Connect with us

Ekonomi & Bisnis

KPPN Manokwari Sosialisasikan Kartu Kredit Pemerintah

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Manokwari , mengadakan sosialisasi dan implementasi tentang Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

Kegiatan sosialisasi KPPN Manokwari ini digelar, Rabu (10/4/2019), di Aula Kasuari, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat, yang dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama bersama Bank Mandiri.

Kepala KPPN Manokwari, Nur Fathoni, mengatakan langkah ini adalah salah satu cara melakukan simplifikasi, serta modernisasi dalam pelaksanaan anggaran, melalui pemanfaatan kartu kredit.

“Sosialisasi KKP bertujuan untuk memberikan pemahaman secara simplifikasi, dan meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara non tunai, serta mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan Uang Persediaan (UP),” ujar Fathoni.

Fathoni, menjelaskan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.05/2018, tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Langkah ini mendukung modernisasi pelaksanaan anggaran. Untuk itu pelaksanaan PMK akan diberlakukan 1 Juli 2019.

“Terbitnya PMK menjadi dasar bagi unit instansi pemerintah yang mengelola DIPA, sumber dana APBN dalam melakukan belanja dengan KKP. Untuk itu per 1 Juli 2019, KPPN akan menerapkan pembayaran dengan KKP kepada Satker maupun instansi pemerintah di Provinsi Papua Barat (PB),” ungkap Fathoni.

“Pada aturan baru ini pemegang kartu kredit adalah pejabat atau pegawai di lingkungan pemerintah, yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), untuk melakukan belanja operasional, pemeliharaan persediaan dan belanja perjalanan dinas, secara efektif dan efisien,” tukas Fathoni.

Fathoni menuturkan pemberian Uang Persediaan (UP) kepada bendahara pengeluaran, dibagi menjadi dua proporsi, yaitu UP tunai sebesar 60 persen dan UP KKP 40 persen. Penetapan porporsi ini akan diberlakukan Juli nanti. Semoga melalui kegiatan ini, seluruh Satker maupun masyarakat memahami manfaat dari KKP.

“Harapannya dari kegiatan ini dapat menjadi bekal bagi para pengelola keuangan di seluruh Satker dalam merencanakan, melaksanakan dan mengelola serta mempertanggung jawabkan dana APBN yang dikelola menjadi lebih baik,” tutup Fathoni.

Credit Card Head Bank Mandiri, Roy Bintang Theopilus Sibuea menambahkan kartu kredit pemerintahan, merupakan salah satu langkah agar gerakan non tunai semakin memasyarakatkan secara luas, kepada seluruh Satker terutama masyarakat.

“Dengan penggunaan KKP, akan lebih mudah dan aman terhadap mengelola keuangan. Di Juli nanti target Bank Mandiri baik Papua dan Papua Barat, sekitar 4 ratus 14 kartu kredit pemerintah,” tandasnya.(in)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Hermus Imbau Masyarakat Tak Jual Tanah, Tapi Tanam Kelapa Sawit

Published

on

Salah satu lahan peremajaan kelapa Sawit, di SP7 Masni Manokwari. (Dok jagat)

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Masyarakat pemilik ulayat yang tinggal di wilayah dataran Warmare, Prafi, Masni, Sidey (Warmpramasi) Kabupaten Manokwari diingatkan untuk tidak menjual tanahnya, tetapi dimanfaatkan untuk peremajaan kelapa sawit.

Karena saat ini, pemerintah daerah sedang memperjuangkan kehadiran pabrik Sawit, dan salah satu syarat terwujudnya kehadiran pabrik dimaksud harus ditunjang oleh hasil produksi sawit itu sendiri.

Untuk itu, masyarakat mulai saat ini harus melakukan peremajaan sawit diatas lahan masing-masing. Peremajaan sawit yang sudah dicanangkan di Mimbowi Distrik Masni beberapa waktu lalu akan terus dikawal pemerintah hingga tuntas, sebagai dasar diperjuangkannya pabrik tersebut.

Untuk itu ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak menjual tanah, karena uang bisa bisa habis saat ini juga, dan kalian (masyrakat) kembali tinggal di Gunung lagi.

“Tolong sampaikan pesan ini kepada semua orang tua. Saya minta dengan Hormat agar jangan jual tanah, yang punya lahan kelapa sawit pemerintah pasti dukung untuk peremajaan, demi kepentingan masyarakat itu sendiri, dan hasilnya bisa dinikmati dalam waktu yang lama, tidak seperti jual tanah, terima uang, uang habis hari ini juga,”tandas Hermus, Minggu (11/4/2021).

Ia berharap dukungan masyarakat terutama suku arfak pemilik ulayat yang mendiami dataran Warmpramasi untuk bersama mendorong pelaksanaan peremajaan sawit, sebagai dasar dibangunnya Pabrik.

