Connect with us

Manokwari

Satgas COVID-19 Papua Barat Nilai Penerapan Protokol Kesehatan di Pilkada Cukup Terkendali

Published

on

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Papua Barat, dr. Arnold Tiniap

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Papua Barat, menilai penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan Pilkada Serentak yang digelar, Rabu (9/12/2020) berjalan dengan baik dan terkendali.

“Dari pemantauan kami di Manokwari, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sudah disiplin dan menerapkan protokol kesehatan, begitu juga dengan masyarakat pemilih,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Papua Barat, dr. Arnold Tiniap di Manokwari, Jumat (11/12/2020).

Selain itu, dia juga mengaku belum mengetahui pasti dampak Pilkada terhadap kecenderungan atau perkembangan kasus COVID-19, karena itu membutuhkan data valid tentang sampel pemeriksaan di daerah yang melaksanakan Pilkada.

“Dari sembilan daerah yang melaksanakan Pilkada, hanya Teluk Wondama yang konsisten melakukan pemeriksaan sampel usap. Sedangkan delapan daerah lain jumlah sample yang diperiksa fluktuatif,” sebutnya.

“Untuk Pilkada yang kami kuatirkan adalah penggalangan massa seperti pelaksanaan kampanye atau euforia perayaan kemenangan. Untuk pemungutan suara terbukti protokol kesehatan diterapkan cukup ketat,” ujarnya.

Ia menambahkan sejauh ini pihaknya pun belum memperoleh laporan terkait data penyelenggara Pilkada di Papua Barat yang terpapar COVID-19.

Sesuai data Satgas COVID-19 per 10 Desember 2020, secara akumulatif warga terpapar COVID-19 di Papua Barat tercatat sebanyak 5.521 kasus. Dari jumlah itu 4.932 diantaranya berhasil sembuh.

“Pasien COVID-19 yang meninggal tercatat sebanyak 95 orang. 494 pasien masih dalam perawatan,” tandasnya.(me)

Continue Reading
Advertisement


 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Manokwari

Masyarakat Apresiasi Tinggi Pelayanan Bareskrim Polri

Published

on

JAKARTA, JAGATPAPUA.com – Berdasarkan survei yang dilakuan oleh MarkPlus, terhadap pelayanan penegakan hukum dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Markplus menemukan gambaran kepuasan masyarakat terhadap korps reserse Polri tersebut.

Deputy Chairman MarkPlus, Taufik membeberkan, survei dilakukan periode 19 November 2020 hingga 3 Desember 2020 dengan 351 responden yang memang menggunakan layanan Bareskrim sepanjang 2018 hingga 2020.

Menurut Taufik, pada aspek layanan, penilaian pelayanan secara umum mendapat nilai 4,80 yang berarti baik.

“Kemudahan prosedur pelayanan dan kesesuaian waktu pelayanan juga dinilai baik dengan masing-masing skor 4,72 dan 4,59,” kata Taufik dalam konferensi pers hasil survei secara virtual, Jumat (15/1/2020).

Hasil survei juga menunjukan sikap dan perilaku SDM di Bareskrim dinilai paling baik diantara aspek lainnya dengan skor 5,12. Diikuti oleh kompetensi SDM dalam pelayanan sebesar 4,96 dan sarana prasarana pendukung layanan 4,88.

Di sisi lain, hasil survei persepsi publik terhadap kinerja, budaya, dan komunikasi terkait penindakan kriminal pada 1.502 responden umum secara online berada pada angka 3,75 dari skala satu sampai enam.

Founder and Chairman MarkPlus Hermawan Kartajaya menambahkan, persepsi publik secara umum terhadap penindakan kriminal oleh Bareskrim mendapat skor lebih rendah jika dibandingkan dengan kepuasan pelayanan yang telah dirasakan oleh pengguna layanan Bareskrim.

Hal ini, kata dia, menunjukan adanya gap antara apa yang dirasakan masyarakat yang mendapatkan pelayanan dengan yang dipersepsikan secara umum.

“Gap antara persepsi publik secara umum dengan yang dirasakan pengguna layanan seharusnya seimbang atau lebih tinggi. Karena jika persepsi publik lebih rendah artinya Bareskrim perlu meningkatkan publikasi terkait kinerja dan inovasi yang sudah dilakukan,” ungkap Hermawan Kartajaya.

Hermawan mengatakan, komunikasi untuk membangun persepsi publik terkait penindakan kriminal perlu ditingkatkan lagi oleh Bareskrim, mengingat persepsi publik khususnya di era digital sangat berpengaruh terhadap image suatu instansi.

Publik yang belum merasakan pelayanan dari Bareskrim tentunya akan memiliki persepsi yang berbeda dibandingkan dengan yang sudah mendapatkan pelayanan. Sehingga hal tersebut bisa menjadi bahan evaluasi kinerja Bareskrim kedepannya.(alb)

Continue Reading

Adat

Horota Ajak Masyarakat Dukung Program Vaksinasi Nasional

Published

on

Ketua Dewan Adat Papua (DAP) wilayah III Domberai, Papua Barat, Zakarias Horota, saat mengikuti vaksinasi perdana Covid-19.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua Dewan Adat Papua (DAP) wilayah III Domberai, Papua Barat, Zakarias Horota, mengajak seluruh warga pribumi di wilayah Kepala burung pulau Papua, agar tidak terprovokasi dengan berbagai kabar bohong tentang bahaya vaksin Covid-19.

Pasalnya, kata dia program vaksinasi serentak secara nasional oleh Pemerintah tersebut merupakan misi penyelamatan umat, termasuk orang asli papua (OAP) dari ancaman Covid-19 yang masih mewabah di wilayah Papua Barat.

“Ini masalah pilihan sehat untuk hidup di tengah ancaman pandemi, bukan persoalan diajak atau terpaksa. Oleh karena itu semua pihak termasuk DAP ikut mendukung program vaksinasi di Papua Barat,” katanya usai divaksinasi bersama belasan perwakilan pejabat daerah di Papua Barat.

Selain itu, dia mengatakan, pemerintah tak mungkin mencelakakan masyarakat lewat vaksin Covid-19.

“Memang saya sempat berniat untuk menolak program vaksinasi di wilayah Papua Barat, karena terhasut kabar bohong. Namun setelah berpikir, tidak mungkin jutaan nyawa manusia di Papua Barat mau dicelakakan oleh Pemerintah lewat vaksin ini,” ucapnya.

“Dasar pikiran itu, maka saya pun bersedia untuk divaksin perdana, karena kami OAP ras Melanesia, sudah sedikit jangan lagi ada OAP jadi korban ditengah pandemi Corona ini,” tambahnya.

Sementara, vaksinasi Covid-19 di Provinsi Papua Barat resmi dibuka oleh Gubernur Dominggus Mandacan di RS. Provinsi, Kamis (14/1/2021), ditandai dengan penyematan baju rompi kepada sejumlah perwakilan petugas vaksin (vaksinator) dan penyerahan vaksin kepada tim Satgas Covid-19 setempat.

Penerima vaksin perdana di Papua Barat, adalah Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (wakajati) Papua Barat, Witono, setelah melalui proses skrining oleh petugas dan dinyatakan layak untuk menerima vaksin.

Dikatakan Witono, vaksin merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk mengurangi dampak buruk dari penyebaran Covid-19 di Papua Barat sehingga dirinya sangat siap untuk divaksin pertama di Papua Barat.

“Tidak perlu takut, karena saya sudah melaluinya dan saya baik-baik saja setelah divaksin,” ucap Witono.

Panglima Kodam XVIII Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, juga telah menerima vaksin mewakili unsur TNI di Papua Barat dan pihaknya pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama perangi Covid-19 dengan vaksinasi dan tetap patuhi protokol kesehatan.

“Tidak ada yang perlu ditakuti, Presiden dan Panglima TNI kemarin sudah divaksin, saya pun hari ini. Jadi mari sama-sama kita bantu Pemerintah dan selamatkan diri kita, keluarga dan sesama anak bangsa dari ancaman Covid-19,” tutur Cantiasa.

Juru bicara Satgas Covid-19 Papua Barat, dr.Arnold Tiniap, menambahkan vaksin Covid-19 adalah salah satu solusi pemerintah untuk melemahkan virus Corona, tetapi bukan satu-satunya obat untuk mematikan virus Corona.

“Jadi fungsi kerja vaksin ini hanya untuk melemahkan virus Corona, jadi ketika disuntikkan ke tubuh manusia, maka tubuh penerima vaksin akan lebih mampu melawan virus Corona ketika terpapar,” ujar Tiniap.

Kesempatan itu, Tiniap juga mengajak warga Papua Barat agar tetap ikuti anjuran Pemerintah dalam penerapan protokol kesehatan, meski program vaksinasi telah dijalankan di Papua Barat.

“Vaksinasi berjalan, tapi protokol kesehatan tetap paling utama. Jangan pernah abai, karena virus ini nyata dan masih ada di antara kita,” tukas Tiniap.

“7.160 dosis vaksin Covid-19 Papua Barat, untuk tahap pertama diprioritaskan bagi tenaga kesehatan di kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan dan Kota Sorong,” tandas Tiniap.(me)

Continue Reading

Adat

Awal Februari 2021 PB Terima Vaksin Corona Tahap Dua Sebanyak 10.720 Paket

Published

on

Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan saat membacakan sambutannya pada pencanangan vaksinasi covid-19 Papua Barat, Kamis (14/1/2021).

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pemerintah Provinsi Papua Barat, memastikan akan kembali menerima Vaksin Covid-19 tahap II pada tanggal 2 Februari 2021 sebanyak 10.720 Paket.

“Secara berjenjang akan disalurkan oleh pemerintah pusat ke daerah masing-masing kemudian disalurkan kepada tenaga kesehatan, pekerja publik, masyarakat rentan yang berpotensi tertular dan masyarakat umum,”ungkap Ketua Satgas Covid-19 Papua Barat, Derek Ampnier, Kamis (14/1/2020).

Ia merinci masing-masing kabupaten akan menerima sesuai kebutuhan. Untuk Kabupaten Fakfak sebanyak 1.760 vaksin yang diperuntukan bagi 862 nakes dan 10 tokoh, Kaimana mendapat 1.840 vaksin bagi 902 nakes dan 10 tokoh, Maybrat mendapat 440 vaksin bagi 197 nakes dan 10 tokoh.

Selain itu juga, Kabupaten Pegunungan Arfak sebanyak 120 bagi 42 nakes dan 10 tokoh, Raja Ampat sebanyak 840 vaksin bagi 400 nakes dan 10 tokoh, Sorong mendapat 1.960 untuk 969 nakes dan 10 tokoh, Sorong Selatan sebanyak 1.320 vaksin bagi 641 nakes dan 10 tokoh.

Kabupaten sisanya seperti Tambrauw menerima sebanyak 320 vaksin bagi 146 nakes dan 10 tokoh, Teluk Bintuni mendapat 1.240 vaksin bagi 599 nakes dan 10 tokoh, serta Teluk Wondama sebanyak 880 vaksin bagi 413 nakes dan 10 tokoh masyarakat dan pemerintah serta unsur TNI/Polri.

“Sehingga total penyaluran vaksin tahap kedua sebanyak 10.720 paket vaksin. Kita harapkan termin kedua bisa menjangkau seluruh masyarakat rentan di Papua Barat,” beber Derek.

Saat ini, ia menyebutkan distribusi Vaksin  tahap pertama difokuskan mulai 15 Januari 2021 di Kota Sorong bagi tenaga kesehatan sebanyak 1.283 orang, tokoh  10 orang dengan jumlah vaksin sebanyak 2.600.  Sementara Kabupaten Manokwari bagi 1.941 nakes dengan 10 tokoh dengan jumlah vaksin sebanyak 4.200 dan Manokwari Selatan sebanyak 163 nakes, 10 tokoh dengan jumlah vaksin mencapai 360. Sehingga total vaksin di tahap pertama sebesar  7.160 vaksin.

Ditambahkannya, bahan baku dari vaksin Sinovac berasal dari China namun  diproduksi di Bandung. Dikonfirmasi terkait kesiapan tenaga vaksinator di Papua Barat telah tersedia 100 tenaga vaksinator. Pada akhir bula Januari akan digelar pelatihan vaksinator bagi 43 petugas medis sehingga di Papua Barat seluruhnya menjadi 143 tenaga vaksinator.

Sementara, Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan berharap dengan turunnya vaksin Covid-19 pada tahap kedua maka semakin banyak masyarakat dapat merasakan manfaat vaksin Covid-19. Penyuntikan vaksin juga menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 di Papua Barat.

“Upaya ini harus kita dukung dan lakukan sehingga pandemi Covid-19 segera  berakhir di Papua Barat dan seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Dalam pantauan media ini, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan bersama Ketua Penggerak PKK Provinsi Papua Barat, Ny Yuliana Mandacan Kiriweno ikut menyaksikan penyuntikan vaksin perdana tahap pertama.(SOS)

Continue Reading

Trending

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta