dan menjaga integritas.

“Adanya perubahan regulasi juga berdampak pada perubahan kelembagaan. Dulu Bawaslu kabupaten statusnya hanya adhoc. Perubahan itu menjadi bagian dari demokrasi yang baik. Untuk itu sebagai pengawas harus dapat bertindak tepat bekerja cerdas,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan dalam Bimtek, para pengawas akan mendapatkan penguatan kapasitas, terutama aturan-aturan dalam Pilkada. Selain itu perlu menjadi perhatian adalah yang berkaitan dengan data. Pasalnya selama ini persoalan data sering menjadi permasalahan yang terjadi dalam Pemilu, terlebih Distrik Manokwari merupakan DPT terbanyak.

Sementara, Kepala Distrik Manokwari Barat, yang diwakili oleh Sekretaris Distrik Isak Erens Waramuri, mengatakan pihaknya siap memfasilitasi apa yang diperlukan oleh Panwas Distrik.

“Yang terpenting disini bagaimana komunikasi bisa berjalan baik agar tugas-tugas Panwas dapat terlaksana,” tukasnya.(tik)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bawaslu Manokwari

Syors Prawar : Pimpinan Parpol di Manokwari Harus Perbanyak Membaca

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua Bawaslu Manokwari, Syors Prawar, menyarankan partai politik pengusung calon kontestan Pilkada 2020 di Manokwari, agar turut menciptakan suasana damai selama proses dan tahapan Pilkada.

Pasalnya, lanjut dia, Manokwari masuk dalam kategori rawan 1 dalam Pilkada 2020, sesuai hasil prediksi Bawaslu RI.

“Saya harap parpol pengusung bakal calon bupati dan wakil bupati, tidak memberikan statemen di ruang publik yang memicu terganggunya kamtibmas di Manokwari,” katanya, Kamis (19/3/2020).

Selain itu, dia mengatakan tugas menjaga kedamaian dalam tahapan Pilkada, tak hanya menjadi tugas Bawaslu. Partai sebagai pemilik konstituen, harus memberikan informasi sejuk bukan mengkritisi penyelenggara Pemilu, dengan menyudutkan pihak lain yang sedang dalam perkara Pemilu.

“Saran kongkrit saya, pimpinan Parpol di Manokwari, perlu banyak membaca, agar tidak asal bunyi (asbun) di media atau sarana publik lainnya,” ucapnya.

Dia juga menegaskan, Parpol tak punya kewenangan untuk mengintervensi kinerja Pengawas Pemilu, dalam menjalankan tugas pengawasan termasuk penyelesaian perkara Pilkada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara Ketua KPU Manokwari, Abdul Muin Salewe, mengatakan saat ini KPU Manokwari masih dalam tahapan calon perseorangan, belum masuk dalam tahap pendaftaran bakal calon melalui Parpol.

Muin juga mengatakan jika ada sikap protes dari pihak luar terkait kinerja penyelenggara, hal itu jangan sampai salah alamat. Karena saat ini tahapan Pilkada masih dalam tahapan calon perseorangan, bukan Parpol.

“Pada prinsipnya, kita melakukan tahapan sesuai regulasi yang tertuang dalam PKPU No.16 Tahun 2019 yang diperbaharui sebagai PKPU No.2 Tahun 2020. Jadi untuk Parpol belum saatnya,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, sejumlah pimpinan Parpol pengusung bakal calon Bupati/wakil bupati Manokwari, mengkritisi kinerja Bawaslu dan KPU Manokwari, pasca putusan sengketa Pilkada antara KPU dengan salah satu pasangan calon jalur Perseorangan/Independen.(akp)

Continue Reading

Bawaslu Manokwari

Tidak Penuhi Syarat Dukungan, KPU Manokwari Tolak Paslon Independen

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manokwari, menolak dokumen dukungan pasangan calon (paslon) jalur perseorangan/independen, Ronald Mambieuw dan Reineke E.Musa (Romansa).

Penolakan tersebut, setelah KPU melakukan pengecekan jumlah dukungan dan persebaran, yang diputuskan dalam rapat terbuka di kantor KPU Manokwari, Rabu (18/3/2020).

Ketua KPU Manokwari, Abdul Muin Salewe mengatakan, rangkaian kegiatan yang dilakukan yaitu, melalui penghitungan jumlah dokumen asli berupa formulir model B.1-KWK Perseorangan.

Dengan berpedoman pada syarat jumlah dukungan bakal paslon Perseorangan untuk kabupaten Manokwari, sebanyak 14.488 orang, serta berpedoman pada indikator keabsahan formulir model B.1.-KWK.

KPU Manokwari juga telah mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir model B.1.1-KWK Perseorangan, serta menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir model B.2-KWK Perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, dengan berpedoman pada jumlah sebaran dukungan bakal paslon Perseorangan untuk kabupaten Manokwari sebanyak 5 (lima) wilayah kecamatan.

Ketua Bawaslu Manokwari Syors Prawar.

Selain itu, KPU juga telah mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam formulir model B.2 KWK Perseorangan dengan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

Hasil pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran dukungan paslon Romansa yaitu, dari 14.680  jumlah dokumen yang diserahkan ke KPU, hanya 12.893 dokumen yang lengkap, sementara 1.787 dokumen tidak lengkap, sehingga tidak memenuhi jumlah dukungan.

Sementara, ketua Bawaslu Manokwari, Syors Prawar, menyatakan tugas Bawaslu untuk menegakkan demokrasi dan transparansi dalam tahapan Pemilu di Manokwari telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Antara pihak pemohon (Romansa) dan termohon (KPU Manokwari), kata Prawar, telah menjalankan keputusan Bawaslu. Sehingga dengan hasil yang ditetapkan KPU, juga telah disaksikan oleh Bawaslu dan tim kerja Romansa.

“Tugas Bawaslu selesai untuk sengketa ini. KPU Manokwari sudah tunjukkan kinerjanya secara transparan dan kami harap paslon Romansa bisa legowo,” tukas Prawar.(akp)

Continue Reading

Bawaslu Manokwari

Sidang Sengketa Bakal Calon Independen Kembali Bergulir, Pihak Bersengketa Bacakan Kesimpulan

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Sidang musyawarah penyelesaian sengketa bakal calon perorangan Ronald Mambieuw – Rieneke Musa (Romansa) di Pilkada Manokwari 2020, kembali digelar, Jumat (6/3/2020).

Agenda kali ini adalah mendengar penyampaian kesimpulan dari bakal calon perorangan Romansa (pemohon) dan termohon (KPU Manokwari).

Diketahui, jadwal sidang direncanakan pukul 10.00 WIT pagi tadi, namun baru dimulai pukul 11.00 WIT. Tetapi tidak lama setelah dibuka, sidang kembali di skors karena belum dihadiri semua pimpinan sidang musyawarah. Sidang akhirnya dibuka kembali pukul 14.00 WIT.

Sementara, dalam kesimpulan pemohon melalui kuasa hukumnya Yan.C. Warinussy, menyebut termohon dianggap telah melakukan tindakan yang merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dalam Pilkada Manokwari tahun 2020.

“Termohon nyata-nyata telah menerima pemohon hadir sesuai syarat waktu penyerahan dukungan yang tidak melewati waktu, akan tetapi termohon melakukan tindakan melampaui kewenangannya didalam aturan perundangan untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang belum tiba waktunya, serta dengan nyata sengaja menolak dokumen syarat dukungan fisik pemohon yang sudah berada didalam kantor termohon,” ungkap Warinussy.

Selain itu, Warinussy dalam kesimpulannya menyebut termohon dengan sengaja dan nyata tidak menghadirkan petugas verifikator yang telah melakukan tindakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pada sidang musyawarah. Termohon juga disebutkan mengakui syarat dukungan fisik pemohon justru berjumlah 15.490 dukungan.

Sementara itu KPU Manokwari (termohon) melalui komisionernya Hery Lolo, pada kesimpulan menyampaikan pihaknya sudah dengan benar melakukan tata cara dan prosedur penyerahan dokumen syarat dukungan dan persebaran bakal calon perseorangan.

“Berdasarkan hasil pengecekan jumlah syarat dukungan dan persebaran yang dilaksanakan tanggal 23 Februari 2020, maka termohon melakukan pengecekan yaitu mengecek keabsahan dokumen dukungan asli berupa formulir B.1.KWK perseorangan, model B 1.1.KWK perseorangan, model B.2.KWK perseorangan.  Melakukan pengecekan kesesuaian jumlah pendukung pada formulir model B.1-KWK perseorangan dengan model B.1.1-KWK perseorangan,” ujar dia.

Dikesimpulan itu juga disebutkan berdasarkan hasil pleno dan berita acara termohon yang termuat dalam BA.1-KWK perseorangan, hari Senin 24 Februari 2020 pukul 7.45, maka termohon menolak seluruh dalil pemohon.

Usai membacakan kesimpulan dari pemohon dan termohon, sidang diskors dan akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda putusan sidang musyawarah.(tik)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta