Connect with us

Adat

Baesarah : Ketua MRPB Miliki Kewenangan Soal Pelantikan PAW 6 Calon Anggota

Published

on

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Kepala Kesbangpol Papua Barat, Baesarah Wael mengatakan, secara mekanisme gubernur tidak berwenang melantik Pergantian Antar Waktu (PAW) 6 Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), yang menang gugatan di Mahkamah Agung (MA).

Ia mengatakan mekanisme tentang PAW sudah tertulis jelas dalam Perdasus maupun tata tertib (Tatib) MRPB. Dimana yang memiliki kewenangan penuh untuk melantik PAW 6 Calon adalah Ketua MRPB.

“Sebelum pelaksanaan pelantikan PAW, pemberhentian anggota biasanya dilakukan dalam bentuk rapat pleno. Hasil tersebut selanjutnya diserahkan kepada gubernur untuk mengisi penggantian berdasarkan nomor urut hasil seleksi,” ungkapnya, Kamis (8/8/2019).

“Saya sebut pelantikan PAW, karena yang akan digantikan telah dilantik dan sedang duduk sebagai anggota MRPB. Sedangkan yang menang gugatan akan menggantikan mereka makanya disebut PAW,” ujarnya.

Menurutnya, inilah mekanisme yang harus dipahami oleh semua pihak, sehingga tidak asal menyoroti Pemprov Papua Barat. Sebab Pemprov hanya menindaklanjuti putusan MA dan PTUN Jayapura.

Dalam keputusan MA dan PTUN, tergugat 1 adalah Mendagri dan tergugat 2 adalah Gubernur Papua Barat, maka secara organisasi Biro Hukum mengajukan konsultasi hukum ke Kemendagri untuk mendapatkan petunjuk.

Hal ini dimaksudkan agar kemudian terdapat keseragaman dalam menindaklanjuti petunjuk tersebut.

“Pelantikan baru akan dilakukan oleh Ketua MRPB setelah ada petunjuk dari Kemendagri. Memang 6 calon anggota MRPB itu harus dilantik. Namun apakah mekanisme menuju pelantikan itu sudah dilakukan MRPB atau belum,” tukasnya.

Dia mengaku, surat yang dikirim ke Kemendagri beberapa waktu lalu, bukan surat untuk pengusulan pelantikan, tetapi surat konsultasi dari Gubernur ke Kemendagri.

“Saya sampaikan ini untuk meluruskan pemahaman dari para calon yang sempat melakukan aksi demo, 6 Agustus 2019 di Kantor Kemendagri Jakarta, dan ini juga sudah disampaikan pada pertemuan antara 6 calon ini dengan gubernur awal Agustus lalu,” terangnya.

“Yang jelas Pemprov menghormati hukum karena ada aturan dan mekanisme dalam proses tersebut, dan sekarang ini ada dua anggota yang akan di PAW. Satunya di PAW karena meninggal dunia dan satunya gugatan hukum. Ini juga akan diusulkan oleh MRPB,” sebutnya.

“Memang Ketua MRPB sudah mengirim surat kepada gubernur, tetapi mekanismenya ada syarat yang harus dipenuhi oleh calon PAW,” tandasnya.

Direncanakan pekan depan Pemprov Papua Barat akan bertemu dengan MRPB, guna membahas tentang proses PAW 2 anggota dan juga pelantikan PAW 6 calon anggota MRPB.(me)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Adat

Hermus Imbau Masyarakat Tak Jual Tanah, Tapi Tanam Kelapa Sawit

Published

on

Salah satu lahan peremajaan kelapa Sawit, di SP7 Masni Manokwari. (Dok jagat)

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Masyarakat pemilik ulayat yang tinggal di wilayah dataran Warmare, Prafi, Masni, Sidey (Warmpramasi) Kabupaten Manokwari diingatkan untuk tidak menjual tanahnya, tetapi dimanfaatkan untuk peremajaan kelapa sawit.

Karena saat ini, pemerintah daerah sedang memperjuangkan kehadiran pabrik Sawit, dan salah satu syarat terwujudnya kehadiran pabrik dimaksud harus ditunjang oleh hasil produksi sawit itu sendiri.

Untuk itu, masyarakat mulai saat ini harus melakukan peremajaan sawit diatas lahan masing-masing. Peremajaan sawit yang sudah dicanangkan di Mimbowi Distrik Masni beberapa waktu lalu akan terus dikawal pemerintah hingga tuntas, sebagai dasar diperjuangkannya pabrik tersebut.

Untuk itu ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak menjual tanah, karena uang bisa bisa habis saat ini juga, dan kalian (masyrakat) kembali tinggal di Gunung lagi.

“Tolong sampaikan pesan ini kepada semua orang tua. Saya minta dengan Hormat agar jangan jual tanah, yang punya lahan kelapa sawit pemerintah pasti dukung untuk peremajaan, demi kepentingan masyarakat itu sendiri, dan hasilnya bisa dinikmati dalam waktu yang lama, tidak seperti jual tanah, terima uang, uang habis hari ini juga,”tandas Hermus, Minggu (11/4/2021).

Ia berharap dukungan masyarakat terutama suku arfak pemilik ulayat yang mendiami dataran Warmpramasi untuk bersama mendorong pelaksanaan peremajaan sawit, sebagai dasar dibangunnya Pabrik.

“Karena pabrik tidak akan dibangun sepanjang belum ada produksi Sawit yang siap. Inti dari semuanya ini kita hanya mau rakyat sejahtera , jangan terima uang hari ini langsung habis hari ini juga tapi mari pikir anak cucu kita kedepan, supaya mereka bisa menikmati hasilnya dalam waktu yang lama,”ucap Bupati Hermus.(JP/AR)

Continue Reading

Adat

Agar Tepat Sasaran, Perbub Bantuan Biaya Pendidikan Manokwari Segera Diterbitkan

Published

on

Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP,.MH.

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pemerintah Daerah Manokwari, akan segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) terkait bantuan biaya pendidikan, sehingga tepat sasaran dan lebih merata.

Hal ini diungkapkan Bupati Manokwari, Hermus Indou SIP.,MH saat menjawab aspirasi warga masyrakat Kampung Snaimboy, Sabtu (10/4/2021), dikampung Snaimboy.

“Terkait bantuan Biaya pendidikan untuk mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar manokwari maupun di manokwari, sudah saya instruksikan ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, untuk segera diterbitkan Perbub,”Kata Hermus

Setelah perbub diterbitkan baru dilanjutkan dengan pendataan mahasiswa yang berada di setiap kota study. Hal ini dimaksudkan agar kedepan penyaluran bantuan pendidikan lebih tepat sasaran dan merata. Tentu hal ini juga disesuaikan dengan jenis pendidikannya karena tentu postur pembiayaannya juga berbeda.

“Bantuan pendidikan hanya diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan ber KTP Manokwari. Jangan KTP Kabupaten Pegunungan arfak datang terima di Manokwari, atau kabupaten lain datang ajukan di manokwari. Saya akan lebih tegas, kita harus disiplin ya,”tegas Hermus

Sebab kata ia, pemerintah Manokwari tidak hanya memperhatikan mahasiswa asal suku Arfak saja, tetapi juga suku papua lainnya yang sudah menetap di Manokwari dan menempuh pendidikan di luar Papua.

“Kita harus mengaturnya secara baik, supaya semua orang bisa mendapatkan kesempatan ketika yang bersangkutan memenuhi syarat dan aturan, yang ada”tutup Hermus.(JP/AR)

Continue Reading

Adat

Lulus Dikmata TNI AD, 340 Prajurit Diingatkan Tetap Jaga Kesehatan Untuk Pendidikan Selanjutnya

Published

on

Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, Bupati Mansel Markus Waran ST.,MT, saat menutup Dikmata TNI AD Gelombang II TA 2020 (OV) di Rindam XVIII Kasuari, Distrik Momiwaren, Sabtu (10/4/2021).

MANSEL,JAGATPAPUA.com– Pangdam XVIII Kasuari Papua Barat, kembali mencetak 340 Prajurit lulusan Pendidikan Pratama Tamtama (Dikmata) TNI AD Gelombang II T.A 2020 (VO), di Rindam XVIII, Distrik Momiwaren.

“Kepada 340 prajurit yang baru lulus saya ingatkan agar tetap menjaga kesehatan tubuh untuk mengikuti pendidikan selanjutnya”kata Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, saat menutup Dikmata TNI AD Gelombang II TA 2020 (OV) di Rindam XVIII Kasuari, Distrik Momiwaren, Sabtu (10/4/2021).

“Makanlah makanan yang bergizi. Jangan begadang. Irit pakai uang, tapi jangn juga tidak makan makanan yang bergizi. Tetap jaga stamina tubuh,” tegas Pangdam.

Jendral Nyoman menjelaskan, pada Dikmata tersebut, 220 prajurit menyelesaikan pendidikan di Rindam XVIII/Kasuari, sementara 120 orang dititip di Rindam XVI/Patimura.

Menurut ia, 220 siswa yang telah menyelesaikan Dikmata tersebut nantinya akan melanjutkan pendidikan baik kecabangan infantri maupun pendidikan kejuruan lainnya. Untuk pendidikan kecabangan dilalsanakan di Rindam, sedangkan kejuruan lainnya di pusat pendidikan kecabangan di Jawa Barat.

Lanjut Pangdam, setelah resmi menjadi anggota TNI, 340 siswa Diktama tersebut akan menerima gaji penuh. Olehnya, Pangdam meminta agar upah yang diterima bisa digunakan sebaik-baiknya.

“Sekarang sudah terima gaji, sudah bukan uang saku lagi. Pakai uang untuk keperluan yang baik,” kata Pangdam.

Turut hadir pada penutupan Dikmata tersebut, Bupati Mansel Markus Waran ST.,MT, beserta para pejabat utama Kodam XVIII/Kasuari.(JP/NAE)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta