WASIOR, JAGATPAPUA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Teluk Wondama, menggelar hearing dengan Dinas Perindakop, Kamis (30/1/2020).
Hearing itu terkait, bantuan usaha bagi orang asli Papua, dengan sumber anggaran dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Anggota Komisi B, Matelda Fenetiruma, mengatakan bantuan dari dana Otsus, bagi orang asli Papua, harus dibarengi dengan pelatihan dan pendampingan.
“Bukan hanya diberikan uang saja dan habis begitu saja, tetapi bagaimana memberdayakan orang Papua, seperti pelatihan, agar modal yang diberikan dapat dimaksimalkan dengan baik,” tuturnya.
Dia berharap dana Otsus harus benar-benar dirasakan oleh orang Wondama ini kedepannya harus dapat memberikan dampak yang positif bagi Orang asli Papua.
Sementara anggota DPRD lainnya, Luter Tandian meminta agar bantuan usaha tidak hanya diberkan kepada mereka di pesisir, tetapi juga orang Wondama yang ada di pedalaman termasuk pelatihan wirausaha.
“Bantuan usaha dari dana Otsus ini harus dirasakan oleh saudara kita di pedalaman. Selain pemberian hak modal juga dibarengi pelatihan dan pendampingan,” tandasnya.
Sementara Kepala Dinas Perindagkop Egberson Karubuy, menegaskan pemberian bantuan usaha dari dana Otsus sudah direalisasikan secara merata. Namun belum maksimal dalam memberikan pendampingan dan pelatihan karena keterbatasan anggaran.
“Penyaluran bantuan usaha yang bersumber dari dana Otsus telah kita salurkan dengan baik, namun hanya saja kami akui masih kurang pendampingan dan pelatihan, karena kami terbatas anggaran,” tutupnya.(sr)
