Connect with us

Hukrim

KNPB Mnukwar : 1 Mei 2020, Indonesia Masih Tetap Ilegal di Tanah Papua

Published

on

Ketua KNPB wilayah Mnukwar, Alexander Nekenem.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Mnukwar (Manokwari), Alexader Nekenem, menyatakan hingga saat ini keberadaan Indonesia di atas tanah Papua masih berstatus ilegal, sejak 15 Agustus 1962.

Dikatakan, dalam perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 (58 tahun silam) tidak pernah menghadirkan orang Papua, sebagai pemilik negeri dalam pembuatan perjanjian tersebut.

Sehingga sampai hari ini orang Papua merasa semua hak, termasuk hak berpolitiknya dirampas karena kepentingan ekonomi elit global.

“Untuk itu, hari Aneksasi ini kami nyatakan Indonesia ilegal di atas tanah Papua dan kami menolak dengan tegas keberadaan Indonesia dan kami menjawab, Indonesia di atas tanah ini sebagai penjajah-kolinial yang terus merampok/merampas harta dan kekayaan kami”, kata Nenekem kepada media ini, melalui sambungan telepon, Jumat (1/5/2020).

Atas nama rakyat Papua, kata Nekenem, KNPB menolak semua bentuk pembangunan yang ujungnya untuk menguras harta-kekayaan di atas tanah Papua.

Dan 1 Mei 2020, bukan hari Papua kembali ke pangkuan NKRI tapi merupakan hari Aneksasi dimana orang Papua mulai dikorbankan sejak 1962.

“Sampai saat ini, kami tetap menganggap Indonesia sebagai Kolonial yang hendak memusnakan orang papua,” ucapnya.

Nekenem mengakui, peringatan hari aneksasi Papua ke dalam NKRI serentak dirayakan hari ini di 30 wilayah.

“Serentak hari ini KNPB di 30 wilayah, menyuarakan tentang fakta-fakta Aneksasi,” tambahnya.(akp)

Continue Reading
Advertisement


 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

1 Desember 2020, Situasi Kamtibmas Papua Barat Terpantau Kondusif

Published

on

Juru bicara Polda Papua Barat, AKBP Adam Erwindi.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Kepolisian daerah Papua Barat, melaporkan bahwa situasi Kamtibmas di wilayah Papua Barat hingga Selasa petang kondusif, tidak ada kegiatan yang menonjol pada perayaan 1 Desember 2020.

Juru bicara Polda Papua Barat, AKBP Adam Erwindi, di Manokwari mengatakan bahwa hingga petang ini situasi Kamtibmas di wilayah Papua Barat terpantau kondusif paska operasi dialogis untuk pengamanan 1 Desember 2020.

“Patroli rutin yang dilaksanakan sejak Senin malam, tidak ditemukan adanya hal-hal menonjol yang dapat mengganggu Kamtibmas di wilayah Manokwari dan kabupaten/kota sekitar, informasi terus kami update dari Polres jajaran Polda Papua Barat,” kata Erwindi, Selasa (1/12/2020).

Selain pantroli dialogis, sebut Erwindi, tim cyber Ditreskrimsus Polda Papua Barat juga melakukan patroli di media sosial (cyber patrol), untuk memastikan tidak ada unggahan warga yang [mengajak] memicu terganggunya Kamtibmas.

“Tim cyber Polda Papua Barat juga intens lakukan patroli media sosial, untuk pastikan tak ada unggahan provokatif. Kita harap netizen juga bijak dalam menggunakan media sosial,” tambah Erwindi.

Polda Papua Barat, sebut Erwindi, berterima kasih kepada masyarakat yang telah membantu aparat dalam menjaga keamanan sehingga situasi Papua Barat tetap kondusif.

“Terima kasih kepada masyarakat Papua Barat yang sudah bantu menjamin keamanan pada 1 Desember, karena bersama masyarakat Polri dan TNI kuat,” tuturnya.

