Connect with us

Headline

KPK Ragukan Komitmen Perbaikan Sistem dan Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan di Papua Barat

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.COM- Sesuai hasil evaluasi terhadap perbaikan sistem dan pembenahan tata kelola di pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, hingga akhir tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyimpulkan secara umum komitmen tersebut masih diragukan karena implementasi rencana aksinya lambat.

Hal ini diungkapkan, Deputi Penindakan KPK RI, Drs. Setyo Budianto, pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi dan Workshop Monitoring Center For Prevention (MCP) Provinsi Papua Barat, Senin (8/4/2019).

“Komitmen ini disepakati sejak Juli 2016 oleh seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD. Komitmen ini jelas bertujuan untuk mencegah korupsi, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang dituangkan dalam rencana aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi,” jelas Budianto.

Maka, lanjut Budianto kegiatan Rakor yang dihadiri oleh semua Bupati dan Walikota ini, akan menjadi saksi apakah tahun 2019 akan menjadi titik balik menuju perbaikan atau sebaliknya.

“Yang jelas KPK tetap bekerja sama dengan Pemprov Papua Barat, untuk melakukan perbaikan dimaksud, dan sejak awal tahun ini, tim KPK telah menggabungkan Satgas Pencegahan dan Satgas penindakan dalam Unit Koordinasi Wilayah,” sebut Budianto.

“Kami memastikan, KPK akan memaksimalkan seluruh kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan UU KPK untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi di provinsi Papua Barat,” ujar mantan Kapolres Teluk Wondama ini.

Untuk presentasi rencana aksi yang dilakukan oleh 13 Kabupaten/Kota, masih sangat rendah dan rata-rata berkisar pada 29 persen.

Dimana, Pemkab Manokwari 35 persen, Pemkab Fakfak 32 persen, Pemkab Raja Ampat 29 persen, Pemkab Sorong 29 persen, Pemkab Kaimana 26 persen, Pemprov Papua Barat 25 persen, Pemkab Teluk Wondama 22 persen.

Kemudian Pemkab Teluk Bintuni 19 persen, Pemkab Tambrauw 12 persen, Pemkot Sorong 10 persen, Pemkab Maybrat 9 persen, Pemkab Sorong Selatan 8 persen, Pemkab Manokwari Selatan 4 persen dan Pemkab Pegunungan Arfak 4 Persen.

“Melalui kegiatan ini kita akan coba jelaskan kekurangan yang harus ditingkatkan sesuai komitmen yang telah disepakati pada bulan Juli 2016 lalu,” ujar Budianto.

Budianto menyebut laporan pertanggung jawaban kegiatan juga ikut mempengaruhi capaian presentasi dari rencana aksi tersebut.

“Artinya upaya sudah dilakukan pemerintah, tetapi bisa saja laporan tidak disampaikan. Jadi tidak serta merta nilai atau angka itu akan mati. Bisa saja kegiatan sudah dilakukan tetapi belum dilaporkan,” ucap Budianto.

Pada prinsipnya KPK mendorong pemerintah untuk lebih aktif dan setiap kegiatan harus dilaporkan pertanggung jawabannya.

“Laporan kegiatan yang masih menjadi masalah, tidak sinkron dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Bagaimana supaya laporan itu bisa diterima maka perlu ada satu penanggung jawab,” terang Budianto.

“Jika tata kelolah baik, maka akan berdampak postif terhadap kinerja ASN, semangat ASN juga semakin lebih baik, keinginan untuk melakukan pelanggaran dan penyimpangan semuanya tidak ada,” tandas Budianto.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, menyambut baik Kehadiran tim rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korusi terintegrasi ini.

“Saya sampaikan terima kasih karena mendapat bimbingan dan pengawalan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” ujar Dominggus.

Lanjut Dominggus, tentunya tim rencana aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi harus melaksanakan isi komitmen bersama sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Dengan begitu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah akan lebih baik.

“Saat ini tak bisa dipungkiri, penyelenggaraan pemerintahan masih dinodai oleh praktek korupsi. Akibatnya sejumlah program dan tujuan pemerintah daerah tidak tercapai,” tutup Dominggus.(me)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Bupati Hermus Keluarkan SE Terkait Virus ASF Yang Diduga Penyebab Kematian Ternak Babi

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Bupati Manokwari, Hermus Indou, SIP, MH telah mengeluarkan surat edaran meminta semua pihak untuk waspada terhadap virus demam babi Afrika.

Surat edaran bupati Kabupaten Manokwari nomor : 524.3/324. Tentang peningkatan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit pada ternak babi di Kabupaten itu ditandatangani bupati Manokwari per Rkamis 22 April 2021.

Sehubungan dengan peningkatan kasus penyakit dan kematian ternak babi di wilayah kabupaten Manokwari pada khususnya serta hasil investigasi Balai Besar Veteriner Kabupaten Maros terhadap kematian ternak babi di wilayah kabupaten Manokwari , dengan diagnosa sementara bahwa kematian ternak babi yang terjadi disebabkan oleh virus Afrika Africa twin dengan ini disampaikan informasi dan himbauan sebagai berikut,
1: Penyakit virus African swine fever atau demam babi Afrika adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang menyebabkan kematian yang tinggi pada ternak babi dan masih belum ditemukan vaksin dan obat untuk penanggulangannya. Penularan penyakit ini adalah melalui kontak langsung, serangga, pakaian, peralatan, peternak, kendaraan, dan pakan yang terkontaminasi.

