MAKASSAR,JAGATPAPUA.com– Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel), Selasa (22/3/2022).
Dalam kunjungan kerja dipimpin Wakil Ketua I DPR Papua Barat Ranley H.L Mansawan, S.E, komisi IV melakukan studi banding terkait dengan sejumlah program pembangunan yang saat ini sedang dalam tahapan berjalan yaitu rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan.
Ketua Komisi IV DPR Papua Barat Ir Max Adolof Hehanusa kepada media ini, Rabu (23/3/2022) mengatakan, bahwa Sulawesi Selatan merupakan provinsi pertama yang RTRW sudah disahkan kemudian disusul Papua Barat.
“Kita melihat regulasi-regulasi tentang tata ruang wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian kita juga meninjau ke reklamasi pantai CPI Tembok pantai losari Makassar, melihat fasilitas yang sudah dibangun,” jelas Max Hehanusa.
Dikatakan ketua fraksi Golkar DPR Papua Barat ini bahwa tujuan dari peninjauan itu supaya mendapatkan input untuk jika ada reklamasi pantai di Manokwari, Sorong atau Kabupaten lainnya membutuhkan lahan yang cukup bagus.
Selain itu Max menjelaskan bahwa pihaknya juga melakukan studi banding terkait pembangunan kantor DPR Papua Barat yang didalamnya ada ruang kerja alat kelengkapan dewan (AKD), anggota dewan, Sekretariat serta sarana penunjang lainnya.
“Kan kantor kita sudah mulai dibangun dimana pencanangan lokasi lahan kantor DPR Papua Barat dalam waktu dekat jadi komisi IV juga melihat menyangkut kebutuhan site plan kantor DPRD Sulawesi Selatan, dibawah ke kantor DPR Papua Barat sehingga perencanaan itu berawal dari studi kelayakan,”ujarnya.
Dengan site plan itu pembagian ruangan yang baik, kemudian dibangun ruangan yang aspiratif dan terbuka sehingga masyarakat ketika datang menyampaikan aspirasi merasa aman dan nyaman.
Max optimis bahwa ketika kantor baru DPR Papua Barat dibangun dengan menyiapkan ruangan bagi semua anggota dewan maka dapat menunjang kinerja yang selama ini dipertanyakan masyarakat. Komisi IV DPR Papua Barat juga melakukan konsultasi mengenai peran DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat.(jp/rls-setwan DPRPB)
