MANOKWARI,JAGATPAPUA.com— Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Provinsi Papua Barat menggelar Seminar Nasional Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan masyarakat Indonesia dan Musyawarah Daerah (Musda) ke II tahun 2022.
Seminar itu dibuka Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (purn) Drs Paulus Waterpauw M.Si melalui Asisten II Setda Papua Barat Melkias Werinussa, Rabu (2/11/2022) di Manokwari.
Hadir dalam pembukaan seminar tersebut, Kepala dinas kesehatan, Otto Parorongan, Ketua Komisi V DPR Papua Barat Syamsudin Seknun, Asisten I Setda Manokwari Wanto, Ketua IAKMI Papua Barat Thomas O Sagawari SKM.,M.Kes serta peserta seminar terkait lainnya.
Werinussa menjelaskan, Musyawarah Daerah (Musda) merupakan ajang untuk melakukan evaluasi terhadap program kerja selama satu periode sekaligus menyusun perencanaan program kerja kedepan.
Musyawarah daerah ini juga untuk melakukan pemilihan ketua umum dan pengurus yang baru.
“Untuk itu siapapun yang nantinya terpilih, dapat membawa IAKMI Papua Barat lebih maju lagi dalam transformasi digital guna peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal,”kata Werinussa
Pemprov memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada IAKMI Papua Barat yang telah berkontribusi dan berjuang dalam pembangunan bidang kesehatan di Papua Barat.
Sementara, Ketua IAKMI provinsi papua barat Thomas mengatakan, IAKMI adalah organisasi profesi yang merupakan rumpun dari kesehatan masyarakat.
“Jadi Yang bergelar sarjana kesehatan masyarakat, sarjana kesehatan lingkungan, semua bisa saja tergabung dalam IAKMI, tetapi untuk memastikan bahwa yang bersangkutan benar anggota IAKMI maka harus memiliki KTA,”urainya
Ia mengakui, karena pandemi covid 19 sehingga rencana pelaksanaan seminar nasional dan musyawarah daerah terkendala. Termasuk beberapa kegiatan organisasi profesi juga tak bisa berjalan optimal sehingga baru dilaksanakan.
Peran IAKMI Papua Barat untuk meningkatkan kapasitas kesehatan masyarakat itu sendiri.
“Sebenarnya SDM IAKMI tersebar di beberapa unit pelayanan kesehatan, baik puskesmas, rumah sakit, dan kantor dinas kesehatan baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota,”urainya
Ia pun menyebut bahwa harus bangga karena kapasitas tenaga kesehatan masyarakat bisa di katakan bagus. Sehingga dari 13 kabupaten kota di Papua Barat yang Kepala Dinas Kesehatannya mempunyai basis pendidikan kesehatan masyarakat cukup banyak.
Dulu, lanjut ia menceritakan bahwa semuanya di dominasi oleh tenaga kesehatan dokter tetapi sekarang sudah mulai beralih bahkan di Dinkes kabupaten maupun di provinsi, dengan adanya pemetaan jabatan baru seperti perawat apoteker dan kebidanan itu harus kembali ke unit pelayanan puskesmas dan rumah sakit.
“Jadi yang praktis di Dinas kesehatan itu adalah tenaga kesehatan masyarakat. Hari ini organisasi profesinya kita laksanakan seminar, dan besok kita laksanakan musyawarah pengurus 2022 2025,”ujarnya.(jp/fir)