“Karena pabrik tidak akan dibangun sepanjang belum ada produksi Sawit yang siap. Inti dari semuanya ini kita hanya mau rakyat sejahtera , jangan terima uang hari ini langsung habis hari ini juga tapi mari pikir anak cucu kita kedepan, supaya mereka bisa menikmati hasilnya dalam waktu yang lama,”ucap Bupati Hermus.(JP/AR)

Continue Reading

Adat

Agar Tepat Sasaran, Perbub Bantuan Biaya Pendidikan Manokwari Segera Diterbitkan

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pemerintah Daerah Manokwari, akan segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) terkait bantuan biaya pendidikan, sehingga tepat sasaran dan lebih merata.

Hal ini diungkapkan Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH saat menjawab aspirasi warga masyrakat Kampung Snaimboy, Sabtu (10/4/2021), dikampung Snaimboy.

“Terkait bantuan Biaya pendidikan untuk mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar manokwari maupun di manokwari, sudah saya instruksikan ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, untuk segera diterbitkan Perbub,”Kata Hermus

Setelah perbub diterbitkan baru dilanjutkan dengan pendataan mahasiswa yang berada di setiap kota study. Hal ini dimaksudkan agar kedepan penyaluran bantuan pendidikan lebih tepat sasaran dan merata. Tentu hal ini juga disesuaikan dengan jenis pendidikannya karena tentu postur pembiayaannya juga berbeda.

“Bantuan pendidikan hanya diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan ber KTP Manokwari. Jangan KTP Kabupaten Pegunungan arfak datang terima di Manokwari, atau kabupaten lain datang ajukan di manokwari. Saya akan lebih tegas, kita harus disiplin ya,”tegas Hermus

Sebab kata ia, pemerintah Manokwari tidak hanya memperhatikan mahasiswa asal suku Arfak saja, tetapi juga suku papua lainnya yang sudah menetap di Manokwari dan menempuh pendidikan di luar Papua.

“Kita harus mengaturnya secara baik, supaya semua orang bisa mendapatkan kesempatan ketika yang bersangkutan memenuhi syarat dan aturan, yang ada”tutup Hermus.(JP/AR)

Continue Reading

Adat

Lulus Dikmata TNI AD, 340 Prajurit Diingatkan Tetap Jaga Kesehatan Untuk Pendidikan Selanjutnya

Published

on

Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, Bupati Mansel Markus Waran ST.,MT, saat menutup Dikmata TNI AD Gelombang II TA 2020 (OV) di Rindam XVIII Kasuari, Distrik Momiwaren, Sabtu (10/4/2021).

MANSEL,JAGATPAPUA.com– Pangdam XVIII Kasuari Papua Barat, kembali mencetak 340 Prajurit lulusan Pendidikan Pratama Tamtama (Dikmata) TNI AD Gelombang II T.A 2020 (VO), di Rindam XVIII, Distrik Momiwaren.

“Kepada 340 prajurit yang baru lulus saya ingatkan agar tetap menjaga kesehatan tubuh untuk mengikuti pendidikan selanjutnya”kata Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, saat menutup Dikmata TNI AD Gelombang II TA 2020 (OV) di Rindam XVIII Kasuari, Distrik Momiwaren, Sabtu (10/4/2021).

“Makanlah makanan yang bergizi. Jangan begadang. Irit pakai uang, tapi jangn juga tidak makan makanan yang bergizi. Tetap jaga stamina tubuh,” tegas Pangdam.

Jendral Nyoman menjelaskan, pada Dikmata tersebut, 220 prajurit menyelesaikan pendidikan di Rindam XVIII/Kasuari, sementara 120 orang dititip di Rindam XVI/Patimura.

Menurut ia, 220 siswa yang telah menyelesaikan Dikmata tersebut nantinya akan melanjutkan pendidikan baik kecabangan infantri maupun pendidikan kejuruan lainnya. Untuk pendidikan kecabangan dilalsanakan di Rindam, sedangkan kejuruan lainnya di pusat pendidikan kecabangan di Jawa Barat.

Lanjut Pangdam, setelah resmi menjadi anggota TNI, 340 siswa Diktama tersebut akan menerima gaji penuh. Olehnya, Pangdam meminta agar upah yang diterima bisa digunakan sebaik-baiknya.

“Sekarang sudah terima gaji, sudah bukan uang saku lagi. Pakai uang untuk keperluan yang baik,” kata Pangdam.

Turut hadir pada penutupan Dikmata tersebut, Bupati Mansel Markus Waran ST.,MT, beserta para pejabat utama Kodam XVIII/Kasuari.(JP/NAE)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta