Connect with us

Headline

Komunitas Pers Minta Kapolri Cabut Pasal 2d dalam Maklumat Tentang FPI

Published

on

JAKARTA, JAGATPAPUA.com – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat Nomor: Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), yang ditandatangani 1 Januari 2021.

Polri beralasan, maklumat ini untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Kegiatan FPI dilarang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: 220- 4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Ada empat hal yang disampaikan dalam maklumat itu, yang salah satunya tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi dan juga bisa mengancam jurnalis dan media yang tugas utamanya adalah mencari informasi dan menyebarluaskannya kepada publik.

Salah satu isi maklumatnya, tepatnya di Pasal 2d, yang isinya menyatakan: “Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

Menyikapi Maklumat di pasal 2d tersebut, kami menyatakan sikap :

1. Maklumat Kapolri dalam Pasal 2d itu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat kita sebagai negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi.

Soal ini tertuang jelas dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

2. Maklumat ini mengancam tugas jurnalis dan media, yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI. Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Pasal 4 Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang isinya menyatakan, “(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

“Isi maklumat itu, yang akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI, juga bisa dikategorikan sebagai “pelarangan penyiaran”, yang itu bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 Undang Undang Pers.

3. Mendesak Kapolri mencabut pasal 2d dari Maklumat itu karena mengandung ketentuan yang tak sejalan dengan prinsip negara demokrasi, tak senafas dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan Undang Undang Pers.

4. Menghimbau pers nasional untuk terus memberitakan pelbagai hal yang menyangkut kepentingan publik seperti yang sudah diamanatkan oleh Undang Undang Pers.(rls/jp)

Continue Reading
Advertisement


 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Bupati Pegaf Resmikan Kenaikan Status Kantor Cabang Pembantu Anggi

Published

on

Bupati Pegunungan Arfak, Yosias Saroy memotong pita menandai peresmian peningkatan status Bank Papua Kantor Kas Anggi menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Anggi, Selasa (12/1/2021).

PEGAF,JAGATPAPUA.com-Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak bersama PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua meresmikan peningkatan status dari kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Anggi.

Kehadiran KCP Anggi diharapkan mampu memaksimalkan pelayanan perbankan dan memacu peningkatan ekonomi mgasyarakat yang berdampak pada kesejahteraan daerah.

Kepala Bank Papua Kantor Cabang Utama (KCU) Manokwari, Bertha Affar mengatakan, sejak 12 Januari 2021 status kantor Kas Anggi naik satu tingkat lebih tinggi menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP). Kenaikan status berdampak pada peningkatan layanan keuangan yang lebih maksimal dari sebelumnya yang hanya untuk simpan dan pengambilan.

“Sekarang layanan keuangan seperti simpan pinjam dan kredit modal dapat dilakukan di Anggi,” ujarnya.

Bertha menyebutkan, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di wilayah Pegaf maka seluruh transaksi keuangan sudah dapat dilakukan sepenuhnya di Anggi. Selain itu pinjaman modal besar baik untuk usaha kecil menengah maupun kontraktor juga dapat dilakukan.

“Semua pinjaman modal usaha dan pekerjaan besar dapat dilayani di Anggi,” terangnya.

Pihaknya berharap seluruh elemen warga di Pegunungan Arfak baik masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan seluruh transaksi keuangan menggunakan Bank Papua Anggi. Diakuinya makin banyak transaksi baik simpan maupun pinjam maka akan meningkatkan performa keuangan daerah. Antara pemasukan dan pengeluaran sehingga pembangunan daerah menjadi lebih cepat dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

” Mari kita membantu pembangunan daerah Pegaf dengan menabung di Bank Papua,” tandasnya.

Senada dengan itu, Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak, Yosias Saroy mengungkapkan dengan peningkatan status kantor Kas menjadi KCP maka pelayanan bagi masyarakat di 166 Kampung yang ada di 10 Distrik berjalan baik dan maksimal.

“Dengan kenaikan status ini maka Bank Papua menjadi media penyimpan dan penyalur keuangan di seluruh wilayah Pegaf,” bebernya.

Bupati meminta agar peningkatan status harus mampu mendongrak pelayanan bagi masyarakat, sektor pelaku usaha dan pemerintah. Maka aktifitas menabung dan mengambil uang serta kredit harus dilakukan di Anggi. Sehingga sebagai mitra pemerintah dan swasta, Bank Papua menjadi media pendongrak ekonomi daerah.

“Mulai hari ini saya minta seluruh layanan keuangan baik penyimpanan maupun pencairan keuangan harus dilakukan di Anggi, tidak boleh lagi di Manokwari,” terangnya.

Yosias menuturkan, Pemerintah Daerah siap mendukung penuh upaya peningkatan ekonomi daerah bersama dengan Bank Papua. Karena itu dia mengakui peningkatan status KCP harus meningkat di tahun – tahun selanjutnya menjadi Kantor Cabang. Komitmen ini harus menjadi harapan bersama antara pemerintah dan Bank Papua

“Terima kasih sudah menjadi mitra pembangunan bagi pemerintah maupun masyarakat di Pegaf,” pungkasnya.

Turut hadir dalam peresmian ini Komisaris Bank Papua, Beatrix Parinussa dan Pimpinan Divisi Sekretaris Perusahaan PT Bank Papua, Erna Kapisa bersama sejumlah pimpinan Bank Papua KCP Anggi, Irianti Sumpe dan Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pegaf,
Anggota Komisi B Kabupaten Pegunungan Arfak, April Indow.(sos)

Continue Reading

Adat

Pisah Sambut Kepala Kanwil Kemenkumham PB, Slamet Gantikan Anthonius

Published

on

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Slamet Prihantara, Bc.IP.,SH.,M.Si, resmi menggantikan Anthonius M Ayorbaba SH., M.Si., sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi papua barat.

Sebelumnya upacara Sertijab telah dilakukan tanggal 28 Desember 2020 di Jakarta.
Dalam acara ini, Ayorbaba selaku Kepala Kanwil lama menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran pegawai Kemenkumham yang telah mendukungnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama ini.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-ibu pegawai Kanwil Menkumham atas kerja samanya selama ini,”ucap Ayorbaba, pada acara lepas sambut Kepala Kanwil Kemenkumham PB, Kamis (7/1/2021) dikantor Kemenkumham Arfai.

Sementara Gubernur Mandacan mengatakan, Pergantian pejabat dalam satu instansi merupakan dinamika organisasi yang tidak terpisahkan dalam upaya memperluas wawasan pengetahuan serta ketrampilan pemimpin dalam mengemban karier.

Pisah sambut yang dilaksnakan sebagai tindaklanjut mutasi pejabat eselon II atau pimpinan tinggi pratama dijajaran kemenkumham. Atas nama pemerintah Provinsi papua barat menyampaikan selamat atas amanah yang diberikan oleh TYE kepada bapak Antonius ayorbaba sebagaai kepala Kanwil Kemenkumham provinsi Papua.

Terima kasih atas pengabdiannya selama menjabat kanwil menkumham PB yang kurang lebih selama dua tahun, mampu menunjukan kinerja yang sangat luar biasa diwilayah PB. Ia mengapresiasi kontribusi besar yang telah dilakukan oleh Ayorbaba selama menjabat sebagai Kanwil Menkumham PB.

“Prestasi ini tidak terlepas dari kemampuan dalam menjalin koordinasi sinergitas kolaborasi dan silaturahmi baik dengan jajaran Forkopimda di seluruh elemen masyrakat di PB,”ujarnya

Mandacan juga berharap kepada Kanwil baru agar dapat memimpin jajaran kanwil kemenkumham papua barat menjadi lebih baik lagi.

“Saya selalu menyampaikan kepada aparatur pemerintah agar bekerja dengan hati, jujur setia dan dengar-dengaran di tanah ini maka Tuhan akan memberkatinya dengan tanda heran satu ke tanda heran yang lain,”tutup mandacan. (alb)

Continue Reading

Adat

Dishut PB Perioritaskan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

Published

on

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Ir Hendrik Runaweri.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Tahun ini dinas kehutanan Provinsi Papua Barat memprioritaskan program rehabilitasi hutan dan Lahan di wilayah Provinsi PB.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Ir Hendrik Runaweri, kepada awak media Rabu (6/1/2021) di Swisbel Hotel Manokwari.

Dalam program rehabilitasi huta dan lahan dikatakan Runaweri, terdapat tiga komunitas pohon yang akan dikembangkan yaitu Matoa Kelapa, Gaharu dan Masohi, akan dilakukan merata di 12 kabupaten dan 1 kota di PB.

“Setiap kabupaten/ kota seluas 12 hektar. Nah jika dikalikan  dengan 13 Kabupaten/Kota maka total yang akan direhabilitasi seluas 156 hektar,”bebernya.(alb)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta