Connect with us

Hukrim

KNPB Mnukwar : 1 Mei 2020, Indonesia Masih Tetap Ilegal di Tanah Papua

Published

on

Ketua KNPB wilayah Mnukwar, Alexander Nekenem.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Mnukwar (Manokwari), Alexader Nekenem, menyatakan hingga saat ini keberadaan Indonesia di atas tanah Papua masih berstatus ilegal, sejak 15 Agustus 1962.

Dikatakan, dalam perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 (58 tahun silam) tidak pernah menghadirkan orang Papua, sebagai pemilik negeri dalam pembuatan perjanjian tersebut.

Sehingga sampai hari ini orang Papua merasa semua hak, termasuk hak berpolitiknya dirampas karena kepentingan ekonomi elit global.

“Untuk itu, hari Aneksasi ini kami nyatakan Indonesia ilegal di atas tanah Papua dan kami menolak dengan tegas keberadaan Indonesia dan kami menjawab, Indonesia di atas tanah ini sebagai penjajah-kolinial yang terus merampok/merampas harta dan kekayaan kami”, kata Nenekem kepada media ini, melalui sambungan telepon, Jumat (1/5/2020).

Atas nama rakyat Papua, kata Nekenem, KNPB menolak semua bentuk pembangunan yang ujungnya untuk menguras harta-kekayaan di atas tanah Papua.

Dan 1 Mei 2020, bukan hari Papua kembali ke pangkuan NKRI tapi merupakan hari Aneksasi dimana orang Papua mulai dikorbankan sejak 1962.

“Sampai saat ini, kami tetap menganggap Indonesia sebagai Kolonial yang hendak memusnakan orang papua,” ucapnya.

Nekenem mengakui, peringatan hari aneksasi Papua ke dalam NKRI serentak dirayakan hari ini di 30 wilayah.

“Serentak hari ini KNPB di 30 wilayah, menyuarakan tentang fakta-fakta Aneksasi,” tambahnya.(akp)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Kawal Dana Otsus, MRPB Akan Teken MoU Dengan Kejati Papua Barat

Published

on

Ketua MRPB Papua Barat, Maxi N Ahoren.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), akan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, untuk mengawal dan mengawasi penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang sangat besar nilainya.

Kerja sama tersebut akan dilakukan melalui penandatangan Nota kesepahaman Memorandum Of Undarstanding (MoU), yang direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Kami sudah lakukan koordinasi dengan Kejati dan penandatangan MoU ini secara khusus untuk mengawal terkait pengelolaan dan penggunaan dana Otsus di Papua Barat. Jadi bersama kejaksaan kita sama-sama awasi penggunaan dana tersebut,” ungkap Ketua MRPB Papua Barat, Maxi N Ahoren.

Untuk konsep kerjasamanya kata Ahoren masih disiapkan, begitu juga Kejati yang telah mengirim konsepnya untuk kemudian dipadukan. Selain penggunaan dana Otsus juga menyangkut hak-hak Orang Asli Papua (OAP), misalnya soal tanah masyarakat adat dan batas-batas wilayah adat.

“Selama ini ketika tanah masyarakat adat dan batas wilayah adat bermasalah hukum dan disidangkan di Pengadilan dengan substansi tuntutan ganti rugi, tidak ada keberpihakan keadilan, masyarakat kalah karena tidak adanya bantuan hukum dari pemerintah,” ucapnya.

Menurut dia, hal ini tentu sangat disayangkan, yang seharusnya masyarakat adat berhak menang atas kasus-kasus tersebut tetapi terkendala pengacara, sehingga selalu saja haknya berpihak kepada lain.(me)

Continue Reading

Hukrim

Jelang HUT Hari Bhakti Adhyaksa, Kejati Papua Barat Gelar Berbagai Kegiatan

Published

on

Kepala Kejati Papua Barat, Yusuf, SH, MH.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Dalam serangkaian hari Bhakti Adhyaksa ke-60 yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2020 mendatang, Kejaksaan Tinggi Papua Barat menggelar berbagai kegiatan.

Kepala Kejati Papua Barat, Yusuf, SH, MH, mengatakan kegiatan yang sudah dilakukan yakni kegiatan internal berupa optimalisasi kinerja dan pemulihan publik trust.

“Jadi kegiatan itu ada dua internal maupun external. Untuk internal kita lakukan penguatan profesional, bagaimana ciptakan jaksa yang profesional, baik dalam tugas, hubungan dengan masyarakat dan publick trust. Kita buat masyarakat percaya dan terbuka kegiatan apa yang sudah diakukan,” ujar Yusuf belum lama ini.

Sedangkan untuk eksternal, telah dilakukan perjanjian kerjasama bersama 12 lembaga, baik perbankan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, BUMD, dan KPU, serta pihak terkait lainnya.

“Rencananya dalam bulan ini kita juga akan lakukan perjanjian kerjasama dengan Pertamina, PLN, Balai Kehutanan, Bulog, Perhubungan dan Pemprov Papua Barat,” tandasnya.(me)

Continue Reading

Headline

Kapolres Kaimana Ajak Masyarakat Sukseskan Pilkada 2020

Published

on

Kapolres Kaimana AKBP Iwan P Manurung.

KAIMANA JAGATPAPUA.com – Kapolres Kaimana AKBP Iwan P Manurung, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menyukseskan pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember 2020.

“Sukses itu dinilai sejak mulai tahapan hingga selesainya pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih,” ujarnya kepada sejumlah wartawan di Polres Kaimana, Jumat (3/7/2020).

Selain itu, Kapolres juga mengucapkan terimakasih kepada Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat yang hingga saat ini ikut menjaga Kamtibmas diwilayah hukum Polres Kaimana.

“Saya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Forkopimda dan masyarakat yang masih bersama-sama menjaga situasi kamtibmas dan juga sudah ikut mencegah mata rantai penularan Covid-19. Semua ini juga atas pertolongan Tuhan Yang Maha Esa,” tandas Kapolres.(lc)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta