Connect with us

Hukrim

KNPB Mnukwar : 1 Mei 2020, Indonesia Masih Tetap Ilegal di Tanah Papua

Published

on

Ketua KNPB wilayah Mnukwar, Alexander Nekenem.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Mnukwar (Manokwari), Alexader Nekenem, menyatakan hingga saat ini keberadaan Indonesia di atas tanah Papua masih berstatus ilegal, sejak 15 Agustus 1962.

Dikatakan, dalam perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 (58 tahun silam) tidak pernah menghadirkan orang Papua, sebagai pemilik negeri dalam pembuatan perjanjian tersebut.

Sehingga sampai hari ini orang Papua merasa semua hak, termasuk hak berpolitiknya dirampas karena kepentingan ekonomi elit global.

“Untuk itu, hari Aneksasi ini kami nyatakan Indonesia ilegal di atas tanah Papua dan kami menolak dengan tegas keberadaan Indonesia dan kami menjawab, Indonesia di atas tanah ini sebagai penjajah-kolinial yang terus merampok/merampas harta dan kekayaan kami”, kata Nenekem kepada media ini, melalui sambungan telepon, Jumat (1/5/2020).

Atas nama rakyat Papua, kata Nekenem, KNPB menolak semua bentuk pembangunan yang ujungnya untuk menguras harta-kekayaan di atas tanah Papua.

Dan 1 Mei 2020, bukan hari Papua kembali ke pangkuan NKRI tapi merupakan hari Aneksasi dimana orang Papua mulai dikorbankan sejak 1962.

“Sampai saat ini, kami tetap menganggap Indonesia sebagai Kolonial yang hendak memusnakan orang papua,” ucapnya.

Nekenem mengakui, peringatan hari aneksasi Papua ke dalam NKRI serentak dirayakan hari ini di 30 wilayah.

“Serentak hari ini KNPB di 30 wilayah, menyuarakan tentang fakta-fakta Aneksasi,” tambahnya.(akp)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Masyarakat Tak Patuhi Perda Covid-19, Kadistrik Sidey Ancam Beri Sanksi

Published

on

Kepala Distrik Sidey, Mirdan D. Husein, SH.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Pemerintah Distrik Sidey, bakal memperketat pengawasan Peraturan Daerah (Perda) yang diterbitkan oleh Pemkab Manokwari, tentang Penanganan Covid-19 dengan memberi sanksi bagi para pelanggar.

Ini diungkap Kepala Distrik Sidey, Mirdan D. Husein, SH, saat mendatangi Pasar Sidey bersama TNI/Polri.

Bahkan pada kunjungannya itu, ia sempat menegur sejumlah warga dan pedagang yang kedapatan tidak menggunakan masker.

“Kami sudah beberapa kali mensosialisasikan penggunaan masker serta bahaya Covid-19. Sekarang Perda sudah keluar dan masker sudah dibagikan. Jadi tidak ada alasan mereka tidak mau memakai masker. Yang melanggar tentu akan dikenakan sanksi,” ungkapnya.

Dia melanjutkan kasus konfirmasi positif di Sidey memang belum ada. Namun hal itu jangan membuat kita lengah, tetapi kita terus mengantisipasi penyebaran virus yang belum ada obatnya tersebut. Selain melakukan sosialisasi kepada warga, koordinasi dengan aparat di Sidey, terus ditingkatkan.

“Komunikasi antara TNI, Kepolisian terus kami jalin,” tukasnya.

Hal yang sama diakui Babinsa Sidey, Koptu Ading Ari Yanto. Ading menuturkan, penegakan disiplin warga untuk bermasker tidak hanya dilakukan di pasar. Tapi juga di tempat umum lainnya dan mendatangi rumah-rumah warga.

“Kita akan tegas menindak dan memberi sanksi bagi yang melanggar dan masyarakat di Sidey juga sangat mendukung. Bahkan mereka secara swadaya mengumpulkan dana untuk membeli masker dan dibagikan gratis kepada warga,” tandasnya.(rls/jp)

Continue Reading

Adat

Presiden Awasi 9 Provinsi Karena Covid-19 Kecuali Papua Barat

Published

on

Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com – Setidaknya, ada 9 Provinsi di Indonesia yang mendapat pengawasan langsung oleh Presiden RI karena angka terkonfirmasi positif di atas 50 Persen.

Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing mengatakan, Provinsi Palua termasuk dalam 9 provinsi yang diawasi, kecuali Papua Barat.

“Kita belum masuk. Mereka yang 9 Provinsi ini diawali langsung karena angkah terjangkit covidnya di atas 50%,” ujarnya, dalam kegiatan Sinergitas TNI-Polri di lapangan Makodam XVIII Kasuari, Jumat (18/9/2020)

Dikatakan Kapolda, angka terkonfirmasi positif di Papua Barat sudah mencapai 1336. Sekitar 54,1% atau 500 – 600 orang yang sembuh dan masih sekitar 500 orang yang sedang dirawat.

“Dengan angka ini maka kita (TNI/Polri) harus sinergi sagar dapat membantu memutuskan mata rantai penularan covid-19. Sebab, kita yang dipercaya oleh negara ini untuk berbuat sesuatu,” tandasnya. (alb)

Continue Reading

Adat

Perkuat Sinergitas TNI Polri Pangdam Ingatkan 2 Hal Penting

Published

on

Pengadam XVIII Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E.,M.Tr.(HAN)

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Kodam XVIII/Kasuari dan Polda Papua Barat menggelar Patroli Pendisiplinan, pembagian masker dan juga penyemprotan disinfektan guna pendisiplinan protokol kesehatan, Jumat pagi hingga siang tadi. Itu merupakan bagian dari membangun sinergitas antara TNI dan Polri.

Pengadam XVIII Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E.,M.Tr.(HAN)
mengatakan, TNI dan Polri di Papua Barat harus fokus pada 2 hal penting, yaitu bmemutuskan mata rantai penyebaran covid-19 ini dan pemulihan kondisi ekonomi khusus di wilayah Papua Barat.

“Presiden RI telah mengeluarkan Inpres nomor 6/2020 tentang peningkatan disiplin dan pencegahan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian virus covid-19. Kita harus segera bertindak cepat, tepat dan akurat serta saling bahu-membahu dalam penanganan melalui peningkatan disiplin dan pencegahan yang lebih baik,” ujarnya di Makodam XVIII Kasuari

Kata dia, sebagai Pangdam baru, dia dan Kapolda Papua Barat komitmen dan konsisten untuk mengambil sikap dan cara berpikir dan bertindak dalam menyatukan langkah bersama di Papua Barat dalam mengatasi pendami ini.

“Sinergitas adakah kekuatan kita (TNI/Polri) untuk memerangi wabah ini. Saya dan Kapolda sudah memiliki komitmen tentang ini,” tandasnya. (alb)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta