MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Kementrian Hukum dan HAM Papua Barat, melakukan sosialisasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) periode II, terkait Beneficial Ownership (pemilik manfaat) bagi asosiasi Pengusaha di Provinsi Papua Barat, Kamis (6/8/2020).
Kegiatan kali kedua ini, menghadirkan narasumber dari Direktur Perdata dan pesertanya adalah notaris di Papua Barat, karena ini berkaitan Pengenalan Pengguna Jasa Notaris Untuk Menghindari Praktek Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Kanwil Papua Barat Anthonius Ayorbaba mengatakan tujuan dilaksanakan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan instansi terkait standarisasi penempatan PT yang memiliki kepemilikan modal di atas 25 persen perlu di audit dan di cek, guna menghindari kejahatan trans national crime, karena proses ini berlangsung di seluruh Indonesia.
“Memang kita belum melakukan pendataan yang real berapa jumlah PT dan itu akan kita kerjakan dengan cara menglist berapa banyak PT yang beroperasi di Papua barat dan untuk itu kita akan membangun sinergitas dengan para notaris, karena PT memiliki badan hukumkan melalui notaris,” ujarnya.
Selain itu, Ia juga menyebut untuk Papua Barat, belum ada laporan mengenai tindakan pencucian uang oleh notaris, namun untuk kesepahaman antar notaris, ini perlu dilakukan, karena masalah yang terjadi banyak orang Papua, memiliki kepemilikan usaha berbadan hukum bukan pada tingkatan PT.
“Sosialisasi ini agar ada keberagaman menurut kode etik notaris dalam perpanjangan CV, sehingga biaya perpanjangan CV tidaklah lebih mahal dan sesuai dengan standar,” tandasnya.(alb)
