MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma mengungkapkan sederet persoalan pendidikan dan kesehatan yang hingga kini belum terselesaikan.
Menurut Filep kedua sektor itu merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang diprioritaskan dapat terakomodir melalui alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus).
Filep menyampaikan sektor pendidikan di Papua Barat, masih membutuhkan perhatian pemda terutama di daerah-daerah pedalaman.
Diantaranya, infrastruktur sekolah, ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan hingga aksesibilitas atau keterjangkauan pelajar lantaran biaya transportasi dan medan yang cukup sulit dilewati.
“Memang kita harus akui masalah pendidikan masih sangat perlu diperhatikan. Soal fasilitas, jumlah tenaga pendidiknya, tendiknya, memang hampir sebagian besar cukup baik di daerah perkotaan, namun lain halnya di pedalaman, masih sangat memprihatinkan,” sebutnya, Rabu (6/9/23)
“Meski diperkotaan juga sebagian siswa menjangkau sekolah butuh ongkos transportasi, dan lebih sulit lagi di pedalaman, karena medannya juga sulit,” ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, hampir ditemukan di beberapa daerah, sudah ada fasilitas pendidikan seperti ada sekolah, namun tidak ada guru, kalaupun ada guru, jumlahnya tidak mencukupi, sehingga satu dua guru harus mengajar di banyak kelas.
“Belum lagi kasus guru meninggalkan tempat tugas, karena tidak didukung oleh fasilitas dan kesejahteraan yang cukup. Faktor-faktor ini yang menurut saya perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama,” sambungnya.
Menurut Filep, masalah pendidikan ini harusnya dapat tertangani melalui pengelolaan dana Otsus, khusus bidang pendidikan yang alokasinya mencapai 35 Persen.
“Kita harapkan sistem pendidikan di Papua Barat dapat terus ditingkatkan mutu dan kualitasnya. Pasalnya, banyak negara yang tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) melimpah seperti Papua, namun dapat maju dan memiliki kekuatan ekonomi berpengaruh di dunia Internasional, karena kemajuan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya,” tukasnya.
Oleh sebab itu, dia mengajak semua pihak terutama Pemda untuk memantapkan mindset membangun SDM Papua Barat, yang berkualitas melalui pendidikan, tidak hanya memenuhi kekurangan yang ada melainkan juga meraih standar kualitas pendidikan yang jauh lebih baik.
“Yang diharapkan dari lahirnya Otsus bagi Papua, lahirnya kebijakan Pemda yang betul-betul menjawab masalah di akar rumput, di tengah-tengah masyarakat kita. Pemda lah yang memiliki otoritas untuk mengelola keuangan daerah, yaitu gubernur dan bupati,” ujarnya.
“Saya tahu bahwa setiap daerah memiliki persoalan yang beda-beda dan tentu masalah anggaran menjadi faktor utama. Namun harus diingat pengelolaan sumber dana Otsus harus sesuai dengan peruntukannya. Apalagi dapat dikatakan masalah pendidikan ini masalah yang mendasar dan mari kita siap mengambil risiko apapun karena pendidikan menjadi yang terpenting untuk kemajuan daerah,” ungkapnya.
Kemudian, di sektor kesehatan, Filep menyoroti masalah jaminan kesehatan bagi masyarakat Papua Barat, mulai dari pelayanan kesehatan, ketersediaan fasilitas kesehatan (faskes) dan kesejahteraan para tenaga medis di daerah.
Menurutnya, layanan kesehatan gratis sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat dengan keterbatasan finansial.
Selain itu, Filep menekankan perlunya menghadirkan fasilitas teknologi dan tenaga medis di setiap rumah sakit atau puskesmas, terutama ketersediaan dokter ahli dan fasilitas teknologi yang diperlukan sesuai bidang spesialisasinya.
“Harapannya, kita memiliki dokter-dokter ahli atau spesialis, memiliki fasilitas-fasilitas teknologi yang mendukung sehingga masyarakat mendapatkan layanan kesehatan cukup di daerah dan tidak perlu keluar daerah,” ucapnya.
“Juga masalah keterjangkauan masyarakat terhadap faskes, jangan sampai karena medan yang berat, butuh waktu tempuh yang lama sehingga pasien meninggal dalam perjalanan, terutama di daerah pedalaman. Jadi perlu perhatian juga untuk memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat yang menggunakan BPJS,” tambah Filep.
Atas kondisi tersebut, pimpinan Komite I DPD RI ini mengajak stakeholder, yakni pemerintah provinsi, kabupaten/kota bersama dinas teknis lainnya untuk menangani kebutuhan dan kendala ini diantaranya melalui pengelolaan dana Otsus untuk bidang kesehatan.
“Mari kita juga menghargai para tenaga medis, sehingga mereka dengan totalitasnya didukung untuk memberikan layanan kesehatan yang prima bagi masyarakat, serta dipenuhi haknya, tunjangan kehidupan atau tunjangan-tunjangan lain,” pungkasnya.(rls/jp)