Pantauan media ini, pengamanan aparat gabungan TNI/Polri disiagakan di sejumlah titik di kota Manokwari. Aktivitas warga dan perekonomian pun berjalan normal.

Sebelumnya, Juru bicara KNPB wilayah Mnukwar, Bocor Magai, menegaskan bahwa perayaan 1 Desember 2020 tidak ada kegiatan publik, ataupun pengibaran bendera Bintang Kejora.

“Perayaan hari manifesto bangsa Papua [1 Desember 2020] hanya dibawakan dalam doa. Tidak ada kegiatan publik, dan KNPB tidak bertanggungjawab jika ada oknum tertentu yang sengaja kibarkan Bintang Kejora,” tukas Magai dalam siaran persnya, 30 November kemarin. (JP)

Continue Reading

Adat

1 Desember 2020, Tidak Ada Pengibaran Bintang Fajar

Published

on

KNPB Mnukwar, 1 Desember 2020 Tak Ada Pengibaran Bintang Fajar. (Foto/dokumentasi KNPB Mnukwar)

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Mnukwar, menegaskan bahwa perayaan hari manifesto kemerdekaan bangsa Papua ke 59 tahun, tepatnya1 Desember 2020 tidak ada kegiatan yang bersifat publik di Manokwari, bahkan KNPB tidak bertanggungjawab jika ada pengibaran bendera.

Juru bicara KNPB Mnukwar, Bocor Magai, mengatkan bahwa 1 Desember 2020 di wilayah Mnukwar hanya dirayakan dalam doa oleh setiap warga Papua, tanpa kegiatan yang bersifat publik [kumpul-kumpul].

Selain tak ada agenda publik, Magai juga menegaskan bahwa tidak ada pengibaran bendera bintang fajar di momen 1 Desember 2020 khusus di wilayah Manokwari.

“Jika ada oknum dan pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja kibarkan bendera bintang fajar di momen 1 Desember 2020, kami [KNPB] Mnukwar tidak bertanggung jawab,” kata Magai, dalam siaran persnya Senin (30/11/2020).

Menurut Magai, bintang fajar adalah lambang sakral bangsa Papua, sehingga pengibaran dan penurunannya dilakukan secara terhormat. Bukan asal-asalan.

“Bendera bintang fajar itu sakral, bukan layang-layang yang sekedar dinaikkan lalu diturunkan begitu saja. Ada saatnya, bintang fajar berkibar sekali untuk selamanya,” tutur Magai.

Sekilas dikisahkan Magai, bahwa 1 Desmber 1961 (59 tahun silam) adalah hari dimana bendera bintang fajar dikibarkan bersamaan dengan bendera Belanda, di Hollandia.

Pengibaran bintan fajar kala itu oleh para tokoh intelektual Papua bersama pemerintahan Belanda setelah dibentuknya Komite Nasional Papua (KNP) yang melahirkan dewan New Guineraad.

“Bangsa Papua dan Indoensia punya latar belakang sejarah yang berbeda dalam kemerdekaan. Secara de facto, orang Papua sudah pernah mendeklarasikan kemerdekaan bangsa Papua pada 1 Desember 1961,” katanya.

Saat itulah, lanjut Magai, embrio negara Papua telah terbentuk dan mempunyai bendera, lagu kebangsaan dan lambang negara. ” Jadi sejarah [manifesto] bangsa Papua akan tetap dikenang sebagai peristiwa penting bangsa Papua dari generasi ke generasi,” tukasnya.(rls/JP)

Continue Reading

Adat

Pemerintah Pandang Perlu Dilakukan Revisi UU Otsus Tahun 2001 Secara Total

Published

on

Sekda Papua Barat Drs Nataniel Mandacan, Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat George Dedayda, Saat Menghadiri Acara Seminar Awal, Senin (30/11/2020) Di Mansinam Beach Manokwari.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat menggelar Seminar awal sinergitas Kewenangan Lembaga pengelola Otsus Papua di Provinsi Papua Barat.

Kegiatan tersebut di Buka oleh Gubernur Papua Barat yang diwakili Sekda Papua Barat, Drs Nataniel Mandacan M.Si, Senin (30/11/2020) di Mansinam Beach Manokwari. Dan dihadiri Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, George Dedayda serta Perwakilan MRPB, dan OPD Teknis terkait dilingkungan Pemprov PB.

“Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Papua Barat memandang perlu adanya revisi undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua secara total yang tentunya disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini,”ungkap Nataniel saat membacakan Sambutan Gubernur PB.

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sesuai Undang-Undang no. 21 tahun 2001 pada dasarnya adalah pemberian wewenang yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua serta Papua Barat untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perjalanan pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut masih dirasakan belum efektif, efisien dan tepat sasaran. Sebagai salah satu daerah otonom yang terus berkembang kearah yang lebih mandiri dan berdaya saing tentu saja Papua Barat memiliki kebutuhan dan permasalahan yang cukup kompleks.

“Di antaranya adalah kebijakan dan program pembangunan selama ini belum sepenuhnya menjawab persoalan dan kebutuhan riil daerah sehingga secara tidak langsung berdampak terhadap tingkat kesejahteraan sosial,”ujarnya

Selain itu Fungsi kewenangan yang dimiliki oleh beberapa OPD terkait penyelenggaraan pemerintahan otonomi khusus belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai fakta ketidakpuasan masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah.

Perlu di pahami bahwa Hubungan
kerja yang baik perlu dibangun hingga tidak terdapat tumpang tindih fungsi kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik. Sinergitas yang baik dalam melaksanakan fungsi kewenangan dari masing- masing OPD diharapkan dapat menjawab semua persoalan dan kebutuhan daerah sehingga dapat terwujud kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat terutama Orang Asli Papua.

Pada seminar awal ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam urusan Sinergitas antar lembaga tersebut, di antaranya yaitu, Pemahaman tentang Tujuan kebijakan penyelenggaraan Otsus. Pemahaman tentang Tugas pokok dan fungsi lembaga penyelenggara. Selanjutnya Sinergi lembaga penyelenggara dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi khusus.

Dari hasil seminar ini kami berharap, akan muncul sinergitas antar lembaga pengelola otonomi khusus agar penyelenggaraannya dapat sesuai dengan kewenangan serta kultur dan karakter masyarakat sebagai wujud membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih
menuju Papua Barat yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat.

“saya juga pernah menyampaikan hal yang sama pada rapat kerja otsus di Kabupaten Teluk wondama agar daerah mendapatkan kewenangan lebih dalam menyelenggarakan kebijakan otsus,”sebut Nataniel

Selama ini Ruang Kita masih terbatas padahal potensi Papua Barat sangat besar tetapi belum banyak yang bisa dilakukan karena terbentur dengan undang-undang sektoral dinamika perkembangan saat ini. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemendagri telah membuat rancangan undang-undang otsus Papua menjadi prioritas dalam prolegnas tahun 2020-2024.

“Harapan saya dari seminar awal ini dapat mendukung pemerintah daerah Papua Barat berupa hasil penelititian atau kajian kepada pemerintah pusat juga dapat memberikan informasi kepada sebagian masyarakat yang beranggapan otsus gagal dan kepada seluruh peserta seminar awal yang mengikuti baik yang hadir secara fisik maupun yang mengikuti secara video conference diharapkan untuk aktif memberikan ide dan gagasan dalam memperkaya penelitian ini,”harap sekda

Dalam proses ini, diharapkan kepada Kepala balitbangda Papua Barat terlebih kepada tim peneliti untuk bekerja ekstra agar hasilnya bisa bermanfaat kepada semua terutama mensinergikan kewenangan lembaga yang hadir setelah terbentuknya undang-undang otonomi khusus Papua nomor 21 tahun 2021 eh 2001.(me)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta