Connect with us

Ekonomi & Bisnis

Bantuan Sumber Dana Otsus, Matelda : Perlu Ada Pendampingan

Published

on

WASIOR, JAGATPAPUA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Teluk Wondama, menggelar hearing dengan Dinas Perindakop, Kamis (30/1/2020).

Hearing itu terkait, bantuan usaha bagi orang asli Papua, dengan sumber anggaran dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Anggota Komisi B, Matelda Fenetiruma, mengatakan bantuan dari dana Otsus, bagi orang asli Papua, harus dibarengi dengan pelatihan dan pendampingan.

“Bukan hanya diberikan uang saja dan habis begitu saja, tetapi bagaimana memberdayakan orang Papua, seperti pelatihan, agar modal yang diberikan dapat dimaksimalkan dengan baik,” tuturnya.

Dia berharap dana Otsus harus benar-benar dirasakan oleh orang Wondama ini kedepannya harus dapat memberikan dampak yang positif bagi Orang asli Papua.

Sementara anggota DPRD lainnya, Luter Tandian meminta agar bantuan usaha tidak hanya diberkan kepada mereka di pesisir, tetapi juga orang Wondama yang ada di pedalaman termasuk pelatihan wirausaha.

“Bantuan usaha dari dana Otsus ini harus dirasakan oleh saudara kita di pedalaman. Selain pemberian hak modal juga dibarengi pelatihan dan pendampingan,” tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Perindagkop Egberson Karubuy, menegaskan pemberian bantuan usaha dari dana Otsus sudah direalisasikan secara merata. Namun belum maksimal dalam memberikan pendampingan dan pelatihan karena keterbatasan anggaran.

“Penyaluran bantuan usaha yang bersumber dari dana Otsus telah kita salurkan dengan baik, namun hanya saja kami akui masih kurang pendampingan dan pelatihan, karena kami terbatas anggaran,” tutupnya.(sr)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi & Bisnis

Pokja Agama MRPB Minta Aktivitas Ojek sementara Dihentikan Untuk Cegah Covid-19

Published

on

Wakil Ketua Pokja Agama, MRP Papua Barat, Edi Kirihio.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Wakil Ketua Pokja Agama, MRP Papua Barat, Edi Kirihio meminta gubernur dan bupati se Papua Barat, agar mengeluarkan kebijakan menghentikan sementara aktivitas pejasa ojek, guna mencegah penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Menurut dia, kebijakan ini tentu sejalan dengan penetapan status darurat Covid-19, sehingga dibutuhkan langkah tepat untuk memastikan pencegahan penyebaran Virus Corona. Apalagi aktivitas pejasa ojek terkadang full 24 jam.

“Sebagai representatif masyarakat kultur, kami meminta para pimpinan daerah untuk mengeluarkan sebuah kebijakan terkait pembatasan aktivitas pejasa ojek tersebut,” ungkap Edi Kirihio, Minggu (5/3/2019).

Dia menambahkan dengan kondisi saat ini ada ribuan ojek di Papua Barat, terus beroperasi sehingga perlu diantisipasi.

“Ini berbahaya, banyak masyarakat yang sadar akan upaya pencegahan, tetapi ada juga yang belum,” tutupnya.(me)

Continue Reading

Ekonomi & Bisnis

MRPB Minta Anggaran Perjalanan Dinas Dialihkan Untuk Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19

Published

on

Ketua MRP Papua Barat, Maxi Ahoren.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Penyebaran Virus Corona (Covid-19), yang meluas, membuat pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan kebijakan social distancing atau menjaga jarak, dan menghimbau kepada masyarakat agar bisa bekerja dari rumah.

Namun dampak imbauan itu membuat perekonomian masyarakat turun, terutama mereka yang memiliki penghasilan harian. Oleh karenanya Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, mengusulkan agar Gubernur dapat mengalihkan anggaran perjalanan dinas untuk penanganan Covid-19.

“Saya sudah surati Gubernur, agar baiknya anggaran perjalanan dinas ASN, DPR PB dan MRPB dialihkan untuk membantu masyarakat, yang sekarang mulai terasa dampak sosial akibat Virus Corona tersebut,” ungkap Ketua MRP Papua Barat, Maxi Ahoren.

Selain itu, lanjut dia berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat di beberapa kabupaten, harga bahan pokok meningkat drastis, dan masyarakat kesulitan untuk membeli.

“Kalau hal ini dibiarkan terus akan berdampak lebih buruk lagi,” tukasnya.

Dia juga mengaku, dalam surat itu dirinya meminta agar gaji PNS, khususnya MRPB dan DPR PB dapat dibayarkan sekaligus tiga bulan, karena kondisi saat ini banyak rakyat yang datang untuk meminta bantuan baham makanan.

“Saya kira apa yang disampaikan pak Presiden sudah jelas, tinggal ditindaklanjuti oleh Gubernur, untuk kepentingan masyarakat,” tutupnya.(me)

Continue Reading

DPRD Manokwari

Dampak Covid-19, Anggota Dewan dari PKS Berikan Bantuan Paket Sembako

Published

on

Dampak Covid-19, Anggota Dewan dari PKS Berikan Bantuan Paket Sembako

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Anggota DPRD Manokwari dan DPR Papua Barat, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak Corona Virus (Covid-19).

Bantuan sebanyak 500 paket ini diserahkan secara simbolis, Kamis (2/4/2020) di sekretariat DPD PKS Manokwari.

Ketua DPD PKS Manokwari Masrawi Aryanto, mengatakan aksi ini merupakan perintah dari DPP PKS untuk membantu warga yang terdampak secara ekonomi.

“Paket berisi beras, minyak goreng, gula dan telur. Kalau dilihat nilainya tidak banyak tapi ini sebagai perhatian dari PKS. Apalagi harga juga mulai naik otomatis memberatkan warga, dan bantuan ini dari sebagian gaji kita,” ujarnya.

Dia mengatakan, pembagian sembako akan dilakukan secara bertahap dan penerimanya merupakan orang yang memang layak untuk menerima karena penghasilannya berkurang terutama diwilayah kota, seperti para tukang ojek, pedagang kaki lima (PKL), mama-mama yang berjualan di pasar dan yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

Sementara itu, dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, PKS sebelumnya juga telah melakukan penyemprotan disinfektan disejumlah lokasi, seperti mesjid, gereja, rumah warga, bahkan di fasilitas publik lainnya.(tik)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta