MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua Barat gelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta program Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 Provinsi Papua Barat.
Rakerda itu dibuka secara resmi oleh Pj Gubernur Provinsi Papua Barat yang diwakili Asisten II Bidang ekonomi Pembangunan Setda Papua Barat, pada Rabu (22/5/2024) di Swissbell hotel Manokwari.
Turut hadir Perwakilan Wakil Bupati se Provinsi Papua Barat selaku Ketua TPPS, perwakilan Kapolda Papua Barat, Pangdam XVIII Kasuari, pimpinan Instansi vertikal, pimpinan OPD Pemprov terkait, serta perwakilan pimpinan perguruan tinggi.
Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo dalam sambutannya yang dibacakan Kepala BKKBN Papua Barat, Philmona Maria Yarolo, S.Sos.,M.Si mengatakan, Tahun ini merupakan akhir dari periode RPJMN dan Renstra 2020-2024, sehingga harus dilakukan percepatan upaya pencapaian seluruh indikator-indikator strategis Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
Menurut ia, keberhasilan Program BKKBN juga merupakan salah satu kontribusi dalam turut mengoptimalisasikan pemanfaatan bonus demografi serta upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
“Evaluasi Capaian Program, Pemahaman atas Permasalahan yang ada, Perhatian khusus pada Isu Strategis (termasuk Rekomendasi Solusi Strategis kedepan) merupakan landasan awal untuk menyusun Program dan Kegiatan Prioritas Nasional dalam periode RPJMN/Renstra yang akan datang (periode 2025-2029),”katanya
Juga sebagai persiapan langkah pematangan arah kebijakan dan Strategi Nasional yang dapat disinergikan dengan sektor/bidang terkait lain guna mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.
BKKBN tentunya kata Philmona sangat mendukung visi Indonesia Emas 2045, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BKKBN berupaya melalui, Pembangunan Keluarga yang merupakan pondasi utama tercapainya kemajuan bangsa, dan Keluarga sehat, produktif, dan berkualitas adalah Tujuan Program Bangga Kencana Menuju Indonesia Emas 2045 (100 Tahun Indonesia Merdeka).
“Revitalisasi Program Bangga Kencana yang bukan semata-mata hanya terkait pelayanan KB dan Kespro, namun juga bertujuan untuk membangun keluarga secara utuh dalam berbagai dimensinya,”ujarnya
Turut fokus pada upaya pemanfaatan Bonus Demografi (diperkirakan tahun 2025 – 2035 merupakan fase puncak periode bonus demografi) Perubahan pola dan cara Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang memperhatikan arah perubahan sasaran (Generasi Milenial dan Post-Milenial adalah sasaran utama Program Bangga Kencana).
Dalam Program utama, BKKBN telah memiliki target/sasaran strategis program Bangga Kencana, termasuk untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting, diantaranya:
menurunkan angka kelahiran total,
meningkatkan prevalensi pemakaian kontrasepsi,
menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, meningkatkan indeks pembangunan keluarga, meningkatkan median usia kawin pertama perempuan, menurunkan angka kelahiran pada perempuan usia 15 sampai dengan 19 tahun.
Lebih lanjut dalam kaitannya dengan mandat pelaksanaan percepatan penurunan stunting, tahun 2024 merupakan akhir tahun bagi Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 dan target prevalensi Stunting 14 % harus dapat dicapai bersama lintas Kementerian/ Lembaga.
Sebagai upaya percepatannya, diperlukan suatu strategi yang tepat efektif dan efisien dalam percepatan Penurunan Stunting (PPS). Salah satunya melalui “SIDAK” yang merupakan jargon dalam rangka percepatan penurunan stunting melalui gerakan “Seleksi, Dampingi, dan Aksi” (SIDAK).
Sehingga harapan dalam penuntasan penurunan stunting dapat segera dilakukan secara tepat sasaran, dilaksanakan secara konvergen, holistik, terintegrasi, efektif/efisien.
Hal ini diperlukan upaya ekstra yang menuntut kerja keras, kerja cerdas, dan kerja kolaboratif dari semua pihak. Penekanan dalam hal “seleksi” merupakan refokusing dalam hal sasaran.
Sasaran yang sama dan disepakati oleh seluruh pihak, yaitu Catin (berisiko), Ibu Hamil, dan Baduta. Strategi konvergensi dilakukan melalui 5 Pasti, yaitu; 1) Pastikan sasaran teridentifikasi, 2) Pastikan sasaran terdaftar/terdata, 3) Pastikan kelompok sasaran menerima program/ intervensi, 4) Pastikan kepatuhan intervensi (sesuai ketentuan), dan 5) Pastikan tercatat/terlaporkan.
Philmona menyebut, saat ini, terdapat 750.556 kader KB dan 588.135 personel yang tergabung dalam Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang keberadaannya tersebar di seluruh Indonesia.
Di Provinsi Papua Barat terdapat Pendamping Keluarga sebanyak 1.066 orang yang terdiri dari Bidan, Kader PKK dan Kader KB.
Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, BKKBN sangat membutuhkan dukungan penuh dari seluruh Mitra Kerja Pentahelix, Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, TNI, Polri, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, dan mitra terkait lain, untuk mempercepat capaian target dan sasaran pada program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting.
“Seluruh daya upaya yang dikerahkan bersama, diharapkan dapat meningkatkan kualitas output/ outcome program, baik Program Bangga Kencana maupun percepatan penurunan stunting, dan dapat memberikan kontribusi/manfaat yang nyata bagi Masyarakat dan dalam turut mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,”bebernya.
Di Provinsi Papua Barat, meskipun telah ada peningkatan dalam beberapa aspek pembangunan, namun terdapat dua indikator yang masih menjadi tantangan besar yaitu Total Fertility Rate (TFR) yang masih tinggi yaitu 2,66 dan Prevalensi Stunting sebesar 24,8 % yang masih diatas pencapaian rata-rata nasional.
TFR yang tinggi menunjukkan belum optimalnya upaya pengendalian kelahiran dan perencanaan keluarga, sedangkan tingginya prevalensi stunting menandakan masih adanya masalah gizi dan kesehatan anak yang perlu segera ditangani.
Untuk memanfaatkan bonus demografi dengan optimal, TFR harus tetap di atas tingkat replacement level yang umumnya diterima, yaitu sekitar 2,1 anak per wanita. Dengan menjaga TFR pada tingkat yang memadai, daerah dapat memastikan adanya jumlah tenaga kerja yang cukup besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Selain itu, dengan penduduk tumbuh seimbang dapat menjaga angka rasio ketergantungan sehingga daerah dapat mengurangi beban sosial dan ekonomi yang timbul akibat populasi yang menua.
Dalam upaya percepatan penurunan stunting di Papua Barat, Perwakilan BKKBN Papua Barat telah berhasil menurunkan angka prevalensi stunting. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, angka prevalensi stunting Papua Barat telah berhasil diturunkan sekitar 5,2 %, yakni dari 30 % tahun 2022, menjadi 24,8 % pada 2023.
Oleh karena itu, Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada hari ini dengan tema “Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045”, semoga menjadi momentum untuk menguatkan kembali komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting khususnya di Provinsi Papua Barat.(jp/fir).
