MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Anggota DPD RI Dapil Papua Barat, Filep Wamafma, S.H., M.Hum meminta Kejati Papua Barat, dapat menindak tegas para pemimpin Papua Barat yang terindikasi korupsi.
“Saya tadi tekankan kepada Pak Kajati, agar kasus korupsi yang melibatkan pemimpin daerah, perlu ada penindakan, sehingga dapat menimbulkan efek jera,” ungkap Filep.
Kata Filep, kasus korupsi dimaksud terutama yang berdampak pada redupnya perekonomian masyarakat serta membuat miskin Orang Asli Papua (OAP), tentu dalam penyelesaian hukum, Kejati tetap memperhatikan kearifan lokal Papua, agar Rakyat Papua tidak menyalahkan pemerintah pusat.
“Ingat bahwa ada kekuasaan, ada kewenangan tetapi tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Ini yang perlu didorong bersama,” tukas Filep.
Selain itu, filep juga meminta Kejati dapat mengawal pelaksanaan Pemilu di Papua Barat, yang mana hampir semua pihak ikut terlibat termasuk ASN.
“Ini harus diawasi dan perlu ada tindakan bagi siapapun yang melakukan tindak pidana pemilu, termasuk money politik, dan untuk ASN tentu kita dorong melalui Panwas dan Bawaslu,” tandasnya.(alb)
