WONDAMA,JAGATPAPUA.com— Salah satu Sekolah dasar (SD) di Kampung Yende Distrik ROON Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat sudah tidak ada guru sehingga pelayanan pendidikannya tidak berjalan sekira 1 tahun.
Kondisi ini ditemukan senator Papua Barat DR Filep Wamafma saat melakukan kunjungan kerja ke teluk Wondama pada pekan lalu.
“Banyak hal yang sangat memprihatinkan terkait pendidikan di sana (kampung Yende), berdasarkan pengakuan dari Komite Sekolah, masyarakat dan juga siswa-siswi yang saya kunjungi, mereka mengatakan para guru sudah meninggalkan tempat tugas dan sudah tidak ada lagi pelayanan pendidikan dasar kurang lebih setahun, tentu kondisi ini sangat menyayat hati kita semua,” ungkap Filep Wamafma.
Ia pun turut menyaksikan langsung antusias dan semangat para siswa SD di Kampung Yende lengkap dengan seragam, mereka berangkat ke sekolah meskipun saat di sekolah hanya menyanyi, berdoa dan pulang.
“Mereka tetap hadir ke sekolah meskipun tidak ada satupun guru yang mengajar. Saya sangat prihatin, mereka tetap semangat ke sekolah walaupun tidak ada guru,”ucap Senator Filep
“Yang mereka bisa lakukan hanya mengenakan baju seragam SD dan berangkat ke sekolah seperti sekolah pada umumnya. Tapi sampai di sekolah tidak ada satupun guru dan mereka hanya bisa bernyanyi di kelas dipimpin oleh salah satu siswa yang tertua, kemudian berdoa dan mereka pulang,”terangnya.
Ia menuturkan, kondisi pendidikan di Kampung Yende sesungguhnya hanya satu dari banyaknya potret pendidikan di tanah Papua khususnya di daerah kepulauan, pedalaman dan di daerah-daerah pegunungan.
Tentu situasi ini menegaskan fakta bahwa masalah pendidikan masih menjadi tantangan besar di wilayah paling timur Indonesia.
“Kondisi ini harus segera kita rubah, bagaimana kita ingin membangun Papua kalau kualitas dan pelayanan pendidikan dasar kita semrawut, tidak dilakukan dengan baik dan benar. Faktanya semangat siswa ini sangat tinggi untuk bersekolah, untuk menuntut ilmu. Semangat ini harus kita pelihara dan kita sambut dengan pelayanan pendidikan yang optimal,”tegas Filep.
Melihat persoalan tersebut, Filep berharap pemerintah Kabupaten Teluk Wondama juga harus memperhatikan kondisi para guru, apa persoalan yang menjadi alasan sehingga pergi meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya.
Menurut ia, masalah di Kampung Yende harus dilihat secara menyeluruh tanpa menyalahkan para guru. Mengingat banyak tantangan dan kendala tersendiri yang dihadapi seorang tenaga pendidik untuk bertugas di daerah pedalaman.
“Tentu kita prihatin ketika guru-guru tidak berada di sekolah. Namun kita juga harus memperhatikan keluhan dan kendala guru-guru ini agar sampai juga kepada dinas terkait,”
Maka kebijakan afirmasi diharapkan juga dapat menyentuh guru-guru di daerah untuk menunjang pelayanan pendidikan.
“Tentu kita juga berharap segera ada tindak lanjut termasuk adanya perhatian terhadap kesejahteraan guru,” kata Wakil Ketua Komite I DPD RI ini.
Lebih lanjut Filep mendesak agar Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama untuk melakukan evaluasi persoalan pendidikan di daerah dan menata ulang secara baik untuk memastikan hak dasar pendidikan bagi anak-anak Papua terpenuhi.
“Saya melihat bahwa kita sangat lambat dalam mengadvokasi masalah-masalah mendasar di daerah. Saya pikir ini juga perlu adanya peran dari rekan-rekan DPRD kabupaten hingga provinsi,” tutur Filep.
Selain itu, Filep juga mengajak kepala kampung, para tokoh, untuk bersama mendorong persoalan tersebut agar segera ditindaklanjuti. Filep juga meminta aparat penegak hukum di daerah untuk turut memperhatikan persoalan ini terutama mengawal pengelolaan dana pendidikan, termasuk bila diperlukan melakukan penyelidikan hingga tindakan tegas apabila terbukti terjadi penyalahgunaan dana pendidikan.
“Harusnya kita bersyukur, pemerintah pusat mengalokasikan dana Otsus baik kepada provinsi dan kabupaten/kota tujuannya cuma satu adalah untuk mengafirmasi dan mengatur persoalan mendasar di daerah termasuk pendidikan yang mendapatkan kuota sangat besar,”tandasnya
Ia juga berharap segera ada evaluasi total dan menyeluruh terhadap masalah pengelolaan anggaran pendidikan dan pelayanan pendidikan tu sendiri.
Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan bangsa Papua dari ketertinggalan dan keterbelakangan kalau tidak dibenahi dengan pendidikan yang berkualitas utamanya untuk generasi Papua di masa depan.
“Sebagai senator saya berkomitmen untuk memfasilitasi dan mencari solusi terbaik atas problem yang hari ini kita hadapi. Satu tahun guru tidak melayani pendidikan, namun siswa-siswi tetap siap ke sekolah. Menurut saya, ini berarti kita sudah melakukan pelanggaran terhadap hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu,”tegasnya.(jp/ask)