2: Khususnya peternak dan penjual produk daging babi diimbau untuk lebih meningkatkan kewaspadaan akan penyakit ASF dengan penerapan budaya dan biosecurity yang baik menempuh:
A: Menjaga kebersihan kandang ternak dengan pembersihan minimal dua kali sehari, disinfektasi kandang secara berkala, membatasi keluar masuk orang yang tidak berkepentingan pada lingkungan kandang.
B: Pemberian pakan pada ternak sesuai kuantitas dan kualitas.
C: Tidak membiarkan pakan sisa rumah tangga, restoran pelabuhan hotel pada ternak karena dapat merupakan media penularan penyakit.
D: Jika ada dugaan ASF atau ditemukan babi yang sakit atau mati diharapkan segera melapor kepada petugas Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kabupaten Manokwari atau Penyuluh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) setempat 1 X 24 jam. Segera dikubur dan Dilarang membuang ke sungai laut atau hutan untuk mencegah lebih luas penyakit abses. Tidak menjual ternak dan daging babi yang terindikasi sakit.
F: Pengusaha penjual ternak dan daging babi untuk sementara dilarang memasukkan ternak babi dari luar Kabupaten Manokwari karena kasus penyakit ternak babi telah terjadi pada kabupaten lain di wilayah Provinsi Papua Barat.

3. Dinas Pertanian dan ketahanan pangan kabupaten Manokwari agar segera melaksanakan langkah-langkah antisipatif dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular pada ternak babi menerima dan merekap laporan kejadian penyakit dan kematian ternak babi yang terjadi di wilayah kabupaten Manokwari.

4. Dinas lingkungan hidup dan pertahanan Pertanahan Kabupaten Manokwari agar tetap memperhatikan mengantisipasi dampak lingkungan terhadap wabah Penyakit ini.
5. kepala distrik dan kepala Kelurahan Kampung agar terus berpartisipasi dalam melaksanakan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak babi dan wajib memberi penekanan kepada masyarakat agar tidak membuang bangkai ternak di sembarang tempat melainkan harus menguburkan ke dalam tanah demikian untuk dilaksanakan.(JP/AR)

Continue Reading

Adat

Ratusan Ternak Babi Di Manokwari, Mansel dan Pegaf Mati Diduga Terserang Virus ASF

Published

on

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat, drh Hendrikus Fatem.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com – Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Papua Barat drh Hendrikus Fatem mengatakan, kematian ratusan ternak babi di tiga kabupaten di Provinsi Papua Barat dalam satu bulan berjalan masih diselidiki tim terpadu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan setempat.

Dugaan sementara ratusan ternak babi di kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak itu mati terserang virus demam babi Afrika (African swine fever/ASF).

“Tim terpadu telah melakukan pengambilan sampel untuk dilakukan pemeriksaan atau diagnosis di Balai Besar Veteliner (BBVet) Maros Sulawesi Selatan,” kata Fatem.

Fatem mengatakan laporan masyarakat atas kematian ternak babi tertinggi di kabupaten Manokwari dalam dua pekan terakhir. Kasus yang sama juga terjadi di kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak.

Dia mengatakan tim terpadu yang terdiri dari dinas peternakan dan kesehatan hewan Papua Barat bersama petugas BBVet Maros sedang melakukan investigasi untuk memastikan jenis virus tersebut.

“Pemerintah masih menunggu hasil uji lab BBVet Maros untuk memastikan penyebab kemarian ratusan ternak babi itu. Meski dugaan sementara adalah virus demam babi Afrika (African swine fever/ASF),” katanya.

Sementara, laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Manokwari kasus kematian ternak babi di daerah itu mencapai 171 ekor dalam dua pekan terakhir.

“Data terakhir, sebayak 171 ternak babi milik warga kabupaten Manokwari mati. Itu tersebar di wilayah Borobudur kelurahan Padarni Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Utara dan Distrik Warmare,” kata Wanto, kepala pelaksana BPBD kabupaten Manokwari.

Wanto menuturkan, kasus kematian ternak babi di daerah itu masih terus dipantau sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium BBVet Maros oleh tim terpadu provinsi Papua Barat.

“Belum diketahui penyebab kematian ratusan ternak babi ini, kami masih berkoordinasi dengan dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi Papua Barat,” katanya.(JP/SOS)

Continue Reading

Adat

Seleksi Jabatan Eselon II Masuk Tahap Akhir, Gubernur: Secepatnya Digelar Pelantikan

Published

on

Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Proses seleksi Jabatan Eselon II dilingkungan Pemprov Papua Barat sudah masuk tahap akhir, diharapkan dalam waktu dekat pelantikan dilakukan.

Hal itu dikatakan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan kepada awak media di kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, Kamis ( 22/04/2021 ). Menurut ia, Seleksi lelang jabatan sudah dilakukan dan saat ini masuk tahap akhir, selanjutnya hasil tersebut diserahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN ) untuk segera disetujui.

“Kalau itu sudah kita lakukan maka selanjutnya kita percepat proses pelantikan, mengingat ada beberapa Jabatan Kepala OPD yang masih dijabat oleh plt,”kata Gubernur

Sebab hingga saat ini, OPD terkait yang masih dijabat oleh Plt belum menerima DPA, karena terbentur aturan. Sehingga proses pelantikan dimaksud harus dipercepat setelah KASN menyetujui hasil seleksi Jabatan Eselon II.

“Jadi OPD yang kepala dinasnya masih dijabat plt mereka akan menerima DPA setelah kepala dinas definitivnya  dilantik,”ungkap Gubernur.(JP/SOS)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta